Menkeu: Anggaran Sosialisasi Empat Pilar Tak Dipangkas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemangkasan APBN Perubahan 2016 yang akan dilakukan Pemerintah tidak akan memangkas anggaran sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

"MPR RI telah menjalankan fungsi-fungsinya termasuk melakukan sosialisasi Empat Pilar. Kegiatan sosialisasi Empat Pilar yang terkait dengan ideologi negara ini sangat penting sehingga anggarannya tidak akan dipangkas," kata Sri Mulyani usai rapat konstultasi dengan pimpinan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Menurut Sri Mulyani, kegiatan sosialisasi Empat Pilar adalah kegiatan prioritas bagi MPR RI untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia.

"Ini kegiatan yang penting," katanya.

Sri Mulyani menegaskan dirinya mengusulkan pemangkasan APBN pada kementerian dan lembaga untuk mengatasi anggaran negara yang mengalami kesulitan.

Menurut dia, anggaran yang akan dipangkas bukan anggaran untuk gaji, program prioritas, maupun proyek yang kontraknya sudah berjalan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, usulan pemangkasan anggaran ini bagian dari agenda rapat konsultasi dengan pimpinan MPR RI.

Menurut dia, agenda rapat konsultasi adalah perkembangan terbaru perekonomian nasional dan global serta pengaruhnya terhadap anggaran negara.

"Semua hal ini memengaruhi kemampuan negara untuk menarik pajak," katanya.

Sri Mulyani menegaskan, Pemerintah Indonesia telah menerapkan UU Amnesti Pajak, tapi setelah dikalkulasi penerimaan pajak dari amnesti pajak belum memenuhi target penerimaan nasional sehingga harus dilakukan pemangkasan APBN.

"Penerimaan pajak dari amnesti pajak hanya sekitar Rp18 triliun. Jumlah ini masih kurang dari target penerimaan nasional," katanya.

Karena itu, kata Sri Mulyani, dia mengusulkan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga.

Sementara itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan pimpinan MPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas soal usulan pemangkasan APBN melaui APBN Perubahan 2016.

Menurut Zulkifli, pada rapat konsultasi tersebut, pimpinan MPR RI juga membahas dua agenda terkait lainnya yakni bagaimana upaya Pemerintah Indonesia melakukan "shortcut" untuk mengatasi kesulitan anggaran serta penerapan UU Amnesti Pajak untuk menarik dana yang disimpan di luar negeri kembali ke dalam negeri. (Ant)