Menhub Budi Karya Tetapkan 5 Program Prioritas di 2021

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memastikan untuk memprioritaskan lima program yang menjadi agenda utama di 2021.

Dalam rapat koordinasi penyusunan pagu kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub Tahun 2021, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan terdapat lima program yang menjadi agenda utama atau prioritas.

Kelima program atau agenda utama tersebut adalah membangun konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), ibu kota negara baru, serta pengembangan SDM.

Baca Juga: Pengembangan Bandara Komodo Dikerjakan Swasta, Menhub Jawab: Presiden yang Minta

Menhub mengatakan, kelima program tersebut telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang mengambil tema Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Industri Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi.

"Dalam pemikiran kita adalah pemikiran yang merupakan visi Presiden. Tahun depan kita melanjutkan lagi enam tujuan wisata prioritas itu, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, dan Bromo Tengger Semeru. Itu menjadi prioritas," jelas Menhub Budi dalam acara yang berlangsung di Kantor Kemenhub Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Dirinya kembali melanjutkan, sebagaimana arahan Presiden dalam kunjungan kerja di Labuhan Bajo, terhadap dukungan pada lima daerah pariwisata superprioritas harus tuntas pada tahun ini, sehingga di 2021 akan melanjutkan dan menuntaskan dukungan terhadap enam daerah prioritas wisata lainnya.

Baca Juga: Jokowi Resmikan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Marina Labuan Bajo Milik PTPP dan ASDP

Rapat koordinasi penyusunan pagu kebutuhan RKA Tahun 2021 Kemenhub dihadiri oleh 235 peserta, terdiri dari pejabat eselon I dan II Kemenhub, kepala satuan kerja di lingkungan Kemenhub, Kepala Dinas Perhubungan dan Bappeda di seluruh wilayah Indonesia. Menhub menyebut rapat ini merupakan kick off meeting untuk membicarakan program kerja di 2021.

"Ini kick off untuk bicara 2021. Jadi, biasanya kita mendapatkan masukan dari Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPK. Setelah itu kita bahas secara kualitatif apa saja, lalu masing-masing sektor mengeksekusi perencanaannya," pungkas Budi.