Pengamat: Novanto Kalau Tahu Malu, Mundur!

Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi Negara (LASINA) Jakarta Tohadi menyatakan Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik seharusnya mundur dari jabatannya.

"Dia sudah cacat dari sisi moral hukum, kalau tahu malu baiknya mundur" kata Tohadi dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Meskipun dalam UU MD3 ditegaskan pimpinan DPR diberhentikan jika sudah ada putusan inkrah dan diberhentikan sementara jika dinyatakan terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Namun, kata Tohadi, karena sebagai pejabat negara dituntut memiliki standar moral hukum yang tinggi maka dari segi moral hukum sudah cukup alasan untuk mendesak Setya Novanto berhenti sementara bahkan berhenti atau mengundurkan diri.

Dia menambahkan lembaga DPR saat ini mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai lembaga terkorup dan kinerja sangat minim. Oleh karena itu posisi Ketua DPR meniscayakan memiliki standar moral hukum yang sangat tinggi.

"Standar moral hukum Ketua DPR RI paling tidak sama dengan standard moral hukum pimpinan KPK,"?pungkasnya.