Market Indices

Rizal Ramli: Ekonomi Indonesia Terlalu ke Kanan

Rubrik Politik

03 Juli 2013 12:15:00 WIB

WE.CO.ID - Indonesia harus mengembalikan pembangunan ekonomi ke tengah. Panca Sila dan Undang Undang 1945 telah menetapkan garis ekonomi secara jelas, bukan komunisme bukan kapitalisme. Namun rezim yang berkuasa telah menarik kebijakan ekonomi terlalu ke kanan, sehingga menumbuhkan  kapitalisme tanpa batas. Akibatnya,  kesejahteraan semakin timpang dan kehidupan sebagian besar rakyat justru makin terpuruk.

“Sistem  ekonomi neolib yang menyerahkan segala sesuatunya pada mekanisme pasar, benar-benar telah menjauhkan Indonesia dari ekonomi konstitusi. Bukan cuma ekonomi menjadi  sangat liberal, tapi pendidikan dan kesehatan pun menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau sebagian besar rakyat. Ini harus segera diubah,” ujar Rizal Ramli, Menko Perekonomian  era Presiden Abdurrahman Wahid, kepada wartawan, Rabu (2/7).

Menurut calon presiden paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, kebijakan ekonomi neoliberal hanya bisa terjadi karena hegemoni penguasa antek yang korup. Rezim neoliberal yang  korup  telah merenggut hak-hak dasar rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

“Yang perlu dilakukan sekarang adalah kembali ke sistem ekonomi Panca Sila dan UUD 1945. Selanjutnya kita susun Undang undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Banyak undang undang yang disusun berdasarkan pesanan lembaga internasiional. Tidak mengherankan bila mereka bisa menguasai sumber daya alam yang justru merugikan bangsa dan rakyat Indonesia,” tukas Capres alternatif versi The President Centre yang di kalangan Nahdiyin akrab disapa Gus Romli ini.

Sepanjang sembilan tahun rezim sekarang berkuasa, kekayaan alam yang berlimpah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan yang terjadi justru makin lebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan si miskin. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia modern, jarak antara yang kaya dan miskin selebar saat ini.

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) itu mengingatkan, ekonomi konstitusi tidak berarti Indonesia menutup diri dari dunia luar. Sesuai semangat konstitusi, ekonomi Indonesia tidak anti modal asing. Namun, ekonomi konstitusi sejak awal mencegah perekonomian Indonesia didominasi dan menjadi objek eksploitasi negara lain.

 “Selama sembilan tahun terakhirs, total utang naik dari Rp1.000 trillliun menjadi Rp2.100 triliun. Namun tidak ada pembangunan  infrastruktur yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal, utang luar negeri tsb ditukar  dengan berbagai UU yang menjadi pintu masuk kebijakan ekonomi neoliberal dan kapitalisme ugal-ugalan," papar ikon perubahan nasional ini.

Dengan model pembangunan yang lebih mandiri dan tidak mengandalkan utang, Capres paling  ideal versi Lembaga Pemilih Indoneswia (LPI) itu yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi dari yang hanya 5-6 %. Dengan kepemimpinan. Baru yang memiliki visi dan kemampuan menyelesaikan masalah, Indonesia mampu tumbuh dua digit, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga  tampil sebagai negara digdaya di Asia. 

*/Redaksi

Foto : Dok Rizal Ramli

Editor: Ihsan

Recomended Reading

Executive Brief

Presiden Jokowi: Para buruh perkebunan wajib miliki Kartu Indonesia Sehat.

Kemenkominfo blokir 20 situs MMM atas permintaan OJK.

IPB: Pemerintah perlu percepat industrialisasi agribisnis.

Menko Indroyono siap wujudkan pembangunan Maritim Tekno Park di Buluminung.

Pemkot Pangkalpinang tawarkan PNS beli rumah secara kredit.

Pemkot Bengkulu butuh anggaran yang tidak sedikit untuk bangun sektor pariwisata.

WHO minta Ghana tingkatkan persiapan terhadap kemungkinan wabah Ebola.

BI: NPL bank syariah di Sulut alami peningkatan.

BI siap dukung peningkatan akses pembiayaan pada petani di Sulut.

Recommended Reading

Sabtu, 18/04/2015 21:47 WIB

Indonesia akan Suarakan Tatanan Global Baru

Sabtu, 18/04/2015 19:48 WIB

Kemkominfo Blokir 20 Situs MMM

Sabtu, 18/04/2015 17:15 WIB

Tiket Kereta Daerah Tujuan Mudik Habis Terjual

Sabtu, 18/04/2015 14:58 WIB

Peluncuran BBM Pertalite Dinilai Tidak Prorakyat

Sabtu, 18/04/2015 10:03 WIB

Pakar: Penghapusan Premium Perlu Sosialisasi Menyeluruh

Sabtu, 18/04/2015 08:22 WIB

Bappenas: Penurunan Angka Kemiskinan Butuh Upaya Keras

Sabtu, 18/04/2015 03:49 WIB

Pilkada Serentak Dinilai Rawan Manipulasi

Sabtu, 18/04/2015 03:27 WIB

Migrant Institute Tuntut Presiden Stop Pengiriman TKI ke Saudi