KKP Jadikan Lombok Kawasan Blue Economy

WE Online, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin memantapkan beberapa program implementasi konsep Blue Economy di Indonesia, di antaranya di wilayah Lombok Tengah-Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai wujud implementasi hal tersebut, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KKP dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Kesepakatan bersama tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari berbasis blue economy di Pulau Lombok. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo pada acara penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KKP dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur di Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Sharif menegaskan, selain difokuskan pada implementasi blue economy, kerjasama tersebut juga mencakup pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan sumberdaya manusia serta pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sejak ditandatanganinya memorandum saling pengertian antara KKP dengan FAO pada tanggal 27 Mei 2013, telah banyak proyek telah berhasil dilaksanakan.

"Saya menyambut gembira disepakatinya program kolaboratif oleh KKP dan FAO untuk tahun 2014-2015. Salah satunya adalah pelaksanaan kawasan pengembangan blue economy di Pulau Lombok", jelas Sharif.

Sharif menjelaskan, program dan aktivitas yang dilakukan KKP-FAO berupa proyek-proyek yang secara langsung diimplementasikan pada tataran teknis atau berbagai kegiatan yang bersifat capacity building, training dan sharing information di bidang kelautan dan perikanan. Bahkan, beberapa proyek telah diselesaikan pada kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2011. Untuk tahun 2013, kerjasama dengan FAO diperluas dengan melibatkan semua unit eselon I yang ada di KKP.

Beberapa program kerjasama KKP-FAO yang dimulai tahun 2012 hingga kini masih berjalan. Di antaranya, program The Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project (BOBLME). Program yang masuk agenda tahun 2012-2014 bertujuan untuk menyusun rencana aksi strategis perlindungan ekosistem dan pengelolaan sumber daya perikanan Teluk Benggala secara berkelanjutan dalam meningkatkan keamanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

"Program lain yang masih berjalan adalah Strategies for Trawl Fisheries Bycatch Management (REBYC-II CTI). "Program tahun 2012-2016, ini merupakan proyek terkait pengurangan tangkapan by catch dan dampak penggunaan pukat ikan," jelasnya.

Menurut Sharif, kerjasama KKP-FAO juga langsung bersentuhan dengan kepentingan para nelayan. Di antaranya program Regional Fisheries Livelihoods Programme for South and Southeast Asia tahun 2009-2013. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat nelayan skala kecil dan lembaga pendukung di Kamboja, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Timor-Leste dan Vietnam. Di Indonesia, program Regional Fisheries Livelihoods Programme ini diimplementasikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sudah memasuki tahap akhir.

"Pada Desember 2012 dan Januari 2013, Divisi Fisheries and Aquaculture FAO, melalui Dr. Indroyono Soesilo, Director of Fisheries and Aquaculture telah mengajukan beberapa usulan kerjasama untuk aktivitas perikanan KKP-FAO di Tahun 2013," ujarnya.

Foto: Sufri Y.