Demi Efisiensi ,Presiden Baru Ditantang Berani Rampingkan Birokrasi

WE Online Jakarta- Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla harus segera membenahi berbagai pekerjaan rumah Indonesia yang bisa menghambat pencapaian kehidupan berbangsa. Salah satu hal yang harus segera dilakukan  adalah merampingkan struktur birokrasi.

Fungsional Perencana Kementerian Bappenas, Tatang Muttaqin,Struktur mengatakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II cukup besar, yaitu 34 menteri dan 2 pejabat setingkat menteri.

“Struktur kabinet Indonesia tergolong gemuk. Padahal rata-rata negara di Asia memiliki 24 anggota kabinet, bahkan di negara yang sudah mapan seperti negara maju rata-ratanya sekitar 15 anggota kabinet. Di Amerika Serikat tercatat memiliki 17 anggota kabinet. Sedangkan Jepang yang cukup dengan 14 anggota kabinet,” tulisnya belum lama ini di akun facebooknya.

Lebih lanjut melihat  dari segi efektivitas, struktur kabinet yang besar sering membuat mesin pemerintahan cenderung lambat mengambil keputusan. “Idealnya, presiden bisa mempertimbangkan struktur kabinet yang ramping. Namun, hal itu akan berhadapan dengan politik balas jasa yang mengharuskan pembagian kekuasaan di antara mitra koalisi,” ungkapnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pilihan pemerintahan baru adalah merampingkan struktur birokrasi. “Perampingan struktur birokrasi akan sangat membantu efisiensi belanja pemerintah dan sekaligus mempermudah koordinasi antarlembaga yang ada. Berkurangnya struktur birokrasi akan berdampak pada menurunnya biaya ekonomi sebagaimana hipotesis perspektif modern tentang keterkaitan ukuran pemerintahan dan korupsi,” tegasnya.