Market Indices

Kunci Sukses Program Jaminan Kesehatan Nasional Menurut Ikatan Dokter Indonesia

Rubrik Ekonomi Bisnis

05 Agustus 2013 17:20:00 WIB

WE.CO.ID - Pemerintah memiliki peran sentral dalam konteks kesejahteraan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan berusaha. Dalam kaitan ini, peran pemerintah adalah memfasilitasi agar setiap warga negara dapat menjalankan hak dan kebebasan berusaha. Disamping itu, setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial agar hidup sehat dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus bisa mengintervensi keadaan agar masyarakat mendapatkan jaminan sosial, terutama yang berupa jaminan kesehatan.

Dalam upaya memberikan jaminan sosial, terutama jaminan kesehatan, peran dokter cukup besar. Sebagaimana disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai ada sejumlah faktor yang menjadi penentu keberhasilan jaminan kesehatan nasional (JKN). Pertama, ketersediaan Point of Care (POC) untuk pelayanan primer yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, ketersediaan Dokter Pelayanan Primer (DPP) yang handal yang tersebar merata di seluruh Indonesia. Ketiga, rayonisasi atau regionalisasi fasilitas kesehatan. Keempat, premi yang memenuhi azas keekonomian.

Menurut  IDI, idealnya, pelaksanaan JKN yang tepat dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama, layanan sekunder oleh rumah sakit pemerintah atau swasta. Kedua, layanan primer oleh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik swasta atau praktik dokter mandiri. Untuk sekitar 240 juta penduduk Indonesia, saat ini terdapat 80.000 dokter pelayanan primer dan 40.000 fasilitas kesehatan primer.  Sementara itu, jumlah puskesmas di Indonesia sekitar 9.419 pada 2012.

Sementara itu, untuk besaran premi, IDI mengungkapkan sejumlah syarat untuk besaran premi yang pantas. Pertama, tidak mengganggu subsidi silang antar peserta. Kedua, dapat mendorong pertumbuhan. Ketiga, mempertimbangkan pesebaran provider (sisi suplai). Keempat, mempertimbangkan siapa yang dijamin. Kelima, manfaat apa saja yang dijamin. Keenam, proporsi biaya yang dijamin.

ANNISA NURFITRIYANI

Foto: Sufri Y.

(Tulisan disarikan dari Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013)

Penulis: Annisa Nurfitriani

Editor: Fadjar Adrianto

Recomended Reading

Executive Brief

Presiden Jokowi: Para buruh perkebunan wajib miliki Kartu Indonesia Sehat.

Kemenkominfo blokir 20 situs MMM atas permintaan OJK.

IPB: Pemerintah perlu percepat industrialisasi agribisnis.

Menko Indroyono siap wujudkan pembangunan Maritim Tekno Park di Buluminung.

Pemkot Pangkalpinang tawarkan PNS beli rumah secara kredit.

Pemkot Bengkulu butuh anggaran yang tidak sedikit untuk bangun sektor pariwisata.

WHO minta Ghana tingkatkan persiapan terhadap kemungkinan wabah Ebola.

BI: NPL bank syariah di Sulut alami peningkatan.

BI siap dukung peningkatan akses pembiayaan pada petani di Sulut.

Recommended Reading

Sabtu, 18/04/2015 21:47 WIB

Indonesia akan Suarakan Tatanan Global Baru

Sabtu, 18/04/2015 19:48 WIB

Kemkominfo Blokir 20 Situs MMM

Sabtu, 18/04/2015 17:15 WIB

Tiket Kereta Daerah Tujuan Mudik Habis Terjual

Sabtu, 18/04/2015 14:58 WIB

Peluncuran BBM Pertalite Dinilai Tidak Prorakyat

Sabtu, 18/04/2015 10:03 WIB

Pakar: Penghapusan Premium Perlu Sosialisasi Menyeluruh

Sabtu, 18/04/2015 08:22 WIB

Bappenas: Penurunan Angka Kemiskinan Butuh Upaya Keras

Sabtu, 18/04/2015 03:49 WIB

Pilkada Serentak Dinilai Rawan Manipulasi

Sabtu, 18/04/2015 03:27 WIB

Migrant Institute Tuntut Presiden Stop Pengiriman TKI ke Saudi

Entertainment

17 April 2015 - Entertainment & Life Style

Pakar: Nutrisi Jus Buah Tidak Utuh Lagi