• Adira Insurance
Market Indices

Provinsi Kalimantan Utara, Harapan Baru Masyarakat Perbatasan Kalimantan

Rubrik Daerah

05 Agustus 2013 05:25:00 WIB

WE.CO.ID - Munculnya provinsi baru Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) menambah jumlah provinsi di Indonesia menjadi 34 Provinsi. Provinsi ini telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara resmi membawahi empat kabupaten, yaitu Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung, serta satu kota, yaitu Tarakan.

Wilayah Kalimantan Utara mempunyai luas hingga 75.467,70 km2. Jumlah penduduknya sebanyak 622.350 jiwa. Sementara itu, Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan) telah menjadi ibukota Kalimantan Utara guna mendorong ekonomi di kawasan yang baru terbentuk tersebut. Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.

Dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara atau biasa disingkat Kaltara, bukanlah berdasarkan pertimbangan yang mudah dan singkat. Terbentuknya provinsi ini dengan pertimbangan yang matang dan cukup lama sejak tahun 2000, yakni melalui rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur. Hasil pertimbangannya ketika itu adalah luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang 1,5 kali lebih luas dari Pulau Jawa. Padahal, di Pulau Jawa terdapat 6 (enam) provinsi. Sehingga, luasnya wilayah Kalimantan Timur melebihi Pulau Jawa menyulitkan rentang kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama di kawasan perbatasan.

Maka, tujuan utama terbentuknya provinsi baru di wilayah utara pulau Kalimantan adalah bertujuan agar dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan. Pemerintah berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tak hanya itu, adanya pemerintah provinsi baru diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan Timur yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Wilayah perbatasan di Kalimantan selama ini dianggap tertinggal perekonomiannya. Namun, pembentukan provinsi Kaltara diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat Kalimantan, khususnya di wilayah perbatasan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pelayanan publik juga diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan efektif serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga, tidak hanya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara yang segera terwujud, tetapi juga semakin kuatnya daya saing ekonomi daerah  baru ini dan pada akhirnya makin memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak sebagai daerah induk untuk provinsi Kaltara.

ALNISA SEPTYA RATU

Foto: wordpress.com

(Tulisan disarikan dari Majalah Warta Ekonomi No. 08/XXV/2013)

Penulis: Alnisa Septya Ratu

Editor: Fadjar

Recomended Reading

Rabu, 24/12/2014 01:10 WIB

Cagliari Pecat Zdenek Zeman

Rabu, 24/12/2014 18:21 WIB

Kubu ARB akan Puasa Bicara

Rabu, 24/12/2014 18:42 WIB

DPD RI Taruh Perhatian Khusus Terhadap Daerah Rawan Bencana

  • Tempo Scan Pacific

Berita Terkini

Kamis, 25/12/2014 09:52 WIB

Ini Tantangan Besar Industri Gula dalam Negeri

Kamis, 25/12/2014 09:02 WIB

Inflasi Rusia Lampaui 10 Persen

Kamis, 25/12/2014 08:47 WIB

Wagub DKI: Natal adalah Hari yang Indah

Kamis, 25/12/2014 08:32 WIB

Hipmi Sebarluaskan Bibit Wirausaha di Kalangan Generasi Muda

Kamis, 25/12/2014 07:36 WIB

"Outlook" Ekspor Indonesia 2015 Naik 15 Persen

Kamis, 25/12/2014 06:38 WIB

Pertamina Minta Data Total Terkait Blok Mahakam

Kamis, 25/12/2014 06:12 WIB

Pemain Timnas Indonesia U-23 Dapat Libur Natal

Kamis, 25/12/2014 05:44 WIB

Persija Berburu Sponsor Utama

Executive Brief

Inflasi Rusia capai angka 10,4 persen.

Seorang anak Mesir lima tahun meninggal akibat flu burung H5N1.

JungleLand hadirkan hiburan untuk liburan akhir tahun.

Sekjen PBB kutuk penculikan pilot Jordania oleh ISIS.

Dua koperasi di Padangpariaman peroleh hibah Rp 900 juta dari Kemenkop.

Kemenkumham berikan remisi Natal pada 9.068 narapidana.

Aljazair tingkatkan pengamanan setelah tewasnya pemimpin kelompok afiliasi ISIS.

Menkeu Bambang: Pemerintah akan umumkan kebijakan baru BBM bersubsidi sebelum Januari.

Pertamina minta data teknis ke Total terkait Blok Mahakam.

Pemerintah gunakan sistem peringatan dini untuk pantau kinerja BUMN.

BNN Kepri amankan dua orang tersangka pelundupan 948 gram sabu dari Malaysia ke Batam.

Kinerja ekspor Indonesia pada 2015 diperkirakan mampu meningkat antara 15-20 persen.

Pemerintah batal bangun dermaga penyeberangan di Kepulauan Mentawai.

JNE sambut baik upaya pemerintah tekan biaya logistik melalui pemangkasan perizinan.

Kantor Imigrasi Riau catat peningkatan pembuatan paspor hingga 15 persen pada Desember.

Recommended Reading

Kamis, 25/12/2014 09:52 WIB

Ini Tantangan Besar Industri Gula dalam Negeri

Kamis, 25/12/2014 09:02 WIB

Inflasi Rusia Lampaui 10 Persen

Kamis, 25/12/2014 06:38 WIB

Pertamina Minta Data Total Terkait Blok Mahakam

Kamis, 25/12/2014 03:01 WIB

Pemerintah Umumkan Kebijakan Baru BBM Sebelum Januari

Kamis, 25/12/2014 01:11 WIB

Akhirnya, OJK Restui Merger Bank Saudara dan Woori Bank

Rabu, 24/12/2014 21:18 WIB

Ini Cara Menteri Susi Agar BBM Tak Dicolong Kapal Besar

Rabu, 24/12/2014 20:37 WIB

Ini Fokus Presiden Jokowi pada 2015

Rabu, 24/12/2014 19:12 WIB

Menteri Susi inginkan Kepastian Pasokan BBM Nelayan

Entertainment

24 Desember 2014 - Entertainment & Life Style

Polisi Larang Peredaran Film "Senyap"