Market Indices

KTT APEC - Indonesia Boleh Berbangga di KTT APEC

Rubrik Ekonomi Bisnis

05 Oktober 2013 19:01:00 WIB

WE.CO.ID, Nusa Dua, Bali - Indonesia boleh berbangga karena anggota Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) di Nusa Dua, Bali, kali ini mendukung hampir seluruh gagasan (deliverables) yang tercakup dalam tiga prioritas utama pertemuan itu.

"Dari 20 gagasan yang diajukan oleh Indonesia dalam forum APEC 2013, sepenuhnya mendapatkan dukungan, namun masih ada beberapa gagasan yang memerlukan sedikit penyesuaian," kata Ketua Pertemuan Terakhir Pejabat Senior (CSOM) APEC 2013 Yuri Thamrin, Rabu (2/10).

Konferensi kali ini bertema "Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth". Untuk mendukung tema itu Indonesia menetapkan tiga prioritas utama yaitu "Attaining the Bogor Goal" (mewujudkan dan mendukung pencapaian Bogor Goals), "Achieving Sustainable Growth with Equity" (pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan adil), serta "Promoting Connectivity" (meningkatkan konektivitas).

Berkaitan dengan itu, dokumen yang diperoleh Antara, Kamis, menyebutkan bahwa Indonesia akan memajukan bidang jasa nasional yang dapat memberikan nilai tambah cukup besar bagi perekonomian melalui prioritas pencapaian Bogor Goals dalam konferensi yang diselenggarakan dengan biaya Rp364,17 miliar atau 35 juta dolar AS itu.

Bagi Indonesia, manfaat dari inisiatif ini adalah terkait pada upaya memajukan bidang jasa nasional, dimana sektor jasa dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian.

Indonesia juga akan menjaga kepentingannya untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang tidak diskriminatif dan menjamin akses pasar bagi produk-produk ekspor Indonesia, melalui organisasi perdagangan dunia (WTO).

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa salah satu usulan utama Indonesia adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap barang/produk yang dapat berkontribusi pada pembangunan yang berorientasi pada lingkungan (green growth), pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan pedesaan, termasuk di dalamnya adalah minyak sawit (CPO), karet alam, serta produk kehutanan seperti kertas dan bubur kertas.

Proposal ini menekankan agar pada 2014 dapat dilaksanakan pengkajian oleh APEC guna mengidentifikasi produk-produk tertentu di luar barang manufaktur yang secara signifikan berkontribusi pada tujuan lingkungan, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Hasil kajian ini akan berkontribusi terhadap diangkatnya agenda ini untuk dibahas lebih lanjut di APEC.

Dengan upaya tersebut, diharapkan akan meningkatkan pemahaman anggota APEC atas produk-produk dimaksud, seperti CPO dan karet alam, yang dalam beberapa kesempatan terkena hambatan (restriction) perdagangan di negara tujuan ekspor karena alasan lingkungan.

Atasi koruptor Dokumen tentang gagasan yang tertuang dalam prioritas Achieving Sustainable Growth with Equity juga menyebutkan, gagasan Indonesia untuk membentuk ACT-NET (Anti Corruption Task Force Network) selain sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pada tingkat nasional, juga akan memperkuat komitmen pemerintah untuk bekerja sama dengan otoritas penegak hukum dari seluruh anggota ekonomi APEC.

Jaringan kerja sama ini akan difokuskan pada otoritas atau pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani kasus korupsi di seluruh anggota ekonomi APEC. Dengan demikian, ACT-NET dapat turut membantu upaya pemerintah RI dalam mengusut kasus-kasus korupsi di luar wilayah Indonesia melalui jalur kerja sama informal dan formal diantara ekonomi APEC.

Berkaitan dengan inklusi keuangan (financial inclusion), bagi Indonesia dengan mempertimbangkan luas wilayah Indonesia, wilayah pedalaman serta yang sulit terjangkau, pengembangan pendekatan yang inovatif untuk meningkatkan eligibilitas keuangan masyarakat miskin dan usaha kecil menengah sangat penting untuk meningkatkan inklusi itu.

Selain itu inovasi teknologi, termasuk "branchless banking", perlu terus dikembangkan untuk mendukung "innovative delivery channels" dalam menjangkau masyarakat yang "unbanked" secara aman.

Mengenai isu pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam prioritas kedua itu, Indonesia akan mendorong daya saing UKM dan membuka kesempatan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam perdagangan global. Indonesia juga akan memastikan perhatian khusus akan kebutuhan UKM di tengah krisis ekonomi, termasuk juga UKM yang dimiliki atau dikelola perempuan.

Indonesia juga akan mendorong dan membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian APEC, dan memastikan perhatian khusus akan kebutuhan perempuan di tengah krisis ekonomi.

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa Indonesia menyadari sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi kelautan dan sumber daya laut yang besar di berbagai bidang, seperti misalnya ketahanan pangan, energi terbarukan, transportasi dan pariwisata, harus memanfaatkan kerja sama APEC guna mendukung pembangunan di sektor tersebut.

Konektivitas Indonesia mengharapkan dapat memaksimalkan laju pembangunan ekonomi melalui konektivitas mengingat hal itu berdampak pada penguatan daya saing suatu ekonomi, pengurangan biaya dan waktu, serta peningkatan laju perdagangan, lalu lintas jasa dan manusia.

Indonesia mengusulkan "APEC Framework on Connectivity" yang dirancang sebagai sebuah dokumen strategis dan visioner yang berisi komitmen pemimpin ekonomi APEC untuk memajukan, memperdalam dan memperluas konektivitas fisik, institusional dan perorangan lintas dan lingkar pasifik di APEC, dengan target 2030.

Disebutkan juga bahwa mengingat kebutuhan dana infrastruktur tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dengan dana pemerintah, Indonesia memandang penting pengembangan Public Private Partnership (PPP) sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan "infrastructure gap" melalui peran serta swasta untuk mendukung pemerintah dalam membangun infrastruktur.

APEC Indonesia 2013 telah membahas dan menggagas APEC Multi-Year Plan on Infrastructure Development and Investment (MYPIDI) yaitu rencana tahun jamak (multi-year) untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyusun dan membangun proyek infrastruktur. Isu ini menjadi bagian dari pencapaian prioritas ketiga "Promoting Connectivity".

Indonesia juga akan mengangkat agenda terkait inisiatif fasilitasi perjalanan yang tengah dikembangkan di APEC, seperti misalnya fasilitasi pemberian visa bagi wisatawan, 'trusted traveler program', "advanced passenger information" dan "tourists friendly airport program".

Sebagai tindak lanjut kesepakatan pemimpin ekonomi APEC, Indonesia pada tahun keketuaan APEC 2013 telah mengajukan sebuah inisiatif untuk mengembangkan APEC Work Plan on Promoting Cross-Border Education Cooperation, yang akan diisi oleh ekonomi APEC dengan berbagai kegiatan dan proyek yang ditujukan untuk mendorong promosi kerja sama pendidikan lintas batas di kawasan Asia Pasifik.

APEC juga telah menyepakati dibentuknya Ad Hoc Coordinating Committee for the Work Plan on Promoting Cross-Border Education Cooperation untuk membantu dalam mengkoordinasikan berbagai masukan kegiatan dari Ekonomi APEC melalui berbagai fora-fora APEC terkait untuk menjadi bagian dari work plan tersebut.

Dalam rencana kerja, Indonesia telah mengajukan usul beberapa kegiatan, di antaranya yaitu upaya pengembangan panduan mobilitas siswa di kawasan, pembangunan kapasitas untuk penerapan National Qualifications Frameworks, pemetaan peraturan yang mendukung "good regulatory practices" untuk pendidikan lintas batas yang berkualitas, dan kerja sama penelitian dan publikasi di antara para peneliti APEC.

Pada masa mendatang diharapkan pengembangan inisiatif ini akan dapat membuka pasar yang lebih luas di kawasan bagi industri pendidikan tanah air serta mendorong konektivitas dan interaksi institusi dan perorangan di kawasan Asia Pasifik.

Dilandasi pemahaman bahwa wilayah Asia Pasifik merupakan wilayah yang sangat rawan bencana alam, maka Indonesia mengusulkan agar dibentuk suatu mekanisme untuk memberikan kemudahan mobilitas/ fasilitasi pergerakan bagi para petugas tanggap bencana dan alat penanggulangan bencana. Pada APEC 2013, Indonesia menggagas dibentuknya suatu "Emergency Response Travel Facilitation" (ERTF). (Ant/Ahmad Buchori)

Redaksi

Foto: Ist.

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Executive Brief

LPPF - PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) menunjuk CEO baru, yakni Richard Gibson yang mulai efektif menjabat pada 15 Agustus 2016.

PWON - RUPS PT Pakuwon Jati Tbk. memutuskan untuk membagikan dividen sebanyak Rp4,5 per saham dari laba bersih sepanjang 2015.

DILD - PT Intiland Development Tbk merencanakan untuk membagikan dividen senilai Rp51,33 miliar atau Rp5 per saham.

PWON - PT Pakuwon Jati Tbk., menargetkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp700 miliar--Rp900 miliar dari proyek baru.

AIMS - PT Akbar Indo Makmur Smitec Tbk. (AIMS) merancang aksi penerbitan saham baru melalui mekanisme rights issue untuk menambah free float.

ADRO - Emiten tambang batu bara PT Adaro Energy Tbk. kembali berekspansi dengan membangun power plant tenaga surya dengan investasi hingga US$75 juta.

EMTK - Anak usaha PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. menandatangani perjanjian lisensi konsumen BBM dengan BlackBerry Limited senilai US$207,5 juta.

BTPN - PT BTPN Tbk. (BTPN) menerbitkan obligasi berkelanjutan III bank BTPn Tahap I Tahun 2016 senilai Rp1 triliun. Adapun, kupon dipatok sebesar 7,50%-8%.

Seoul - South Korea's Fair Trade Commission (FTC) sedang investigasi "beberapa masalah" terkait Apple Inc.

Tokyo - CEO Takata Shigehisa Takada akan mundur setelah ada rezim baru yang didukung finansial, akibat kasus airbag.

Rio De Janeiro - Polisi di Rio De Janeiro protes tentang gaji yang telat dan kurangnya peralatan pendukung kerja.

PMN diberikan pada 20 BUMN : Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp44,38 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. (Kementerian Keuangan)

PMN pada APBN-P 2016; PMN tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp28,25 triliun dan PMN nontunai sebesar Rp16,13 triliun.(Kementerian Keuangan)

PMN Tambahkan  untuk PLN: Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp13,56 triliun untuk PT PLN (Persero).

Recommended Reading

Selasa, 28/06/2016 18:41 WIB

Satgas Percepatan Kebijakan Tangani 68 Kasus Investasi

Selasa, 28/06/2016 17:19 WIB

JK: Jangan Sampai Indonesia jadi Hutan Aturan

Selasa, 28/06/2016 15:29 WIB

S&P dan Fitch Turunkan Peringkat Inggris

Selasa, 28/06/2016 13:58 WIB

BEI Catat Obligasi Selama 2016 Rp43,80 Triliun

Selasa, 28/06/2016 13:25 WIB

Menkeu AS: Tidak ada Indikasi Krisis Keuangan dari Brexit

Selasa, 28/06/2016 12:31 WIB

Ahok: Distribusi Daging Murah Diterima Masyarakat

Selasa, 28/06/2016 10:58 WIB

9.000 Ton Daging India Ditargetkan Masuk Awal Juli

Selasa, 28/06/2016 10:43 WIB

PLN Percepat "Financial Close" Proyek 35.000 MW