WE Online, Jakarta - Indonesia akan segera memiliki pemerintahan baru pasca-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Selanjutnya tugas pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK adalah mengatur komposisi kabinet pemerintahan mendatang sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendera bangsa ini.
Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Mardiasmo mengatakan khusus di sektor perekonomian masih banyak tugas yang harus diselesaikan pemerintah mendatang. Mulai dari persoalan defisit anggaran, praktik korupsi yang masih besar, penegakan prinsip good governance yang belum optimal, serta kondisi utang, baik pemerintah maupun sektor swasta, yang akhir-akhir ini juga terus meningkat.
"Ini yang akan menggerus kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Selain itu, masih besarnya GINI ratio Indonesia mencerminkan ketimpangan ekonomi. Ini harus diantisipasi sejak dini karena ketimpangan berpotensi memicu konflik horizontal," kata Mardiasmo dalam Diskusi Ngopi Bareng Akuntan bertema Demi Transparansi Ekonomi, Pilih Politikus atau Profesional di Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Oleh karena itu, menurutnya, untuk menjawab persoalan serta tantangan yang dipaparkan di atas IAI selaku organisasi profesi akuntan di Indonesia mendorong agar diberikan peluang yang besar bagi kalangan profesional untuk menempati pos-pos di pemerintahan khususnya pos yang terkait bidang ekonomi.
"Pos ini (ekonomi) harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kompetensi teknikal yang mumpuni. Selain itu, mereka harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat, bukan golongan tertentu," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
