Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Antraks - YLKI minta pemerintah cepat tangani dugaan kasus virus antraks di Kabupaten Kulon Progo.
  • Bulog - Bulog Cianjur pasok kebutuhan pokok untuk progam e-warong Kota Sukabumi.
  • Anthraks - Wakil Ketua Komisi IX DPR Partaonan Daulay minta pemerintah serius sikap dugaan virus anthraks di Kulon Progo.
  • Vietnam - Kepolisian Vietnam tahan seorang warga karena sebar informasi yang diduga berisi propaganda antipemerintah.
  • Australia Open - Federer melaju ke perempat final Australia Open usai menang atas Nishikori 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6, dan 6-3.
  • Rod Laver -  Juara bertahan Australia Open Angelique Kerber harus tersingkir di babak keempat usai kalah 2-6 dan 3-6 dari petenis AS Coco Vandeweghe
  • Agrikultur - Nelayan cantrang masih menunggu kepastian untuk tetap dapat melaut sembari mengurus peralihan alat penangkap ikan.

Kunci Sukses Program Jaminan Kesehatan Nasional Menurut Ikatan Dokter Indonesia

Foto Berita Kunci Sukses Program Jaminan Kesehatan Nasional Menurut Ikatan Dokter Indonesia

WE.CO.ID - Pemerintah memiliki peran sentral dalam konteks kesejahteraan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan berusaha. Dalam kaitan ini, peran pemerintah adalah memfasilitasi agar setiap warga negara dapat menjalankan hak dan kebebasan berusaha. Disamping itu, setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial agar hidup sehat dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus bisa mengintervensi keadaan agar masyarakat mendapatkan jaminan sosial, terutama yang berupa jaminan kesehatan.

Dalam upaya memberikan jaminan sosial, terutama jaminan kesehatan, peran dokter cukup besar. Sebagaimana disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai ada sejumlah faktor yang menjadi penentu keberhasilan jaminan kesehatan nasional (JKN). Pertama, ketersediaan Point of Care (POC) untuk pelayanan primer yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, ketersediaan Dokter Pelayanan Primer (DPP) yang handal yang tersebar merata di seluruh Indonesia. Ketiga, rayonisasi atau regionalisasi fasilitas kesehatan. Keempat, premi yang memenuhi azas keekonomian.

Menurut  IDI, idealnya, pelaksanaan JKN yang tepat dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama, layanan sekunder oleh rumah sakit pemerintah atau swasta. Kedua, layanan primer oleh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik swasta atau praktik dokter mandiri. Untuk sekitar 240 juta penduduk Indonesia, saat ini terdapat 80.000 dokter pelayanan primer dan 40.000 fasilitas kesehatan primer.  Sementara itu, jumlah puskesmas di Indonesia sekitar 9.419 pada 2012.

Sementara itu, untuk besaran premi, IDI mengungkapkan sejumlah syarat untuk besaran premi yang pantas. Pertama, tidak mengganggu subsidi silang antar peserta. Kedua, dapat mendorong pertumbuhan. Ketiga, mempertimbangkan pesebaran provider (sisi suplai). Keempat, mempertimbangkan siapa yang dijamin. Kelima, manfaat apa saja yang dijamin. Keenam, proporsi biaya yang dijamin.

ANNISA NURFITRIYANI

Foto: Sufri Y.

(Tulisan disarikan dari Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fadjar Adrianto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5254.311 -44.637 539
2 Agriculture 1894.581 -24.228 21
3 Mining 1381.906 -15.398 43
4 Basic Industry and Chemicals 534.376 -3.276 66
5 Miscellanous Industry 1329.269 -22.152 42
6 Consumer Goods 2332.767 -12.449 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.596 -1.551 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.623 -27.356 56
9 Finance 800.382 -5.744 89
10 Trade & Service 857.727 3.453 122
No Code Prev Close Change %
1 DEWA 54 72 18 33.33
2 PLIN 3,640 4,550 910 25.00
3 NAGA 175 218 43 24.57
4 SKLT 795 925 130 16.35
5 PTSN 66 76 10 15.15
6 WOMF 197 226 29 14.72
7 BRMS 78 89 11 14.10
8 NIKL 3,010 3,400 390 12.96
9 UNSP 50 56 6 12.00
10 IKAI 82 90 8 9.76
No Code Prev Close Change %
1 INCF 480 390 -90 -18.75
2 UNIC 2,720 2,230 -490 -18.01
3 WAPO 67 57 -10 -14.93
4 TBMS 785 680 -105 -13.38
5 ARTA 282 246 -36 -12.77
6 PGLI 61 54 -7 -11.48
7 AHAP 196 174 -22 -11.22
8 POLY 75 67 -8 -10.67
9 PLAS 228 206 -22 -9.65
10 MGNA 121 110 -11 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 DEWA 54 72 18 33.33
2 UNSP 50 56 6 12.00
3 BRMS 78 89 11 14.10
4 ENRG 50 50 0 0.00
5 TLKM 3,970 3,830 -140 -3.53
6 SRIL 252 250 -2 -0.79
7 PBRX 440 442 2 0.45
8 ADRO 1,730 1,730 0 0.00
9 KREN 438 446 8 1.83
10 BHIT 136 142 6 4.41