Reshuffle Jilid II, Pengamat: Semua Terserah Presiden

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti mengungkapkan keyakinannya jika Presiden Jokowi akan benar-benar melakukan reshuffle. 

“Saya yakin reshuffle kabinet akan dilakukan sebelum tanggal 17 Agustus 2016,” ujar Ikrar dalam Diskusi Publik bertema "Hiruk Pikuk Reshuffle Kabinet”, yang diselenggarakan FIS UI angkatan 78 bersama Forum Pimpinan Media Digital Indonesia dan Indonews.id, di Balai Sarwono, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Selasa (19/7/2016).

Menurut alumnus FIS UI 78 ini, isu Reshuffle sudah bergulir sejak lama sebelum partai Golkar menggelar Munaslub dan Muktamar PPP.

"Isu ini (reshuffle) sudah lama banget, bahkan sebelum Golkar Munaslub dan PPP muktamar, tapi belum ada reshuffle juga sampai sekarang," tambah Ikrar.

Pertanyaannya, apa yang membedakan reshuffle jilid pertama dan kedua?

Ikrar mengatakan, jika dilakukan, perombakan kabinet jilid pertama akan berbeda jauh dengan jilid kedua. Jika pada jilid pertama Presiden Jokowi terlihat berada di bawah tekanan, maka pada perombakan kabinet jilid kedua ini, Presiden Jokowi akan memegang kendali.

Sebab Jokowi tidak lagi berada di bawah bayang-bayang oligarkhi elit partai politik. Jika terjadi, reshuffle ini akan memilih ‘all the president man atau people’. Terlebih Jokowi saat ini memegang kendali pemerintahan.

"Itu benar-benar all the president power," tambah Ikrar.

Berbeda dengan reshuffle jilid pertama yang memperlihatkan dominasi Wakil Presiden Jusuf Kalla, perombakan kabinet jilid kedua ini, kata Ikrar, akan menunjukkan kekompakan orang nomor satu dan dua tersebut. “Kalau terjadi reshuffle, Jokowi dan JK sudah menunjukkan ke-dwitunggalannya,”ujarnya.

Sehingga lanjut Ikrar, jikapun Jokowi ingin lakukan reshuffle tidak akan menimbulkan gonjang ganjing karena sudah dipersiapkan sejak lama. Tidak adanya hiruk pikuk ini, kata Ikrar, bisa dilihat dalam proses pencalonan Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Nyaris tidak ada penolakan dalam pencalonan Tito Karnavian. Padahal, sebelumnya, partai yang berkuasa (PDI Perjuangan) mengingingkan Presiden Jokowi mencalonkan Budi Gunawan.

"Sehari sebelum diumumkan penunjukan Kapolri oleh Presiden, ibu Mega masih panggil media untuk mendorong Budi Gunawan maju jadi Kapolri. Tapi pada akhirnya Presiden tetap pada pilihannya, padahal PDIP adalah partainya besar, namun tidak mampu lagi mendikte Presiden," tutur Ikrar.

Terkait personil yang diganti, Ikrar mengatakan, para menteri yang akan diganti tidak hanya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Hanura. Presiden Jokowi bisa saja mengganti para menteri dari PDI Perjuangan. “Saya yakin, dari PDIP ada menteri yang diganti. Bukan mustahil,”ujarnya.

Ikrar misalnya menyebut kinerja Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, yang nyaris tidak terdengar dan tidak terlihat hasilnya. Puspayoga merupakan kader PDI Perjuangan.

Menurut Ikrar, Presiden Jokowi tidak ingin memperpanjang “rasa tidak puasnya” terhadap kinerja para menteri dan ingin segera menggantinya dengan figur yang lebih mumpuni. Menurutnya, Presiden Jokowi akan segera melakukan perombakan kabinet, karena jika terus diulur akan menimbulkan ketidaknyamanan.  

Namun, Ikrar berharap agar perombakan kabinet tersebut bukan sebagai jalan akomodasi politik terhadap tiga partai yang baru saja bergabung. Ikrar juga berharap agar perombakan kedua ini menjadi perombakan yang terakhir.

“Saya berharap reshuffle bukan hanya akomodasi politik bagi Golkar, PAN dan PPP, tapi bisa menempatkan the right man on the right place,”ujarnya.