Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Raja Salman Keluarkan Dekrit Pemulihan Bonus dan Tunjangan

Raja Salman Keluarkan Dekrit Pemulihan Bonus dan Tunjangan Kredit Foto: Cahyo Prayogo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud mengeluarkan dekrit yang memerintahkan pemberlakuan kembali pemberian bonus dan tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan staf militer yang sebelumnya dipangkas untuk penghematan.

"Perintah kerajaan untuk mengembalikan semua tunjangan, tunjangan finansial, dan bonus kepada pegawai negeri dan staf militer," bunyi dekrit Raja Saudi yang disiarkan di stasiun Ekhbariya TV yang dikelola pemerintah seperti dilansir dari laman Reuters di Jakarta, Senin (24/4/2017).

Pada bulan September tahun lalu Kerajaan Arab Saudi memotong gaji menteri sebesar 20 persen, sementara tunjangan rumah dan mobil untuk anggota dewan penasehat dipotong 15 persen. Langkah tersebut diambil sebagai upaya penghematan anggaran menyusul anjloknya harga minyak yang merupakan pemasukan utama Arab Saudi.

Tak hanya menteri, gaji PNS juga ikut dipangkas. Sebagai informasi, sekitar dua pertiga warga Arab Saudi bekerja sebagai pegawai negeri. Tak hanya pemulihan bonus dan tunjangan, dekrit kerajaan tersebut juga berisi perintah pemecatan menteri informasi dan menteri pelayanan sipil yang diselidiki atas tuduhan penyalahgunaan jabatan.

Sementara tambahan gaji dua bulan akan diberikan kepada para aparat militer yang berada di garis depan yang berpartisipasi dalam operasi koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman.

Melalui dekritnya, penguasa kerajaan Arab Saudi tersebut membentuk satu pusat keamanan nasional baru yang berada di bawah kerajaan. Raja Salman juga menunjuk putranya, Pangeran Khalid bin Salman, sebagai duta besar Arab Saudi yang baru untuk Amerika Serikat. Putra Raja Salman lainnya, Pangeran Abdulaziz bin Salman juga ditunjuk sebagai Menteri Negara Urusan Energi.

Pemotongan gaji pegawai negeri dan staf militer yang pertama kali ditempuh di negara tersebut dipicu oleh anjloknya harga minyak dunia yang pada Januari lalu yang sempat mencapai level US$28 per barel. Sejak saat itu harga minyak naik kembali ke kisaran US$52 per barel dan para menteri mengatakan kinerja anggaran pada kuartal pertama tahun ini lebih baik dibanding perkiraan sebelumnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Gregor Samsa
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: