Portal Berita Ekonomi Kamis, 27 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:31 WIB. Champions League Qualification (27/7) - Celtic 0 - 0 Rosenborg
  • 05:30 WIB. Champions League Qualification (27/7) - Nice 1 - 1 Ajax
  • 22:00 WIB. Operator - Kemkominfo akan menyusun formula tarif data menyusul perang tarif internet oleh operator telekomunikasi.
  • 21:59 WIB. Operator - Bos Indosat: Aturan tarif data harus dipercepat.
  • 21:57 WIB. Operator - KPPU: Tarif batas bawah tak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menentukan tarif.
  • 21:55 WIB. Operator - Menkominfo: Formula tarif data memungkinkan operator bermanuver dalam kompetisi.
  • 21:53 WIB. Operator - KPPU: Konsolidasi akan membawa kompetisi antaroperator menjadi lebih sehat.
  • 21:43 WIB. NASA - NASA akan luncurkan Jet Supersonik pada 2021.
  • 21:52 WIB. MIUI - MIUI 9 telah diperkenalkan secara resmi di Beijing, China.
  • 21:36 WIB. Pilpres- Pengamat Politik J Wisnu Kasdulah menilai duet SBY-Prabowo bisa jadi ancaman bagi pencapresan Jokowi di 2019.
  • 21:33 WIB. BI- Gubernur BI Agus Martowardojo meminta daerah jangan terlalu terpaku pada harga komoditas yang lagi bagus di Pasar Global.
  • 21:26 WIB. Pilpres- Ketum Gerindra Prabowo S dan Ketum Partai Demokrat SBY akan menggelar pertemuan besok di Cikeas membahas Pilpres 2019.
  • 21:24 WIB. DPR- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras rencana pemerintah yang akan menggunakan dana tabungan haji untuk infrastruktur.
  • 21:22 WIB. KTA- Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan kementeriannya telah menerbitkan Permendagri terkait Kartu Identitas Anak (KTA).
  • 21:19 WIB. Angket- Fraksi PAN di DPR kemungkinan besar akan cabut kadernya dari keanggotaan Pansus Angket tentang KPK.

DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional

Foto Berita DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kebijakan investasi di sektor kelautan dengan mengundang sejumlah pihak asing seperti untuk pemberdayaan pulau-pulau kecil untuk pengembangan perikanan di tempat tersebut jangan sampai mengganggu kepentingan nasional.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/1/2017), menyatakan, pengelolaan pulau oleh pihak asing dicemaskan dapat mengecilkan peran masyarakat lokal dan berpotensi menimbulkan gesekan dan kerawanan sosial baru.

Untuk itu, politisi Partai Gerindra menegaskan bahwa kebijakan pemberian "karpet merah" kepada pihak asing untuk mengelola pulau-pulau juga dapat mengganggu kepentingan nasional.

"Kalau sudah bicara kepentingan nasional rasanya tidak boleh ada alasan lagi, termasuk alasan investasi," tegasnya.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan yang didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, pengamat kebijakan sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengatakan, KKP perlu untuk memetakan secara partisipatif atau melibatkan seluruh elemen warga sebelum mengundang investor ke pulau-pulau kecil.

"Terlebih dahulu diberikan pengakuan ruang terhadap masyarakat pesisir, baik di darat maupun di laut, melalui upaya pemetaan partisipatif," kata Abdul Halim.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu menyatakan fokus KKP terkait penggunaan lahan pulau-pulau kecil semestinya dilakukan sebelum mengundang investor.

Untuk itu, ujar dia, dalam pelaksanananya KKP bisa memfasilitasi proses penyusunan perda yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat daerah hingga kabupaten/kota bersama-sama dengan masyarakat pesisir setempat.

Sebelumnya, KKP bakal fokus dalam mengatur penggunaan lahan yang terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia.

"Sesuai arahan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti), nanti pulau-pulau kecil akan diatur lagi, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja, Jumat (6/1).

Sjarief memaparkan dalam hal pengawasan pulau-pulau kecil itu nantinya juga termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

Dia juga mengatakan beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, maka akan diinventarisir kembali oleh pemerintah.

"Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventarisir dahulu," paparnya. (Ant)

Tag: Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,573.98 3,537.30
British Pound GBP 1.00 17,456.14 17,278.94
China Yuan CNY 1.00 1,984.48 1,964.64
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,401.00 13,267.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,605.55 10,496.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.88 1,698.50
Dolar Singapura SGD 1.00 9,836.32 9,734.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,614.85 15,453.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.88 3,095.43
Yen Jepang JPY 100.00 11,979.08 11,856.12

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.206 -13.329 558
2 Agriculture 1772.884 -2.241 18
3 Mining 1465.301 5.157 44
4 Basic Industry and Chemicals 612.195 -1.939 67
5 Miscellanous Industry 1386.417 1.397 41
6 Consumer Goods 2484.457 -30.445 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.634 0.333 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.048 -6.175 60
9 Finance 963.563 4.319 89
10 Trade & Service 922.973 -1.862 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 510 635 125 24.51
2 MLIA 494 565 71 14.37
3 MFMI 850 970 120 14.12
4 KICI 160 178 18 11.25
5 KARW 200 220 20 10.00
6 BIPI 103 113 10 9.71
7 DOID 680 745 65 9.56
8 TINS 745 815 70 9.40
9 BRAM 13,700 14,975 1,275 9.31
10 BKDP 80 87 7 8.75
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 400 300 -100 -25.00
2 HDFA 240 193 -47 -19.58
3 FINN 404 350 -54 -13.37
4 PNBS 128 112 -16 -12.50
5 KIAS 105 92 -13 -12.38
6 APII 266 238 -28 -10.53
7 JECC 5,850 5,325 -525 -8.97
8 CKRA 88 81 -7 -7.95
9 MBAP 1,950 1,800 -150 -7.69
10 SSTM 515 480 -35 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 370 0 0.00
2 WSBP 452 472 20 4.42
3 TLKM 4,720 4,700 -20 -0.42
4 DOID 680 745 65 9.56
5 AISA 1,185 1,175 -10 -0.84
6 BIPI 103 113 10 9.71
7 STAR 73 71 -2 -2.74
8 PBRX 505 505 0 0.00
9 BBCA 18,575 18,775 200 1.08
10 TINS 745 815 70 9.40