Presiden: Paket Kebijakan Ekonomi Harus Diimplementasikan

WE.Co.ID - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan paket kebijakan ekonomi yang telah dirumuskan harus segera diimplementasikan oleh kementerian dan pemangku kebijakan terkait untuk meredam gejolak ekonomi dalam negeri.

"Hari ini telah saya putuskan kebijakan dan tindakan untuk selamatkan perekonomian kita. Besok harus sudah berlaku dan dijalankan," kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono di Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Kepala negara menegaskan semua pihak harus memberikan kontribusi dalam upaya menghadapi gejolak perekonomian nasional.

"Hari ini pula saya bertemu dengan para pimpinan dunia usaha. Bersama pemerintah mereka siap untuk jaga dan atasi gejolak ekonomi kita," katanya.

Ditambahkannya,"Ingat kita berhasil selamatkan ekonomi dari krisis global 2008. Resepnya dunia usaha dukung dan bekerja sama dengan pemerintah." Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global.

Paket kebijakan ekonomi yang terdiri dari empat paket utama itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden di Jakarta, Jumat (23/8/2013).

"Yang pertama, yang terkait upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah," kata Hatta.

Untuk mewujudkan itu, menurut Menko Perekonomian, pemerintah telah menyiapkan empat tindakan yaitu mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi, menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel, menetapkan pajak impor barang mewah dari sekarang 75 persen menjadi 125 - 150 persen, dan memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota.

"Paket kedua ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi," kata Menko Perekonomian.

Pemerintah, kata Hatta, akan memastikan defisit fiskal tetap berada pada kisaran aman 2,38 persen serta penambahan pengurangan pajak untuk industri padat karya.

Sementara itu, paket ketiga terkait dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi.

Pemerintah, kata Hatta, akan bekerja sama dengan Bank Indonesia terkait inflasi. Sedangkan untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk mengubah tata niaga sejumlah komoditi yang harga di pasarannya mudah terganggu.

Sedangkan paket terakhir atau keempat adalah upaya untuk mempercepat investasi.

Pemerintah, kata Menko Perekonomian, antara lain akan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi.

Selain itu, lanjut Hatta, pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan. (ant)

Redaksi

Foto: Sufri Y.