Portal Berita Ekonomi Senin, 24 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 02:17 WIB. PKB- Ketum PKB Muhaimin Iskandar membantah dirinya ingin mencongkel Menteri KKP Susi Pudjiastuti dari Kabinet.
  • 02:14 WIB. Beras Palsu- Kementan sebut negara dirugikan triliunan rupiah akibat beras palsu PT IBU.
  • 02:14 WIB. Reshuffle- PKB menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokow soal Reshuffle Kabinet.
  • 02:13 WIB. DPR- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendorong RUU Redenominasi masuk Prolegnas 2017.
  • 02:12 WIB. AEOI- Dirjen Pajak Ken Dwijugasteadi mengatakan pihak yang membuka data nasabah bisa dihukum mati.
  • 02:12 WIB. HTI- Nahdlatul Ulama meminta kader eks HTI dirangkul dan jangan dimusuhi.
  • 02:11 WIB. Jabar- Cagub Jabar dari Partai Nasdem Ridwan Kamil minta anak bupati Indramayu Daniel Mutaqien jadi pendampingnya.
  • 02:10 WIB. PKS- Ketua DPD PKS Jabar Akhmad Syaikhu menyebut dalam waktu dekat partainya akan mengumumkan cagub Jabar 2018.
  • 02:09 WIB. Bekasi- Mulai hari ini Jalan Kalimalang Bekasi akan diberlakukan 1 arah akibat pembangunan tol Becakayu.
  • 02:08 WIB. Jokowi- Ketum PPP Romahurmuziy sebut Jokowi berhasil mengalakan infrastruktur dan hasilnya telah dirasakan rakyat.
  • 02:07 WIB. Anak- Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyebut Riau jadi Provinsi kedua dengan tingkat kekerasan anak tertinggi.
  • 22:12 WIB. Hari Anak Nasional - Sandiaga sebut bullying sangat mengkhawatirkan.
  • 22:11 WIB. Jakarta - Sandiaga janji akan jaga kandang jika Anies sedang kungker ke daerah.
  • 22:09 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatatkan kenaikan produksi nickel matte sebesar 16,74% pada kuartal II-2017.
  • 22:09 WIB. DIY - Sultan minta warga hargai alam.

Seluk Beluk Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan

Foto Berita Seluk Beluk Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan

WE.CO.ID - Sesuai amanat UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), upaya kesehatan perorangan di Indonesia akan diselenggarakan melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk dan akan dimulai sejak 1 Januari 2014. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta atau Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) pada tahun 2019.

Badan yang akan memberikan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud dari implementasi universal healthcare di Indonesia adalah BPJS Kesehatan. Sesuai amanat UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dengan tugas memastikan terjaminnya kesehatan semua orang di seluruh wilayah Indonesia. Karena JKN harus diselenggarakan sejak 1 Januari 2014, maka mulai 1 Januari 2014 nanti BPJS Kesehatan pun akan resmi beroperasi.

JKN merupakan salah satu program dari 5 jaminan sosial dalam SJSN yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Melalui JKN, diharapkan seluruh masyarakat dapat mengakses terhadap pelayanan kesehatan tanpa menemukan resiko finansial yang berarti.

PBI dan Non PBI

Peserta JKN ialah setiap orang yang telah  membayar iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Dan, juga meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan yang bukan PBI Jaminan Kesehatan (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja). Termasuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia paling singkat 6 bulan. Untuk pekerja penerima upah sendiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan pegawai swasta sektor formal.

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Manfaat jaminan tersebut terdiri dari manfaat medis dan non medis (akomodasi dan ambulans). Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin.

Iuran Jaminan Kesehatan bersumber dari peserta PBI maupun Non PBI. Bagi peserta PBI, iurannya ditanggung oleh pemerintah, dalam bentuk nominal. Sedangkan bagi peserta Non PBI, untuk pekerja penerima upah, iuran ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja,  dalam bentuk persentase gaji/upah. Untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dalam bentuk nominal.

Kesiapan Penyelenggaraan JKN dan BPJS Kesehatan

Sehubungan waktu penyelenggaraan JKN sudah semakin dekat, perlu persiapan yang intensif dan kegiatan-kegiatan persiapan yang dilakukan tepat waktu dan terintegrasi antar berbagai instansi. Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan kesiapan BPJS Kesehatan hingga saat ini sudah mencapai 80-90%. Hal itu diungkapkannya dalam seminar dengan tema “Mengurai Kesiapan & Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014” yang diadakan oleh Majalah Warta Ekonomi, bulan Mei lalu.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti berkelakar bahwa lewat implementasi BPJS, kini orang miskin kalau sakit dan masuk Rumah Sakit (RS), maka dilarang bayar. “Kalau dulu katanya orang miskin dilarang sakit, sekarang berubah. Orang miskin sekarang kalau sakit dilarang bayar ketika masuk Rumah Sakit,” ujarnya.

JAFEI B. WUYSANG

Foto: Sufri Y.

(Tulisan disarikan dari Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013)

Penulis: Jafei B. Wuysang

Editor: Fadjar Adrianto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78