Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • FA Cup (21/2) - Sutton United 0 - 2 Arsenal
  • La Liga Spanyol (21/2) - Las Palmas 2 - 1 Malaga
  • Imigrasi - Pihak Imigrasi menolak pengajuan paspor puluhan TKI
  • Barcelona - Banding ditolak, Neymar akan menjalani sidang skandal transfernya ke Barcelona
  • Malaysia - Malaysia panggil pulang duta besarnya di Korea Utara
  • Nasional - Pekerja industri 2017 ditargetkan 16,3 juta orang.
  • Otomotif - Vietnam impor 1.800 lebih mobil dari Indonesia.
  • Jakarta - Itensitas hujan yang tinggi mengakibatkan sebagian Jakarta banjir.
  • Top 1 - Top 1 jalin kerjasama dengan tim Formula 1 Mclaren
  • Banjir - 54 Titik di Jakarta Terendam Banjir
  • Bulog -  Bulog Sulawesi Tengah canangkan penanaman cabai minimal 100 pohon di setiap gudang.
  • Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro siap bangun sudetan 780 meter di Desa Kedungsumber.
  • Anggaran - Pemkab Penajam Paser Utara berlakukan efektivitas anggaran belanja bagi pemerintah desa.

Dirjen Pajak : Pengenaan PPh atas Usaha dengan Omzet Tertentu

Foto Berita Dirjen Pajak : Pengenaan PPh atas Usaha dengan Omzet Tertentu

WE.CO.ID - Jakarta, 26 Juni 2013 -  Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 1% (satu persen).  Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.

Dalam PP tersebut diatur juga tentang kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak dapat memanfaatkan aturan ini, yaitu :

a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, contohnya adalah: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya;

b) Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh omzet melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Selain itu, juga diatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final ini adalah omzet setiap bulan.  Artinya, setiap bulan, Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1 (satu) persen dari omzet bulanannya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini bertujuan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

*/Redaksi

Foto : SY

Penulis: ***

Editor: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5359.288 8.356 539
2 Agriculture 1868.443 3.178 21
3 Mining 1431.212 19.623 43
4 Basic Industry and Chemicals 572.794 -2.999 66
5 Miscellanous Industry 1334.999 9.216 42
6 Consumer Goods 2339.398 -9.984 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.713 -2.256 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.734 1.669 56
9 Finance 827.849 4.658 89
10 Trade & Service 856.674 2.856 122
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 416 520 104 25.00
2 MTSM 394 492 98 24.87
3 ERTX 140 170 30 21.43
4 PGLI 64 77 13 20.31
5 TIRA 230 276 46 20.00
6 MYTX 76 90 14 18.42
7 MCOR 250 294 44 17.60
8 AIMS 150 170 20 13.33
9 RDTX 10,800 12,000 1,200 11.11
10 FPNI 126 140 14 11.11
No Code Prev Close Change %
1 PLAS 130 85 -45 -34.62
2 ALKA 180 134 -46 -25.56
3 BKDP 86 67 -19 -22.09
4 SCBD 1,800 1,500 -300 -16.67
5 BAYU 800 670 -130 -16.25
6 PRAS 210 183 -27 -12.86
7 PTSN 86 76 -10 -11.63
8 SDPC 129 115 -14 -10.85
9 NIKL 2,920 2,620 -300 -10.27
10 MICE 432 390 -42 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 550 560 10 1.82
2 SDPC 129 115 -14 -10.85
3 MCOR 250 294 44 17.60
4 PRAS 210 183 -27 -12.86
5 BUMI 362 380 18 4.97
6 MYRX 130 125 -5 -3.85
7 BNLI 700 695 -5 -0.71
8 ENRG 50 50 0 0.00
9 ELTY 71 73 2 2.82
10 PBRX 458 456 -2 -0.44