Market Indices

Seluk Beluk Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan

Rubrik Ekonomi Bisnis

12 Agustus 2013 00:30:00 WIB

WE.CO.ID - Sesuai amanat UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), upaya kesehatan perorangan di Indonesia akan diselenggarakan melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk dan akan dimulai sejak 1 Januari 2014. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta atau Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) pada tahun 2019.

Badan yang akan memberikan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud dari implementasi universal healthcare di Indonesia adalah BPJS Kesehatan. Sesuai amanat UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dengan tugas memastikan terjaminnya kesehatan semua orang di seluruh wilayah Indonesia. Karena JKN harus diselenggarakan sejak 1 Januari 2014, maka mulai 1 Januari 2014 nanti BPJS Kesehatan pun akan resmi beroperasi.

JKN merupakan salah satu program dari 5 jaminan sosial dalam SJSN yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Melalui JKN, diharapkan seluruh masyarakat dapat mengakses terhadap pelayanan kesehatan tanpa menemukan resiko finansial yang berarti.

PBI dan Non PBI

Peserta JKN ialah setiap orang yang telah  membayar iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Dan, juga meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan yang bukan PBI Jaminan Kesehatan (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja). Termasuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia paling singkat 6 bulan. Untuk pekerja penerima upah sendiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan pegawai swasta sektor formal.

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Manfaat jaminan tersebut terdiri dari manfaat medis dan non medis (akomodasi dan ambulans). Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin.

Iuran Jaminan Kesehatan bersumber dari peserta PBI maupun Non PBI. Bagi peserta PBI, iurannya ditanggung oleh pemerintah, dalam bentuk nominal. Sedangkan bagi peserta Non PBI, untuk pekerja penerima upah, iuran ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja,  dalam bentuk persentase gaji/upah. Untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dalam bentuk nominal.

Kesiapan Penyelenggaraan JKN dan BPJS Kesehatan

Sehubungan waktu penyelenggaraan JKN sudah semakin dekat, perlu persiapan yang intensif dan kegiatan-kegiatan persiapan yang dilakukan tepat waktu dan terintegrasi antar berbagai instansi. Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan kesiapan BPJS Kesehatan hingga saat ini sudah mencapai 80-90%. Hal itu diungkapkannya dalam seminar dengan tema “Mengurai Kesiapan & Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014” yang diadakan oleh Majalah Warta Ekonomi, bulan Mei lalu.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti berkelakar bahwa lewat implementasi BPJS, kini orang miskin kalau sakit dan masuk Rumah Sakit (RS), maka dilarang bayar. “Kalau dulu katanya orang miskin dilarang sakit, sekarang berubah. Orang miskin sekarang kalau sakit dilarang bayar ketika masuk Rumah Sakit,” ujarnya.

JAFEI B. WUYSANG

Foto: Sufri Y.

(Tulisan disarikan dari Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013)

Penulis: Jafei B. Wuysang

Editor: Fadjar

Recomended Reading

Kabar Indonesia

25 November 2014 - Politik

Ini Harapan JK pada Golkar

Executive Brief

Hasil Pertandingan Liga Champion Grup H

BATE Borisov 0 - 3 FC Porto

Shakhtar Donetsk 0 - 1 Athletic Bilbao

Hasil Pertandingan Liga Champion Grup G

Schalke 04 0 - 5 Chelsea

Sporting CP 3 - 1 Maribor

Hasil Pertandingan Liga Champion Grup F

APOEL Nicosia 0 - 4 Barcelona

Paris Saint Germain 3 - 1 Ajax

Hasil Pertandingan Liga Champion Grup E

CSKA Moscow 1 - 1 Roma

Manchester City 3 - 2 Bayern Munich

Sebanyak 157 anggota DPR dari KMP gunakan hak interplasi terkait pengalihan subsidi BBM.

Pengurus serikat pekerja dan manajemen Freeport sepakat bentuk dewan arbitrase.

Recommended Reading

Rabu, 26/11/2014 00:23 WIB

Pemprov DKI Siapkan Pergub Pembebasan Lahan

Selasa, 25/11/2014 22:23 WIB

Ini Harapan JK pada Golkar

Selasa, 25/11/2014 21:03 WIB

Kapolri: Jangan Ada Lagi Area Abu-abu

Selasa, 25/11/2014 17:26 WIB

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perlu Dukungan Kerja Sama dengan Asing

Selasa, 25/11/2014 15:12 WIB

Menkeu Bambang Beberkan Dua Prioritas Kerjanya selama Lima Tahun

Selasa, 25/11/2014 15:02 WIB

Ini Ruang Lingkup Kerja Sama OJK dan Polri

Selasa, 25/11/2014 08:58 WIB

SP dan Freeport Sepakat Bentuk Dewan Arbitrase

Selasa, 25/11/2014 07:14 WIB

Dua Tokoh Buruh Batam Diperiksa Polisi

Entertainment

25 November 2014 - Olahraga

Mantan Bos Chelsea John Neal Tutup Usia

24 November 2014 - Olahraga

"Derby" Milan Berakhir Imbang 1-1

24 November 2014 - Olahraga

Arema Banjir Tawaran Turnamen Pramusim

24 November 2014 - Olahraga

Crystal Palace Menang 3-1 Atas Liverpool