Sudah Sebut 200 Orang AS Tewas Akibat Covid-19 Memalukan, Trump Masih Salah-salahin China!

Warta Ekonomi, Washington -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut memalukan lebih dari 200 ribu warga Amerika meninggal akibat virus Corona. Hal itu diucapkannya saat menjawab pertanyaan seorang reporter tentang tonggak penting dalam perjuangan negara adidaya itu melawan pandemi.

"Saya pikir jika kami tidak melakukannya dengan benar dan melakukannya dengan benar, Anda akan memiliki 2,5 juta kematian," ujar Trump saat akan berangkat ke acara kampanye pemilu di Pittsburgh seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (23/9/2020).

Baca Juga: Trump Serang China karena Covid-19, Xi Jinping Malah Slow Aja

ASmenjadi negara denganjumlahkematian akibat Covid-19 paling banyak di dunia, 60.000 kematian lebih banyak daripada Brasil, yang memiliki jumlah korban terburuk berikutnya. Jumlah total AS pada Selasa malam adalah 200.768.

Pemerintah AS telah dikritik karena tidak bertindak lebih cepat dan lebih tegas untuk menghentikan penyebaran virus. AS menyumbang hampir 6,9 juta dari 31,4 juta kasus di dunia.

Ada kekhawatiran bahwa musim dingin yang akan datang di AS akan menyebabkan virus menyebar lebih cepat karena orang-orang memilih untuk berdiam di dalam ruangan.

Trump juga menyalahkan China, tempat virus itu muncul akhir tahun lalu, dengan mengatakan negara itu seharusnya menghentikannya di perbatasan.

"China membiarkan ini terjadi, dan ingat saja itu," cetusnya. 

Jumlah total kasus Covid-19 yang dikonfirmasi untuk daratan China sendiri mencapai 85.307, sementara jumlah kematian tetap tidak berubah di angka 4.634.

Dalam video pidatonya di Sidang Umum PBB, Trump mengatakan PBB harus mengambil tindakan terhadap China dan menyerukan agar Beijing dimintai pertanggungjawaban oleh PBB karena "melepaskan virus".

Dia juga mengklaim bahwa Organisasi Kesehatan Dunia secara virtual dikendalikan oleh China.

Menanggapi tudingan Trump, Perwakilan China di PBB, Zhang Jun, mengatakan negaranya menolak tuduhan tak berdasar sebelum pidato Presiden Xi Jinping.