Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Perikanan - Menteri Susi Pudjiastuti berkomitmen menangani dampak sampah plastik di wilayah pesisir dan laut.
  • Freeport - Menteri Luhut Katakan Presiden Jokowi telah menyiapkan opsi penyelesaian kisruh perubahan status kontrak Freeport.
  • La Liga (25/2) - Palmas 0 - 1 Real Sociedad
  • Bundesliga Jerman (25/2) - Wolfsburg 1 - 2 Werder Bremen
  • Ligue 1 Perancis (25/2) - Nice 2 - 1 Montpellier
  • Eredivisie Belanda (25/2) - ADO Den Haag 1 - 1 FC Twente
  • Scotland Premiership (25/2) - Inverness CT 2 - 1 Rangers
  • Malaysia - Malaysia berikan akses KBRI untuk menemui tersangka pembunuhan Kim Jong-Nam, Siti Aisyah

Seluk Beluk Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan

Foto Berita Seluk Beluk Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan

WE.CO.ID - Sesuai amanat UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), upaya kesehatan perorangan di Indonesia akan diselenggarakan melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk dan akan dimulai sejak 1 Januari 2014. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta atau Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) pada tahun 2019.

Badan yang akan memberikan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud dari implementasi universal healthcare di Indonesia adalah BPJS Kesehatan. Sesuai amanat UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dengan tugas memastikan terjaminnya kesehatan semua orang di seluruh wilayah Indonesia. Karena JKN harus diselenggarakan sejak 1 Januari 2014, maka mulai 1 Januari 2014 nanti BPJS Kesehatan pun akan resmi beroperasi.

JKN merupakan salah satu program dari 5 jaminan sosial dalam SJSN yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Melalui JKN, diharapkan seluruh masyarakat dapat mengakses terhadap pelayanan kesehatan tanpa menemukan resiko finansial yang berarti.

PBI dan Non PBI

Peserta JKN ialah setiap orang yang telah  membayar iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Dan, juga meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan yang bukan PBI Jaminan Kesehatan (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja). Termasuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia paling singkat 6 bulan. Untuk pekerja penerima upah sendiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan pegawai swasta sektor formal.

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Manfaat jaminan tersebut terdiri dari manfaat medis dan non medis (akomodasi dan ambulans). Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin.

Iuran Jaminan Kesehatan bersumber dari peserta PBI maupun Non PBI. Bagi peserta PBI, iurannya ditanggung oleh pemerintah, dalam bentuk nominal. Sedangkan bagi peserta Non PBI, untuk pekerja penerima upah, iuran ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja,  dalam bentuk persentase gaji/upah. Untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dalam bentuk nominal.

Kesiapan Penyelenggaraan JKN dan BPJS Kesehatan

Sehubungan waktu penyelenggaraan JKN sudah semakin dekat, perlu persiapan yang intensif dan kegiatan-kegiatan persiapan yang dilakukan tepat waktu dan terintegrasi antar berbagai instansi. Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan kesiapan BPJS Kesehatan hingga saat ini sudah mencapai 80-90%. Hal itu diungkapkannya dalam seminar dengan tema “Mengurai Kesiapan & Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014” yang diadakan oleh Majalah Warta Ekonomi, bulan Mei lalu.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti berkelakar bahwa lewat implementasi BPJS, kini orang miskin kalau sakit dan masuk Rumah Sakit (RS), maka dilarang bayar. “Kalau dulu katanya orang miskin dilarang sakit, sekarang berubah. Orang miskin sekarang kalau sakit dilarang bayar ketika masuk Rumah Sakit,” ujarnya.

JAFEI B. WUYSANG

Foto: Sufri Y.

(Tulisan disarikan dari Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013)

Penulis: Jafei B. Wuysang

Editor: Fadjar Adrianto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 95 117 22 23.16
2 DGIK 129 153 24 18.60
3 JAWA 133 149 16 12.03
4 MGNA 102 114 12 11.76
5 IKBI 350 386 36 10.29
6 ARII 338 370 32 9.47
7 KRAH 2,680 2,900 220 8.21
8 KBLI 318 344 26 8.18
9 SRIL 280 302 22 7.86
10 ASJT 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 ICON 494 376 -118 -23.89
3 KOIN 320 250 -70 -21.88
4 CMPP 113 100 -13 -11.50
5 BIPP 97 89 -8 -8.25
6 BUMI 360 332 -28 -7.78
7 FREN 54 50 -4 -7.41
8 MAMI 73 68 -5 -6.85
9 CTBN 5,200 4,850 -350 -6.73
10 BCIP 182 170 -12 -6.59
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 BUMI 360 332 -28 -7.78
3 BABP 67 67 0 0.00
4 DGIK 129 153 24 18.60
5 ELTY 52 50 -2 -3.85
6 BRPT 2,310 2,250 -60 -2.60
7 MCOR 328 336 8 2.44
8 SRIL 280 302 22 7.86
9 SMDM 87 84 -3 -3.45
10 AGRO 975 980 5 0.51