Market Indices

Dirjen Pajak : Pengenaan PPh atas Usaha dengan Omzet Tertentu

Oleh Ihsan - Rubrik Pajak

26 Juni 2013 17:10:00 WIB

WE.CO.ID - Jakarta, 26 Juni 2013 -  Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 1% (satu persen).  Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.

Dalam PP tersebut diatur juga tentang kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak dapat memanfaatkan aturan ini, yaitu :

a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, contohnya adalah: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya;

b) Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh omzet melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Selain itu, juga diatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final ini adalah omzet setiap bulan.  Artinya, setiap bulan, Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1 (satu) persen dari omzet bulanannya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini bertujuan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

*/Redaksi

Foto : SY

Recomended Reading

Kabar Indonesia

22 Agustus 2014 - Politik

Jokowi-JK Resmi Dikawal Paspampres

Executive Brief

Bank Mandiri, Pos Indonesia, dan Taspen realisasikan pembentukan bank joint venture.

Menkeu: Kebijakan makro ekonomi Indonesia 2015 akan lebih konservatif dan berhati-hati.

Menkeu: Penyerapan anggaran negara pada tahun 2015 harus lebih efektif.

HSBC: Pertumbuhan manufaktur Tiongkok melambat pada Agustus.

Elnusa dirikan dua anak usaha baru.

ADB: Acuan garis kemiskinan Indonesia perlu disesuaikan.

BI: Asumsi nilai tukar rupiah 2015 sudah perhitungkan kenaikan suku bunga The Fed

Kemenkeu: Freeport siap untuk bayar deviden sebesar Rp 800 miliar kepada pemerintah.

BKPM: Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sempurna.

CT: Dirut Pertamina pengganti Karen akan dipilih dan ditetapkan pemerintahan baru.

BKPM optimis investasi akan terus meningkat.

Panin Asset Management tawarkan produk reksa dana melalui penjualan properti.

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

Entertainment & Life Style

21 Agustus 2014 - Olahraga

Swansea Rekrut Bek Argentina Fernandez

21 Agustus 2014 - Olahraga

Dzeko Perpanjang Kontrak Di City

19 Agustus 2014 - Entertainment & Life Style

Commonwealth Life Kampanyekan Gaya Hidup Sehat