Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:36 WIB. Pilpres- Pengamat Politik J Wisnu Kasdulah menilai duet SBY-Prabowo bisa jadi ancaman bagi pencapresan Jokowi di 2019.
  • 21:33 WIB. BI- Gubernur BI Agus Martowardojo meminta daerah jangan terlalu terpaku pada harga komoditas yang lagi bagus di Pasar Global.
  • 21:26 WIB. Pilpres- Ketum Gerindra Prabowo S dan Ketum Partai Demokrat SBY akan menggelar pertemuan besok di Cikeas membahas Pilpres 2019.
  • 21:24 WIB. DPR- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras rencana pemerintah yang akan menggunakan dana tabungan haji untuk infrastruktur.
  • 21:22 WIB. KTA- Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan kementeriannya telah menerbitkan Permendagri terkait Kartu Identitas Anak (KTA).
  • 21:19 WIB. Angket- Fraksi PAN di DPR kemungkinan besar akan cabut kadernya dari keanggotaan Pansus Angket tentang KPK.
  • 21:18 WIB. e-KTP- Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan WNI tak boleh mengisi kolom agama di e-KTP diluar 6 agama yang ditetapkan pemerintah.
  • 21:16 WIB. Pilgub- DPD Partai Demokrat Jatim memastikan Mensos Khofifah Indar Parawansa bakal ikut bertarung di Pilgub Jatim 2018.
  • 21:14 WIB. Kontras- Mantan aktivis KontraS Haris Azhar menyebut kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan sarat intrik di internal Polisi dan KPK.
  • 21:11 WIB. Uni Eropa - Pengadilan tinggi Uni Eropa tetapkan Hamas sebagai organisasi teror.
  • 21:10 WIB. Reshuffle- Waketum PAN Taufik Kurniawan menegaskan partainya siap jika harus kehilangan kursi menteri di Kabinet Kerja.
  • 21:09 WIB. Palestina - Di forum DK PBB, pihak RI tegaskan rakyat Palestina harus bebas untuk beribadah.
  • 21:07 WIB. Taliban - Taliban serang pangkalan militer, puluhan tentara Afghanistan meninggal dunia.
  • 21:07 WIB. KPK- Pansus angket tentang KPK DPR akan memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
  • 21:06 WIB. Rusia - Rusia tegaskan akan balas sanksi baru yang dijatuhkan AS kepadanya.

Handang Mengaku Uang Suap Rp2 Miliar untuk Uji Materi Amnesti Pajak

Foto Berita Handang Mengaku Uang Suap Rp2 Miliar untuk Uji Materi Amnesti Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno mengaku uang suap sebesar Rp2 miliar (148.500 dolar AS) akan digunakan untuk menyelesaikan gugatan uji materi UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

"Dalam BAP no 119 saudara menyebutkan 'Sisa dana rencananya jika sudah lengkap akan menyeselaikan gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak di MK', apakah itu benar?" tanya Jaksa Penuntut Umum KPK Ali Fikri dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/3/2017).

"Itu maksud rencana pribadi saya," jawab Handang.

Handang menjadi saksi untuk terdakwa "Country Director" PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair yang memberikan suap sebesar 148.500 dolar AS (Rp1,98 miliar) dari komitmen Rp6 miliar untuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv dan Handang Soekarno.

"Ini kan gugatan uji materi UU pengampunan pajak di MK terkait institusi, tentu bukan kepentingan pribadi!" ungkap jaksa Ali.

"Rencana itu dari diri saya sendiri, tidak saya sampaikan ke yang lain," jawab Handang.

"Tapi kepentingan apa?" tanya jaksa Ali.

"Tidak sebagai apa-apa, jadi saya setelah mendapat uang dari Mohan, saya mau melakukukan kajian-kajian hukum berkaitan dengan amnesti pajak. Saya juga akan melakukan seminar-seminar dan diskusi. Apabila itu sudah dilakukan, saya juga akan melakukan semacam pertunjukkan budaya dan hasil itu semuanya akan saya sampaikan di sidang 'tax amnesty' jadi bukan berarti saya menyerahkan uang ke MK," ungkap Handang.

"Tapi dalam BAP disebutkan juga kasus ini jadi perhatian institusi Ditjen Pajak,?" tanya Jaksa Ali.

"Sidang memang berjalan tapi saya tidak terlalu mengikutinya, tidak ada perintah dari institusi tapi kepentingannya terkait rencana pribadi saya yang punya ide seperti itu," jawab Handang.

Selain untuk mengurus uji materi di MK, Handang rencananya juga akan memberikan Rp50 juta uang itu kepada ajudan Dirjen Pajak bernama Andreas Setiawan alias Bondres.

"Saya ada keperluan mau pinjam uang ke Pak Handang, dia janjikan nanti kalau sudah ada uang," kata Andreas yang juga dihadirkan sebagai saksi di sidang.

"Dalam BAP saudara mengatakan butuh uang operasional betul?" tanya jaksa.

"Tidak, saya tidak pernah menyampaikan uang operasional," jawab Andreas.

Tapi dalam percakapan pada 16 November 2016 dan 18 November 2016 saudara dan Handang bercakap-cakap dengan menggunakan istilah 'paketan' sebagai uang untuk Handang dan 'undangan' untuk Andreas?" tanya jaksa Ali.

"Saya tidak tahu maksud paketan dan undangan," jawab Andreas.

Jaksa pun menunjukkan pembicaraan Andreas dan Handang via "whatsapp" pada 21 November 2016 atau pada hari pengambilan uang Rajamohanan oleh Handang di kediaman Rajamohanan di Springhill, Kemayoran.

Andreas: pagi mas Handang: siap mas..dawuh mas? Saya otw dinas ke kanwil Banten mas Andreas: siap..monggo dilajut mas. Perihal "paketan" saking surabaya pripun mas? Kalo perlu ditaruh rekening saya ada mas Handang: siap mas sore ini sdh siap. Nanti di ktr saya tanyakan mas. Sy msh di kanwil banten mas Andreas: siap "Jadi apakah ini untuk uang operasional dirjen?" tanya jaksa.

"Kurang tahu," jawab Andreas.

Tujuan pemberian suap itu adalah untuk melancarkan terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) periode Januari 2012-Desember 2014 dengan jumlah Rp3,53 miliar, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), Penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) pada KPP PMA Enam Kalibata dan Kantor Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus. (Ant)

Tag: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Tax Amnesty

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,573.98 3,537.30
British Pound GBP 1.00 17,456.14 17,278.94
China Yuan CNY 1.00 1,984.48 1,964.64
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,401.00 13,267.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,605.55 10,496.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.88 1,698.50
Dolar Singapura SGD 1.00 9,836.32 9,734.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,614.85 15,453.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.88 3,095.43
Yen Jepang JPY 100.00 11,979.08 11,856.12

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.206 -13.329 558
2 Agriculture 1772.884 -2.241 18
3 Mining 1465.301 5.157 44
4 Basic Industry and Chemicals 612.195 -1.939 67
5 Miscellanous Industry 1386.417 1.397 41
6 Consumer Goods 2484.457 -30.445 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.634 0.333 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.048 -6.175 60
9 Finance 963.563 4.319 89
10 Trade & Service 922.973 -1.862 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 510 635 125 24.51
2 MLIA 494 565 71 14.37
3 MFMI 850 970 120 14.12
4 KICI 160 178 18 11.25
5 KARW 200 220 20 10.00
6 BIPI 103 113 10 9.71
7 DOID 680 745 65 9.56
8 TINS 745 815 70 9.40
9 BRAM 13,700 14,975 1,275 9.31
10 BKDP 80 87 7 8.75
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 400 300 -100 -25.00
2 HDFA 240 193 -47 -19.58
3 FINN 404 350 -54 -13.37
4 PNBS 128 112 -16 -12.50
5 KIAS 105 92 -13 -12.38
6 APII 266 238 -28 -10.53
7 JECC 5,850 5,325 -525 -8.97
8 CKRA 88 81 -7 -7.95
9 MBAP 1,950 1,800 -150 -7.69
10 SSTM 515 480 -35 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 370 0 0.00
2 WSBP 452 472 20 4.42
3 TLKM 4,720 4,700 -20 -0.42
4 DOID 680 745 65 9.56
5 AISA 1,185 1,175 -10 -0.84
6 BIPI 103 113 10 9.71
7 STAR 73 71 -2 -2.74
8 PBRX 505 505 0 0.00
9 BBCA 18,575 18,775 200 1.08
10 TINS 745 815 70 9.40