Portal Berita Ekonomi Sabtu, 27 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:36 WIB. New York - U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures ended Friday (26/5)'s session at $49.80, up 1.8 percent.
  • 08:35 WIB. London - Brent futures were up 68 cents, or 1.3 percent, at $52.14 a barrel at 2:38 p.m. ET (1838 GMT) on Friday (26/5).
  • 08:34 WIB. New York - The Nasdaq rose 4.94 points (0.08 per cent) to close at 6,210.19 on Friday (26/5).
  • 08:33 WIB. New York - The broad S&P 500 gained 0.75 points (0.03 per cent) to end the week at and 2,415.82 on Friday (26/5).
  • 08:32 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average fell 2.67 points (0.01 per cent) to 21,080.28 on Friday (26/5).
  • 02:19 WIB. Perang Tarif- Menkominfo Rudiantara meminta operator berkompetisi secara rasional di bulan Puasa yang biasa ramai dengan perang tarif.
  • 02:07 WIB. OTT- KPK menggelar OTT terhadap dua orang auditor BPK dan pihak lain dari Kemendes terkait status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  
  • 02:04 WIB. Bom Kampung Melayu- Densus 88 Antiterror menggeledah tiga tempat berbeda yang didiami tiga terduga pelaku teror yang ditangkap di Bandung.
  • 02:03 WIB. Bom Jakarta- Polresta Bekasi Kota mempersenjatai anggotanya yang bertugas di lapangan dengan senjata api pascaledakan bom Kampung Melayu.
  • 02:01 WIB. ISIS- Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara memperketat pengawasan untuk mengantisipasi masuknya kelompok ISIS dari Filipina.
  • 02:00 WIB. Ramadhan Berkah- Pesan Ramadhan dari Ketua PBNU Said Agil Sirodj "stop caci maki".
  • 01:59 WIB. Novanto e-KTP- Dwina Michaella yang merupakan anak Setya Novanto tak penuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus e-KTP.
  • 01:58 WIB. Bom Jakarta- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu menggunakan bom panci presto.
  • 01:56 WIB. Bom Jakarta- Menkopolhukam Wiranto mengatakan aksi teror bom bunuh diri di Kampung Melayu dan bom di Manchester memiliki persamaan.
  • 01:53 WIB. Infrastruktur- Sulawesi Utara bakal menggarap enam proyek infrastruktur baru yang dinilai mampu menopang laju perekonomian.

DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional

Foto Berita DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kebijakan investasi di sektor kelautan dengan mengundang sejumlah pihak asing seperti untuk pemberdayaan pulau-pulau kecil untuk pengembangan perikanan di tempat tersebut jangan sampai mengganggu kepentingan nasional.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/1/2017), menyatakan, pengelolaan pulau oleh pihak asing dicemaskan dapat mengecilkan peran masyarakat lokal dan berpotensi menimbulkan gesekan dan kerawanan sosial baru.

Untuk itu, politisi Partai Gerindra menegaskan bahwa kebijakan pemberian "karpet merah" kepada pihak asing untuk mengelola pulau-pulau juga dapat mengganggu kepentingan nasional.

"Kalau sudah bicara kepentingan nasional rasanya tidak boleh ada alasan lagi, termasuk alasan investasi," tegasnya.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan yang didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, pengamat kebijakan sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengatakan, KKP perlu untuk memetakan secara partisipatif atau melibatkan seluruh elemen warga sebelum mengundang investor ke pulau-pulau kecil.

"Terlebih dahulu diberikan pengakuan ruang terhadap masyarakat pesisir, baik di darat maupun di laut, melalui upaya pemetaan partisipatif," kata Abdul Halim.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu menyatakan fokus KKP terkait penggunaan lahan pulau-pulau kecil semestinya dilakukan sebelum mengundang investor.

Untuk itu, ujar dia, dalam pelaksanananya KKP bisa memfasilitasi proses penyusunan perda yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat daerah hingga kabupaten/kota bersama-sama dengan masyarakat pesisir setempat.

Sebelumnya, KKP bakal fokus dalam mengatur penggunaan lahan yang terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia.

"Sesuai arahan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti), nanti pulau-pulau kecil akan diatur lagi, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja, Jumat (6/1).

Sjarief memaparkan dalam hal pengawasan pulau-pulau kecil itu nantinya juga termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

Dia juga mengatakan beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, maka akan diinventarisir kembali oleh pemerintah.

"Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventarisir dahulu," paparnya. (Ant)

Tag: Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01