Market Indices

Seluk Beluk Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan

Oleh Fadjar - Rubrik Ekonomi Bisnis

12 Agustus 2013 00:30:00 WIB

WE.CO.ID - Sesuai amanat UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), upaya kesehatan perorangan di Indonesia akan diselenggarakan melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk dan akan dimulai sejak 1 Januari 2014. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta atau Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) pada tahun 2019.

Badan yang akan memberikan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud dari implementasi universal healthcare di Indonesia adalah BPJS Kesehatan. Sesuai amanat UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dengan tugas memastikan terjaminnya kesehatan semua orang di seluruh wilayah Indonesia. Karena JKN harus diselenggarakan sejak 1 Januari 2014, maka mulai 1 Januari 2014 nanti BPJS Kesehatan pun akan resmi beroperasi.

JKN merupakan salah satu program dari 5 jaminan sosial dalam SJSN yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Melalui JKN, diharapkan seluruh masyarakat dapat mengakses terhadap pelayanan kesehatan tanpa menemukan resiko finansial yang berarti.

PBI dan Non PBI

Peserta JKN ialah setiap orang yang telah  membayar iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Dan, juga meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan yang bukan PBI Jaminan Kesehatan (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja). Termasuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia paling singkat 6 bulan. Untuk pekerja penerima upah sendiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan pegawai swasta sektor formal.

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Manfaat jaminan tersebut terdiri dari manfaat medis dan non medis (akomodasi dan ambulans). Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin.

Iuran Jaminan Kesehatan bersumber dari peserta PBI maupun Non PBI. Bagi peserta PBI, iurannya ditanggung oleh pemerintah, dalam bentuk nominal. Sedangkan bagi peserta Non PBI, untuk pekerja penerima upah, iuran ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja,  dalam bentuk persentase gaji/upah. Untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dalam bentuk nominal.

Kesiapan Penyelenggaraan JKN dan BPJS Kesehatan

Sehubungan waktu penyelenggaraan JKN sudah semakin dekat, perlu persiapan yang intensif dan kegiatan-kegiatan persiapan yang dilakukan tepat waktu dan terintegrasi antar berbagai instansi. Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan kesiapan BPJS Kesehatan hingga saat ini sudah mencapai 80-90%. Hal itu diungkapkannya dalam seminar dengan tema “Mengurai Kesiapan & Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014” yang diadakan oleh Majalah Warta Ekonomi, bulan Mei lalu.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti berkelakar bahwa lewat implementasi BPJS, kini orang miskin kalau sakit dan masuk Rumah Sakit (RS), maka dilarang bayar. “Kalau dulu katanya orang miskin dilarang sakit, sekarang berubah. Orang miskin sekarang kalau sakit dilarang bayar ketika masuk Rumah Sakit,” ujarnya.

JAFEI B. WUYSANG

Foto: Sufri Y.

(Tulisan disarikan dari Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013)

Penulis: Jafei B. Wuysang

Recomended Reading

Executive Brief

DAI: Pengenalan asuransi kepada mahasiswa cara efektif edukasi kawula muda.

BPS: Kenaikan harga gas elpiji serta tarif tenaga listrik penyumbang laju inflasi nasional.

OJK dan Lembaga Sandi Negara sepakat jalin kerja sama.

Pengamat: Pemerintah perlu berikan peta jalan mengenai konsolidasi perbankan.

Sucorinvest: Tren investasi pada produk pasar modal alami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

XL Axiata jual 3.500 unit menara telekomunikasi senilai Rp 5,6 triliun kepada Solusi.

Menkeu instruksikan jajaran Dirjen Bea Cukai capai target penerimaan APBN 2015.

Sucorinvest perkirakan ada potensi perpindahan dana investasi ke AS.

Menkeu harapkan penerapan Indonesia National Single Window dapat buahkan hasil.

Citi Indonesia salurkan dana sebesar Rp 10,9 miliar kepada lima lembaga mitra.

OJK: Kebijakan pembatasan suku bunga dana bank tidak akan buat bank kesulitan likuiditas.

OJK jajaki kerja sama dengan Kemendagri untuk lakukan pengawasan lembaga keuangan mikro.

Panin Sekuritas optimis kinerja pada 2014 membukukan hasil positif.

OJK kaji definsi baru untuk keberadaan bank asing di Indonesia.

OJK akan terus dorong layanan jasa keuangan mikro terpadu.

Firmanzah prediksi pada satu tahun ke depan perekonomian Indonesia alami sejumlah tantangan.

Bank Mandiri targetkan penurunan tingkat kredit bermasalah.

KPPU antisipasi potensi terjadinya tindakan kartel dalam penurunan suku bunga deposito.

Menkeu: APBN 2015 disusun penuh kehati-hatian untuk hadapi potensi risiko perekonomian global.

Bank QNB Kesawan komitmen dukung perkembangan sektor perbankan dan keuangan Indonesia.

Entertainment & Life Style

30 September 2014 - Buku

PTPP Bayarkan MTN Sebesar Rp 530 Miliar

29 September 2014 - Entertainment & Life Style

Wanita Sering Bayangkan 10 Fantasi Seks Ini

29 September 2014 - Olahraga

Benitez Lega Napoli Mampu Kalahkan Sassuolo