OJK Dorong Peningkatan Indeks Inklusi Keuangan di Sumsel

Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong peningkatan indeks inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Selatan meskipun data terakhir menunjukkan telah melampaui angka rata-rata nasional.

Kepala OJK Kantor Regional VII Sumatera Bagian Selatan Panca Hadi Suryatno di Palembang, Minggu, mengatakan, saat ini indeks inklusi keuangan di Sumatera Selatan telah melampaui angka rata-rata nasional pada 2017 yakni 73,09 persen dari 67,82 persen.

"Meski demikian harus tetap ditingkatkan karena sebenarnya masih jauh dari angka ideal," kata Panca.

Ia mengatakan warga Sumsel harus terus didorong untuk menggunakan produk-produk jasa keuangan yakni perbankan, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, pegadaian dan surat berharga.

"Saat ini dari enam produk jasa keuangan, masih perbankan yang memiliki penetrasi tertinggi di masyarakat. Artinya untuk yang lainnya masih perlu didorong," kata dia.

Ia mengatakan sejauh ini data menunjukkan untuk literasi keuangan, Sumsel telah mencapai 31,64 persen sementara secara nasional 29,66 persen. Hal ini juga menjadi modal cukup baik dalam mengembangkan industri jasa keuangan di Sumsel.

"Salah satu faktor pendorongnya karena memang sejak tiga tahun terakhir OJK dengan para stake holder gencar melakukan sosialisasi produk industri," kata Panca.

Ia mengatakan OJK merambah pelajar sekolah yakni siswa siswi SMA dan SMK, kemudian mahasiswa dan komunitas.

"Selain itu memang ada sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah bersama pemerintah kabupaten/kota," kata dia Meski sudah baik dari sisi capaian, OJK tetap harus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan mengingat target nasional yakni 75 persen pada 2019.

Sementara sejauh ini data masih menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan nilai tertinggi untuk inklusi keuangan yakni 78,18 persen dan Papua sebagai yang terendah yakni 58,55 persen.

Untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuangan, OJK Sumsel membuat pasar keuangan mini di Palembang yang didalamnya terdapat enam industri jasa keuangan (perbankan, asuransi, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, dan pasar modal).

Tak hanya itu, untuk tingkat kabupaten/kota, OJK juga menggandeng Bank Indonesia untuk menyosialisasikan ke masyarakat pedesaan.

"BI saat ini gencar mempromosikan Layanan Keuanan Digital, sementara OJK akan lebih fokus pada linterasi keuangannya. Sinergi ini yang akan dibangun," kata dia.