Market Indices

Dirjen Pajak : Pengenaan PPh atas Usaha dengan Omzet Tertentu

Rubrik Pajak

26 Juni 2013 17:10:00 WIB

WE.CO.ID - Jakarta, 26 Juni 2013 -  Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 1% (satu persen).  Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.

Dalam PP tersebut diatur juga tentang kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak dapat memanfaatkan aturan ini, yaitu :

a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, contohnya adalah: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya;

b) Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh omzet melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Selain itu, juga diatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final ini adalah omzet setiap bulan.  Artinya, setiap bulan, Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1 (satu) persen dari omzet bulanannya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini bertujuan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

*/Redaksi

Foto : SY

Editor: Ihsan

Recomended Reading

Executive Brief

Bulog Aceh jamin persediaan beras aman hingga Ramadhan.

Perum Peruri: Kebijakan cashless society tak pengaruhi jumlah pencetakan uang fisik.

Menteri Rini akan buat satu operator manajemen rumah sakit milik BUMN.

Perum Peruri: Tak ada pesanan khusus tambah jumlah uang jelang Ramadan.

PAL Indonesia gandeng ITS dan BPPT untuk kembangkan industri kemaritiman.

BI revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 jadi 5,1 persen.

BI proyeksikan nilai tukar rupiah sepanjang 2015 capai Rp 13.000-Rp 13.200.

BI perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 capai 5,4-5,8 persen.

Taspen akan lakukan pembayaran pengembalian Taperum PNS pada 1 Juni 2015.

Entertainment

28 Mei 2015 - Olahraga

JK Anggap SK Menpora Sudah Batal