Portal Berita Ekonomi Rabu, 28 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 20:51 WIB. Toshiba - Toshiba Corp menggugat Western Digital membayar ganti rugi senilai US$1,1 miliar.
  • 20:50 WIB. Terorisme - Lemkapi memperkirakan aksi teror masih menjadi tren kejahatan pada 2018 dengan sasaran utama kepolisian.
  • 18:02 WIB. Industri - Hingga pertengahan tahun 2017, ada 17 rute penerbangan baru.
  • 20:49 WIB. Kemenhub - Kemenhub mengingatkan seluruh sopir agar melakukan pengecekan sebelum mengemudikan bus.
  • 20:47 WIB. BMW - BMW akan mempertahankan anggaran untuk riset dan pengembangan di level tinggi hingga 2019.
  • 19:43 WIB. Rizieq Shihab - FPI sebut Rizieq Shihab dalam  keadaan senang dan gembira.
  • 19:34 WIB. Rizieq Shihab - FPI membenarkan keberadaan Rizieq Shihab di Yaman.
  • 19:32 WIB. Presiden Jokowi - Istana Kepresidenan membantah isu kenaikan gaji Presiden Jokowi.
  • 19:31 WIB. Mudik Lebaran - Kemenhub tinjau penjualan tiket di terminal Pulogebang.
  • 18:04 WIB. Persero - Kolaborasi PT Angkasa Pura II dan Maskapai kembangkan konektivitas Transportasi Udara.
  • 17:39 WIB. Industri - Pasar baru hanya bikin Ekspor Mebel naik tipis.
  • 17:37 WIB. KPR - Faktor utama penyebab Kredit macet melambung.
  • 17:33 WIB. Balikpapan - Mal Ramai Pengunjung, Okupansi Hotel Naik 20 %
  • 17:31 WIB. BI Jatim - 59 Perusahaan KUPVA BB izin beroperasi di Surabaya.
  • 17:29 WIB. Suzuki - GSX R150 dongkrak penurunan penjualan Suzuki.

Kemen PUPR: Baru 2,5 Persen Pekerja Informal Terima FLPP

Foto Berita Kemen PUPR: Baru 2,5 Persen Pekerja Informal Terima FLPP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui sejak program sejuta rumah digelar April 2015, baru 2,5 persen pekerja sektor informal menerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Ya, baru sebesar itu dari realisasinya untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sektor pekerja informal, khususnya untuk program KPR (kredit pemilikan rumah) bersubsidi FLPP," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti kepada pers di Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Ia menjelaskan peserta dari pekerja informal ini pun adalah hasil binaan perbankan syariah sekitar satu atau dua tahun sudah mencicil. "Ketika mereka sudah terbiasa, bank itu itu kemudian menawarkan program KPR FLPP," katanya.

Menurut dia, hambatan terbesar pekerja informal sulit menerima KPR FLPP, karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan kebiasaan menabung yang masih kurang. "Mereka umumnya siap ditagih cicilan per hari dan untuk itu diperlukan sebuah lembaga penjamin yang dipercaya mereka untuk menagih dan lembaga itu menyetor ke bank, " katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah untuk memetakan para pekerja informal seperti nelayan, buruh tani, dan pemilik warung. "Model lembaga penjamin seperti di Palembang itu harus dikembangkan di daerah lain juga. Tentu sesuai dengan regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Ini salah satu terobosan agar mereka ikut menikmati fasilitas pembiayaan ini," katanya.

Untuk merealisasikan program sejuta rumah bagi MBR, pemerintah telah dan sedang menyiapkan aneka kebijakan dan program pembiayaan seperti KPR bersubsidi FLPP dan SSB (subsidi selisih bunga) dengan bunga terjangkau lima persen per tahun dan tenor bisa 20 tahun.

Selain itu, juga SBUM (subsidi bantuan uang muka) senilai Rp4 juta untuk MBR kelompok sasaran, serta penyediaan pokok pinjaman KPR dengan bunga rendah lewat FLPP dengan tarif 0,3 persen per tahun dan kebebasan menentukan besaran uang muka untuk perbankan.

Pelaksanaan KPR bersubsidi melibatkan perbankan, baik bank umum maupun bank pembangunan daerah (BPD). Sejak KPR FLPP bergulir sedikitnya sudah delapan bank umum dan 22 BPD menyatakan siap melaksanakan program KPR Bersubidi pada 2017. Secara operasional, penyaluran KPR bersubsidi dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang bertanggung jawab kepada Menteri PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Sejak KPR FLPP dijalankan pada 2010, secara total realisasinya mencapai hampir 500.000 unit. Sementara untuk target KPR bersubsidi pada 2017 adalah KPR FLPP sebesar 120.000 unit dengan anggaran sebesar Rp9,7 triliun, KPR SSB untuk 225.000 unit dengan anggaran sebesar Rp3,7 triliun dan SBUM untuk 550.000 unit dengan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. (ant)

Tag: fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Lana Winayanti

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10