Portal Berita Ekonomi Senin, 24 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 02:17 WIB. PKB- Ketum PKB Muhaimin Iskandar membantah dirinya ingin mencongkel Menteri KKP Susi Pudjiastuti dari Kabinet.
  • 02:14 WIB. Beras Palsu- Kementan sebut negara dirugikan triliunan rupiah akibat beras palsu PT IBU.
  • 02:14 WIB. Reshuffle- PKB menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokow soal Reshuffle Kabinet.
  • 02:13 WIB. DPR- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendorong RUU Redenominasi masuk Prolegnas 2017.
  • 02:12 WIB. AEOI- Dirjen Pajak Ken Dwijugasteadi mengatakan pihak yang membuka data nasabah bisa dihukum mati.
  • 02:12 WIB. HTI- Nahdlatul Ulama meminta kader eks HTI dirangkul dan jangan dimusuhi.
  • 02:11 WIB. Jabar- Cagub Jabar dari Partai Nasdem Ridwan Kamil minta anak bupati Indramayu Daniel Mutaqien jadi pendampingnya.
  • 02:10 WIB. PKS- Ketua DPD PKS Jabar Akhmad Syaikhu menyebut dalam waktu dekat partainya akan mengumumkan cagub Jabar 2018.
  • 02:09 WIB. Bekasi- Mulai hari ini Jalan Kalimalang Bekasi akan diberlakukan 1 arah akibat pembangunan tol Becakayu.
  • 02:08 WIB. Jokowi- Ketum PPP Romahurmuziy sebut Jokowi berhasil mengalakan infrastruktur dan hasilnya telah dirasakan rakyat.
  • 02:07 WIB. Anak- Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyebut Riau jadi Provinsi kedua dengan tingkat kekerasan anak tertinggi.
  • 22:12 WIB. Hari Anak Nasional - Sandiaga sebut bullying sangat mengkhawatirkan.
  • 22:11 WIB. Jakarta - Sandiaga janji akan jaga kandang jika Anies sedang kungker ke daerah.
  • 22:09 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatatkan kenaikan produksi nickel matte sebesar 16,74% pada kuartal II-2017.
  • 22:09 WIB. DIY - Sultan minta warga hargai alam.

Pelaksanaan Pemilu 2014 Akan Lebih Baik

Foto Berita Pelaksanaan Pemilu 2014 Akan Lebih Baik

WE.CO.ID - Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie menyatakan optimistis pelaksanaan Pemilu 2014 akan lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2009.

"Pada 2009 aturan-aturan mengenai pemilu masih rawan karena undang-undang telat disahkan, namun kini undang-undang telah selesai sehingga lebih siap untuk dilaksanakan pemilu," kata Jimly di kediamannya di Pondok Labu Jakarta Selatan di Jakarta, Sabtu.

Pada 2009, katanya, KPU di berbagai daerah dibentuk telat, sedangkan pada 2014 sudah dibentuk, meskipun ada beberapa yang belum.

Selain itu, anggota KPU yang dipecat DKPP juga akan sudah banyak yang diisi kembali.

Menurut dia, susunan KPU Pusat dan Bawaslu sudah siap tentunya untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik lagi.

"Saat ini juga sudah dibentuk DKPP yang akan memantau pelanggaran kode etik anggota KPU," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dia mengharapkan apa yang dilakukan DKPP dengan memecat anggota KPU di berbagai daerah yang bermasalah akan menimbulkan efek jera kepada para anggota penyelenggara pemilu tersebut.

"Kita akan bangun integritas elektoral sistem yang akan membuat pelaksanaan pemilu lebih baik lagai," katanya.

Ketika ditanya mengenai hal apa dalam penyelenggaraan pemilu yang perlu diwaspadai, Jimly mengatakan tentang daftar pemilih tetap.

Ia menyatakan bahwa masalah administrasi kependudukan merupakan hal yang krusial.

Ia berharap adanya verifikasi secara terbuka tentang hal itu.

Selain itu, katanya, perlunya pertisipasi dari pengurus RT dan RW agar pelaksanaan pemilu dapat lancar dan berkualitas.

"Selain itu juga, pemerintah wajib memberi dukungan kepada KPU," katanya. (Ant)

Foto : SY

Penulis: ***

Editor: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78