Market Indices

Menko Kesra: Tidak Ada Tujuan Politis BLSM

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

04 Juni 2013 12:29:00 WIB

WE.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menegaskan bahwa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak bertujuan politis bagi partai politik tertentu.

"Tidak ada tujuan politis untuk partai tertentu, tetapi untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat," kata Agung Laksono usai pelepasan Kapal Safari Bhakti Kesetiakawanan Sosial (SBKS) di Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Agung menjelaskan bahwa BLSM merupakan kompensasi yang dilakukan oleh Pemerintah seiring dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Akibat pengurangan subsidi tersebut, menurut dia, akan terjadi kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin terhadap naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

"Saat ini, BLSM masih dibicarakan di DPR," lanjut Agung.

Pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013, yakni harga premium naik menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter.

Sebagai kompensasi, Pemerintah memberikan BLSM sebesar Rp150.000 per bulan kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin selama enam bulan untuk mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan BBM.

Mensos mengatakan bahwa Pemerintah menganggarkan Rp14 triliun untuk kompensasi. Selain kompensasi, pemerintah juga memberi tambahan raskin dengan anggaran sekitar Rp4 triliun serta tambahan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp720 miliar. (Ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Recomended Reading

Executive Brief

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

BI dorong Pemprov Jateng sosialisasikan transaksi nontunai.

Tri Herdianto: Keberadaan OJK arahkan industri keuangan untuk ikuti aturan hukum.

KSEI akan kerja sama dengan Bank Mandiri untuk sinergikan pasar modal dan perbankan.

Menkeu: :enaikan harga BBM bersubsidi dapat berikan ruang fiskal yang lebih ekspansif.

Enny Sri Hartati: RAPBN 2015 butuhkan terobosan fundamental oleh pemerintah baru.

PDI-P: RAPBN 2015 masih miskin program stimulus yang bermanfaat.

Menkeu: Alokasi dana desa yang ideal adalah Rp 64 triliun.

DJP gandeng Kepolisian RI untuk amankan penerimaan pajak 2014.

OJK: Pengembangan infrastruktur dan perbaikan peraturan perlu terus dilakukan.

Budi Gunadi optimis kinerja IHSG di BEI akan terus membaik.

Menkeu: Pemerintah dan DPR siap lakukan pembahasan RUU Redenominasi.

BI perluas sosialisasi tentang penggunaan alat pembayaran nontunai.

Faisal Basri harapkan pemerintahan baru naikkan rasio alokasi anggaran infrastruktur.

Menkeu: Penerbitan uang NKRI jadi momentum penggunaan rupiah dalam setiap transaksi.

RNI: Indonesia masih kekurangan SDM di bidang industri gula.

Undip: Pemerintah mendatang harus mampu tingkatkan efisiensi.

MS Hidayat harapkan staf Kemenperin terus tingkatkan kinerja secara optimal.

Ditjen Pajak keluarkan meterai tempel dengan desain baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan KanalKPK TV yaitu siaran mengenai program pencegahan korupsi melalui siaran "streaming"

Entertainment & Life Style

18 Agustus 2014 - Olahraga

Sturridge Bawa Liverpool Raih Kemenangan