Regulasi Mandul Buat Penipuan Investasi Semakin Marak

WE Online, Jakarta-Pengamat ekonomi koperasi Suroto mengatakan maraknya penipuan berbasis investasi dalam beberapa waktu terakhir disebabkan mandulnya regulasi dan fungsi lembaga pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Ini pertanda bahwa selama ini lembaga pemerintah yang berfungsi untuk menangani ini tidak bekerja efektif," kata Suroto di Jakarta, Kamis (31/7/2014).

Menurut dia, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi kalau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, serta pihak kepolisian bekerja sama dan melakukan langkah-langkah preventif. Terlebih, di dalam UU tentang OJK dijelaskan bahwa basis investasi perbankan dan non-perbankan berada di bawah otoritas OJK.

Sementara itu yang menyangkut koperasi di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut dia, jika kasusnya sudah terjadi, yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mengambil alih tanggung jawab.

"Tinggal dilihat saja statuta, kalau bentuknya PT berarti pemerintah harus segera mengambil alih masalahnya yang telah merugikan banyak orang. Kalau bentuk Badan Hukumnya Koperasi maka Kementerian Koperasi dan UKM yang harus tanggung jawab karena pmerintah yang selama ini memberikan status badan hukum dan perizinan kerjanya," katanya.

Ia berpendapat dalam beberapa waktu terakhir penipuan berbasis investasi marak di kalangan masyarakat di Tanah Air.

"Modusnya selalu sama, mobilisasi dana masyarakat dengan iming-iming reward yang tidak wajar. Biasanya antara kisaran 10 sampai dengan 30 persen setiap bulan. Belum lama ini kita dikagetkan kasus yang menimpa Koperasi Langit Biru, kemudian kasus yang terjadi baru baru ini adalah Koperasi Cipaganti," ujarnya.

Ia menambahkan pada dasarnya kasus-kasus yang muncul di permukaan itu adalah fenomena gunung es dari berbagai kasus di daerah juga terjadi dan terus berganti yang melibatkan korban dari banyak masyarakat. (Ant)