Market Indices

CPO: Perang Strategi Perdagangan

Oleh Ihsan - Rubrik Ekonomi Bisnis

28 Mei 2012 07:00:00 WIB

Secara resmi crude palm oil (CPO) Indonesia ditolak Amerika Serikat mulai Maret 2012. Proses produksi CPO Indonesia dituduh tidak ramah lingkungan dan memiliki produktivitas yang rendah, serta biofuel dari CPO dituding memiliki emisi dibawah batas minimum 20 persen. Klaim rendahnya kualitas CPO Indonesia tersebut bersumber dari penelitian badan perlindungan lingkungan Environment Protection Agency (EPA) Amerika Serikat. Reaksi terhadap penolakan telah dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan beberapa pengamat ekonomi. Bahkan, Menteri Perindustrian dan  Wakil Menteri Perdagangan menyatakan Pemerintah Indonesia akan secara resmi membantah tuduhan tersebut.

Tuduhan, isu, dan semacamnya seringkali dipergunakan dalam perang strategi perdagangan. Alasan yang sering dipergunakan adalah karena kualitas, merusak lingkungan, merambah hutan, membahayakan kehidupan satwa langka, menggunakan tenaga kerja di bawah umur, bahkan sampai pada tuduhan bahwa produk tersebut dihasilkan oleh negara yang ideologinya tidak sesuai dengan ideologi Barat (Hayami, 2005). Apakah tuduhan tersebut terbukti atau tidak, bersumber dari informasi valid atau tidak, negara pengimpor sering tidak peduli.

Informasi EPA mungkin tidak akurat karena sampel yang mereka pergunakan terbatas, penelitinya memperoleh intimidasi politik, dan memang sarat kepentingan politik perdagangan Amerika Serikat ditengah naiknya defisit perdagangan sampai 10,4% mencapai US$47,8 miliar. Selama 10 tahun terakhir impor CPO Amerika tumbuh pesat dari 174.000 MT (2002) menjadi 1.043.000 MT (2011). Sementara itu, ekspor jagung Amerika agak mengendur. Ramalan produksi jagung dan kedelai yang dilakukan National Agricultural Statistic Services (NASS) dari Departemen Pertanian Amerika Serikat kurang akurat (Good and Irwin, 2011) sehingga pasar minyak dan lemak (oils and fats) di Amerika kebanjiran pasokan. Dikhawatirkan masuknya CPO menyebabkan anjloknya harga jagung dan kedelai Amerika di dalam negeri. Kondisi ini tentu kurang baik bagi image Presiden Obama.

Selain itu, tidak ada penalti bagi penuduh ketika tuduhannya tidak terbukti. Beban kewajiban ada pada negara pengekspor untuk membuktikannya. Ketidakseimbangan ini tidak fair, namun itulah yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, dukungan data dan informasi mengenai praktik di perkebunan sangat diperlukan pemerintah. Data dan informasi tersebut tidak mungkin hanya disediakan oleh satu atau dua perusahaan saja. Untuk kasus CPO, misalnya, tidak hanya perkebunan di Sumatera yang perlu bekerja keras, namun juga perkebunan di daerah lain mengingat potensi tuduhan tersebut bisa merembet ke pulau lain. Meskipun CPO Sumatera yang dituduh, namun CPO seluruh Indonesialah yang terkena, sehingga sudah sepantasnya menjadi tugas pemerintah bersama insan perekebunan untuk merespon dengan seksama. Dalam kasus CPO, apabila tuduhan EPA tidak terjawab secara proporsional, image CPO Indonesia di pasar lainnya akan hancur.

Image kualitas CPO Indonesia merupakan barang publik, milik bersama. Apabila semua perusahaan perkebunan melakukan praktek bisnis secara baik, maka semua menikmati image tersebut. Apabila salah satu perusahaan melakukan pengingkaran, maka semua kena getahnya, sementara perusahaan tersebut mungkin memperoleh keuntungan dari pengingkaran tersebut. Tidak mudah bagi pemerintah untuk bisa mengawasi semua perkebunan. Oleh karena itu, asosiasi, GAPKI, menjadi kunci keterbukaan informasi dan kualitas. Biaya menjaga image ini cukup besar dan harus tersedia berkesinambungan mengingat informan asing selalu berkeliaran. Sebagai contoh, Malaysia telah mempunyai Malaysian Palm Oil Council yang kantornya tersebar di berbagai negara konsumen CPO dengan misi utama menjaga image CPO mereka. Kini, Indonesian Palm Oil – Kantor perwakilan Minyak Sawit Indonesia- ditunggu kiprahnya menjadi artikulator image Indonesia. ###

Oleh: Catur Sugiyanto
Penulis adalah Profesor pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta


Foto: oilpalm-biodiversity.info

 Sumber: Warta Ekonomi No.4/2012

Recomended Reading

Kabar EkBis

03 September 2014 - Infrastruktur

Menhub: Penerapan ERP Tidak Hanya di Jakarta

03 September 2014 - Ekonomi Bisnis

Kemendag: Ekspor-Impor Bulan Juli 2014 Melemah

Executive Brief

DBS Indonesia luncurkan program Penasehat Modal Kerja.

Boediono berikan arahan strategis pada Tim Transisi Jokowi-JK mengenai RAPBN 2015.

Menkeu: Jokowi dapat revisi pasal di APBN-P 2014 untuk tambah kuota BBM bersubsidi.

BI: Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2014 lebih baik dari perkiraan bank sentral.

Bappenas sandingkan program prioritas Jokowi dengan program kebijakan SBY.

Pengamat: Pemerintah perlu genjot pertumbuhan ekonomi yang lambat.

BI isyaratkan akan terus menahan suku bunga acuan.

BPS catat kenaikan tarif tenaga listrik menjadi salah satu komoditas penyumbang laju inflasi.

KSEI harapkan bank pembayaran transaksi bursa terintegrasi dengan fasilitas AKSes.

Wamenkeu: Target laju inflasi hingga akhir 2014 sebesar 5,3 persen dapat tercapai.

OJK akan bentuk tim pengembang surat utang.

Pengamat: Pembiayaan perbankan nasional masih terbatas dalam pembangunan infrastruktur.

OJK: Tingkat kepercayaan investor terhadap instrumen investasi reksa dana meningkat.

Pemerintah siapkan langkah terobosan untuk dorong pemulihan hutan yang alami kebakaran.

Bali raih devisa sebesar 50.745,77 dolar AS dari ekspor kerajinan tulang.

Selandia Baru nilai Makassar tempat yang menjanjikan di bidang investasi pangan. 

BI sarankan industri hijau cari pasar baru.

Hipmi usulkan agar pemerintah tidak naikkan harga solar bersubsidi.

Peluang industri nutrisi termasuk susu di Indonesia dinilai semakin prospektif.

Citilink Indonesia bersinergi dengan operator akomodasi pariwisata Best Western International.

Entertainment & Life Style

31 Agustus 2014 - Olahraga

Alex Song "Barcelona" Perkuat West Ham

31 Agustus 2014 - Olahraga

Chelsea Tundukkan Everton