Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Cukai - Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi pastikan rencana objek cukai baru hanya untuk plastik.
  • Sauber - Mantan pembalap Manor Pascal Wehrlein akan berseragam Sauber di musim 2017
  • Serie A Italy (17/1) - Torino 2 - 2 AC Milan
  • Piala Afrika (16/1) - Pantai Gading 0 - 0 Togo
  • Piala Afrika (17/1) - Kongo 1 - 0 Maroko
  • Asuransi - PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menargetkan bisa meraup premi sebesar Rp400 miliar sepanjang 2017.
  • Italia - Italia melakukan pembicaraan dengan Uni Eropa tentang defisit anggaran
  • Fiat - Italia menolak hasil test emisi oleh Jerman terhadap mobil Fiat Chrysler
  • PBB - Pemkot Malang berikan diskon PBB 50 persen agar petani tetap pertahankan lahan pertanian.
  • Kurs Rupiah - Awal Pekan ini (16/1) kurs rupiah referensi Bank Indonesia melemah di Rp13.354 dibanding kemarin jumat di Rp13.308.

KTT APEC - Indonesia Boleh Berbangga di KTT APEC

Foto Berita KTT APEC - Indonesia Boleh Berbangga di KTT APEC

WE.CO.ID, Nusa Dua, Bali - Indonesia boleh berbangga karena anggota Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) di Nusa Dua, Bali, kali ini mendukung hampir seluruh gagasan (deliverables) yang tercakup dalam tiga prioritas utama pertemuan itu.

"Dari 20 gagasan yang diajukan oleh Indonesia dalam forum APEC 2013, sepenuhnya mendapatkan dukungan, namun masih ada beberapa gagasan yang memerlukan sedikit penyesuaian," kata Ketua Pertemuan Terakhir Pejabat Senior (CSOM) APEC 2013 Yuri Thamrin, Rabu (2/10).

Konferensi kali ini bertema "Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth". Untuk mendukung tema itu Indonesia menetapkan tiga prioritas utama yaitu "Attaining the Bogor Goal" (mewujudkan dan mendukung pencapaian Bogor Goals), "Achieving Sustainable Growth with Equity" (pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan adil), serta "Promoting Connectivity" (meningkatkan konektivitas).

Berkaitan dengan itu, dokumen yang diperoleh Antara, Kamis, menyebutkan bahwa Indonesia akan memajukan bidang jasa nasional yang dapat memberikan nilai tambah cukup besar bagi perekonomian melalui prioritas pencapaian Bogor Goals dalam konferensi yang diselenggarakan dengan biaya Rp364,17 miliar atau 35 juta dolar AS itu.

Bagi Indonesia, manfaat dari inisiatif ini adalah terkait pada upaya memajukan bidang jasa nasional, dimana sektor jasa dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian.

Indonesia juga akan menjaga kepentingannya untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang tidak diskriminatif dan menjamin akses pasar bagi produk-produk ekspor Indonesia, melalui organisasi perdagangan dunia (WTO).

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa salah satu usulan utama Indonesia adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap barang/produk yang dapat berkontribusi pada pembangunan yang berorientasi pada lingkungan (green growth), pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan pedesaan, termasuk di dalamnya adalah minyak sawit (CPO), karet alam, serta produk kehutanan seperti kertas dan bubur kertas.

Proposal ini menekankan agar pada 2014 dapat dilaksanakan pengkajian oleh APEC guna mengidentifikasi produk-produk tertentu di luar barang manufaktur yang secara signifikan berkontribusi pada tujuan lingkungan, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Hasil kajian ini akan berkontribusi terhadap diangkatnya agenda ini untuk dibahas lebih lanjut di APEC.

Dengan upaya tersebut, diharapkan akan meningkatkan pemahaman anggota APEC atas produk-produk dimaksud, seperti CPO dan karet alam, yang dalam beberapa kesempatan terkena hambatan (restriction) perdagangan di negara tujuan ekspor karena alasan lingkungan.

Atasi koruptor Dokumen tentang gagasan yang tertuang dalam prioritas Achieving Sustainable Growth with Equity juga menyebutkan, gagasan Indonesia untuk membentuk ACT-NET (Anti Corruption Task Force Network) selain sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pada tingkat nasional, juga akan memperkuat komitmen pemerintah untuk bekerja sama dengan otoritas penegak hukum dari seluruh anggota ekonomi APEC.

Jaringan kerja sama ini akan difokuskan pada otoritas atau pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani kasus korupsi di seluruh anggota ekonomi APEC. Dengan demikian, ACT-NET dapat turut membantu upaya pemerintah RI dalam mengusut kasus-kasus korupsi di luar wilayah Indonesia melalui jalur kerja sama informal dan formal diantara ekonomi APEC.

Berkaitan dengan inklusi keuangan (financial inclusion), bagi Indonesia dengan mempertimbangkan luas wilayah Indonesia, wilayah pedalaman serta yang sulit terjangkau, pengembangan pendekatan yang inovatif untuk meningkatkan eligibilitas keuangan masyarakat miskin dan usaha kecil menengah sangat penting untuk meningkatkan inklusi itu.

Selain itu inovasi teknologi, termasuk "branchless banking", perlu terus dikembangkan untuk mendukung "innovative delivery channels" dalam menjangkau masyarakat yang "unbanked" secara aman.

Mengenai isu pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam prioritas kedua itu, Indonesia akan mendorong daya saing UKM dan membuka kesempatan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam perdagangan global. Indonesia juga akan memastikan perhatian khusus akan kebutuhan UKM di tengah krisis ekonomi, termasuk juga UKM yang dimiliki atau dikelola perempuan.

Indonesia juga akan mendorong dan membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian APEC, dan memastikan perhatian khusus akan kebutuhan perempuan di tengah krisis ekonomi.

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa Indonesia menyadari sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi kelautan dan sumber daya laut yang besar di berbagai bidang, seperti misalnya ketahanan pangan, energi terbarukan, transportasi dan pariwisata, harus memanfaatkan kerja sama APEC guna mendukung pembangunan di sektor tersebut.

Konektivitas Indonesia mengharapkan dapat memaksimalkan laju pembangunan ekonomi melalui konektivitas mengingat hal itu berdampak pada penguatan daya saing suatu ekonomi, pengurangan biaya dan waktu, serta peningkatan laju perdagangan, lalu lintas jasa dan manusia.

Indonesia mengusulkan "APEC Framework on Connectivity" yang dirancang sebagai sebuah dokumen strategis dan visioner yang berisi komitmen pemimpin ekonomi APEC untuk memajukan, memperdalam dan memperluas konektivitas fisik, institusional dan perorangan lintas dan lingkar pasifik di APEC, dengan target 2030.

Disebutkan juga bahwa mengingat kebutuhan dana infrastruktur tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dengan dana pemerintah, Indonesia memandang penting pengembangan Public Private Partnership (PPP) sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan "infrastructure gap" melalui peran serta swasta untuk mendukung pemerintah dalam membangun infrastruktur.

APEC Indonesia 2013 telah membahas dan menggagas APEC Multi-Year Plan on Infrastructure Development and Investment (MYPIDI) yaitu rencana tahun jamak (multi-year) untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyusun dan membangun proyek infrastruktur. Isu ini menjadi bagian dari pencapaian prioritas ketiga "Promoting Connectivity".

Indonesia juga akan mengangkat agenda terkait inisiatif fasilitasi perjalanan yang tengah dikembangkan di APEC, seperti misalnya fasilitasi pemberian visa bagi wisatawan, 'trusted traveler program', "advanced passenger information" dan "tourists friendly airport program".

Sebagai tindak lanjut kesepakatan pemimpin ekonomi APEC, Indonesia pada tahun keketuaan APEC 2013 telah mengajukan sebuah inisiatif untuk mengembangkan APEC Work Plan on Promoting Cross-Border Education Cooperation, yang akan diisi oleh ekonomi APEC dengan berbagai kegiatan dan proyek yang ditujukan untuk mendorong promosi kerja sama pendidikan lintas batas di kawasan Asia Pasifik.

APEC juga telah menyepakati dibentuknya Ad Hoc Coordinating Committee for the Work Plan on Promoting Cross-Border Education Cooperation untuk membantu dalam mengkoordinasikan berbagai masukan kegiatan dari Ekonomi APEC melalui berbagai fora-fora APEC terkait untuk menjadi bagian dari work plan tersebut.

Dalam rencana kerja, Indonesia telah mengajukan usul beberapa kegiatan, di antaranya yaitu upaya pengembangan panduan mobilitas siswa di kawasan, pembangunan kapasitas untuk penerapan National Qualifications Frameworks, pemetaan peraturan yang mendukung "good regulatory practices" untuk pendidikan lintas batas yang berkualitas, dan kerja sama penelitian dan publikasi di antara para peneliti APEC.

Pada masa mendatang diharapkan pengembangan inisiatif ini akan dapat membuka pasar yang lebih luas di kawasan bagi industri pendidikan tanah air serta mendorong konektivitas dan interaksi institusi dan perorangan di kawasan Asia Pasifik.

Dilandasi pemahaman bahwa wilayah Asia Pasifik merupakan wilayah yang sangat rawan bencana alam, maka Indonesia mengusulkan agar dibentuk suatu mekanisme untuk memberikan kemudahan mobilitas/ fasilitasi pergerakan bagi para petugas tanggap bencana dan alat penanggulangan bencana. Pada APEC 2013, Indonesia menggagas dibentuknya suatu "Emergency Response Travel Facilitation" (ERTF). (Ant/Ahmad Buchori)

Redaksi

Foto: Ist.

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5270.011 -2.972 541
2 Agriculture 1873.717 1.922 21
3 Mining 1394.938 2.956 43
4 Basic Industry and Chemicals 536.178 0.335 66
5 Miscellanous Industry 1323.361 -3.350 42
6 Consumer Goods 2349.481 11.027 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.631 -3.144 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.805 -3.051 56
9 Finance 801.560 -2.158 89
10 Trade & Service 851.884 -1.049 122
No Code Prev Close Change %
1 MCOR 158 212 54 34.18
2 JAWA 132 173 41 31.06
3 DGIK 61 73 12 19.67
4 DART 320 380 60 18.75
5 BNLI 645 745 100 15.50
6 MDIA 2,600 3,000 400 15.38
7 ALKA 200 230 30 15.00
8 ARTO 138 155 17 12.32
9 LMPI 145 162 17 11.72
10 SPMA 190 212 22 11.58
No Code Prev Close Change %
1 PDES 190 125 -65 -34.21
2 NAGA 210 171 -39 -18.57
3 MGNA 146 125 -21 -14.38
4 MITI 71 63 -8 -11.27
5 RUIS 250 228 -22 -8.80
6 BINA 366 338 -28 -7.65
7 MRAT 214 200 -14 -6.54
8 CASS 850 800 -50 -5.88
9 TOBA 1,275 1,200 -75 -5.88
10 CKRA 69 65 -4 -5.80
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 388 410 22 5.67
2 BNLI 645 745 100 15.50
3 MCOR 158 212 54 34.18
4 DGIK 61 73 12 19.67
5 BIPI 106 115 9 8.49
6 DYAN 60 64 4 6.67
7 INCO 2,480 2,510 30 1.21
8 SSMS 1,475 1,525 50 3.39
9 PBRX 428 432 4 0.93
10 INPC 113 117 4 3.54