Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Forum Kemitraan RT-RW Ngadu ke Rizal Ramli: Ahok Semakin Zalim

Oleh: ,

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah pengurus Forum Kemitraan RT-RW se-Jakarta menyambangi Rizal Ramli di kantornya, Jakarta, Selasa (23/8/2016). Mereka melaporkan tindakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai semakin zalim. Disampaikan, para pengurus RT/RW itu menjadi "bulan-bulanan" oleh gubernur, bahkan ada yang namanya dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK).

"Makin hari Ahok makin arogan dan zalim. Kami terus-menerus dizalimi. Gubernur juga menggunakan para lurah untuk menekan dan mengintimidasi RT/RW yang tergabung dalam Forum RT/RW. Ancamannya, kalau masih terus bertahan akan dipecat. Lurah yang tidak mau memecat kami, juga akan dipecat. Kami ke sini untuk untuk melapor dan minta arahan bang Rizal Ramli," ujar Andi Pane, Presidium RT-RW yang berasal dari Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Pernyataan senada datang dari Agus Iskandar. Ketua RW 012 Kelurahan Kebon Melati ini mengatakan namanya sudah dihapus dari data KK. Jadi, dalam KK baru yang diterbitkan pihak kelurahan yang menjadi kepala keluarga adalah istrinya.

"Penghapusan nama saya dari daftar KK menyebabkan saya sulit mengurus berbagai keperluan kependudukan, termasuk tidak bisa mengurus sekolah anak saya. Saya sampai harus membuat surat pernyataan bahwa saya masih hidup di atas materai agar anak saya bisa melanjutkan sekolah," ujar Agus.

Haji Saripudin, pembina Forum RT-RW mengaku tidak habis pikir dengan sikap Ahok yang memusuhi pengurus RT/RW. Sejak zaman penjajahan, lanjut dia, belum pernah ada sejarahnya pemerintah memusuhi RT/RW.

"Saya benar-benar heran, baru kali ini terjadi," ungkapnya.

Sedangkan Haji Maming mengeluhkan adanya peraturan gubernur yang meniadakan peran RT dan RW dalam pengurusan surat-surat, baik urusan perizinan maupun keperluan kependudukan. Dengan peraturan ini, ia menyampaikan membuat KTP tidak perlu lagi pengantar dan bisa langsung ke kelurahan. Data yang ada menyebutkan bahwa saat ini ada dua juta warga DKI yang belum memperoleh e-KTP.

"Saya menduga ini bagian dari rencana Ahok untuk memenangi pilkada. Nanti para pendatang China yang sekarang membanjiri Indonesia dan khususnya Jakarta bisa mengurus KTP supaya bisa ikut mencoblos. Bayangkan, dengan cara ini dia bisa dapat tambahan jutaan suara. Biasanya, kecurangan pilkada atau pileg/pilpres terjadi sejam sebelum penutupan. Saat itu siapa saja boleh mencoblos asal bawa KTP," katanya.

Sehubungan dengan kedatangan para tamu itu, Rizal Ramli menyatakan turut berempati terhadap kezaliman yang mereka derita.

"Kok iseng banget? Kayak gubernur enggak ada kerjaan lain saja, pecat-pecati pengurus RT/RW. Sebagai ujung tombak pembantu pemerintah di lapangan, seharusnya gubernur justru merangkul pengurus RT/RW. Saya benar-benar gagal paham," tukas Rizal Ramli.

Sedangkan terkait maju di Pilkada DKI, mantan Menko Maritim dan Sumber Daya yang menghentikan reklamasi Pulau G secara permanen itu menyatakan bahwa sampai kini belum berpikir ke arah sana. Dia masih mau mendengar dan memastikan secara langsung aspirasi warga.

"Sampai sekarang memang sudah sekitar 40-an organisasi dan komunitas yang meminta saya maju, tapi saya belum putuskan. Saya masih ingin mengetahui seberapa besar keinginan warga Jakarta terhadap perubahan," ungkapnya.

Kendati begitu, dia sudah menyiapkan sejumlah program untuk memperbaiki Jakarta. Yang pasti, programmya akan mengedepankan pendekatan dan partisipasi warga. Beberapa program tersebut di antaranya mengatasi banjir dan kemacetan yang sudah menjadi persoalan klasik. Dia juga akan membangun transportasi massal berupa kereta bawah tanah (subway), bukan monorail. Ia ingin memberi akses air bersih kepada warga miskin dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan tetap tanpa biaya alias gratis.

Adapun, Forum Kemitraan RT/RW pertama kali dideklarasikan pada 10 Juni 2016 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Jakarta memiliki 30.437 RT, 2.706 RW, dan pemilih berdasarkan KTP sebanyak 7.497.901 jiwa. Sejak dideklarasikan, sekitar 65% pengurus RT-RW sudah bergabung menjadi anggota Forum Kemitraan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: