• PT. Sawit Sumber Mas
Market Indices

Dahlan Iskan Akan Patuh Terhadap Keputusan Mengenai Outsourcing BUMN

Rubrik Nasional

09 September 2013 15:15:00 WIB

WE.CO.ID - Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan akan patuh terhadap Undang-Undang dan akan menaati hasil keputusan Panja Outsourcing DPR  nantinya. Menurutnya, secara umum soal ketenagakerjaan BUMN dan perusahaan swasta lain harus tunduk dengan regulasi Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga, jika terjadi pelanggaran, maka mekanisme penyelesaiannya sama dengan perusahaan lainnya.

Dahlan meminta keputusan tegas dari Panja Outsourcing Komisi IX DPR dan apapun yang Panja putuskan, maka Kementerian BUMN akan menaatinya.

Sementara itu, menurut Indra dari Fraksi PKS jika kegiatan outsourcing ditiadakan, maka akan mengganggu proses produksi. Akan tetapi, Kemenakertrans sebelumnya telah menetapkan nota penetapan dimana outsourcing tidak diperbolehkan. Menurutnya, sebaiknya setiap nota penetapan harus segera dilaksanakan. Dan, seluruh perusahaan BUMN perlu dibuatkan nota penetapan masing-masing sehingga dapat terlihat jelas apa saja hal-hal yang dapat dioutsourcingkan atau tidak di Kementerian BUMN.

Adapun anggota DPR lainnya, Rieke, menentang keras jika outsourcing diturunkan pada persoalan tender. Karena menurutnya proses ketenagakerjaan tidak berhubungan dengan proses tender. Dimana Undang-Undang telah mengatur, dan koperasi juga bukanlah perusahaan penyedia ketenagakerjaan. Dan mengenai persoalan upah dimana adanya inpres tentang upah menurutnya harus ditolak karena harus disesuaikan dengan UU.

Sedangkan anggota DPR Okky Asokawati menyoroti mengenai penyelesaian kasus BUMN dan meminta tindakan jelas agar tenaga outsourcing dapat jelas jenjang karir kedepannya.

(Yuni E)

Foto : SY

Penulis: Yuni Ekowati

Editor: Ihsan

Recomended Reading

Executive Brief

PAHAM Menilai Kapolri Seharusnya Beri Penghargaan Pelapor Beras Plastik

DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perpres Pengendalian Harga Bahan pokok

Menteri Susi mengungkapkan Hampir 100 persen Kapal Eks-asing Terlibat Pencurian

Pakar menilai Jokowi Belum Bisa Dianggap Pemimpin

Menkeu mengatakan Kebijakan Fiskal 2016 untuk Perkuat Fundamental Pembangunan

Pertamina kerja sama dengan pelindo II Tambah Kapasitas Penyimpanan BBM

Bulog Aceh jamin persediaan beras aman hingga Ramadhan.

Perum Peruri: Kebijakan cashless society tak pengaruhi jumlah pencetakan uang fisik.

Menteri Rini akan buat satu operator manajemen rumah sakit milik BUMN.

Perum Peruri: Tak ada pesanan khusus tambah jumlah uang jelang Ramadan.

PAL Indonesia gandeng ITS dan BPPT untuk kembangkan industri kemaritiman.

BI revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 jadi 5,1 persen.

BI proyeksikan nilai tukar rupiah sepanjang 2015 capai Rp 13.000-Rp 13.200.

BI perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 capai 5,4-5,8 persen.

Taspen akan lakukan pembayaran pengembalian Taperum PNS pada 1 Juni 2015.