Market Indices

CPO: Perang Strategi Perdagangan

Rubrik Ekonomi Bisnis

28 Mei 2012 07:00:00 WIB

Secara resmi crude palm oil (CPO) Indonesia ditolak Amerika Serikat mulai Maret 2012. Proses produksi CPO Indonesia dituduh tidak ramah lingkungan dan memiliki produktivitas yang rendah, serta biofuel dari CPO dituding memiliki emisi dibawah batas minimum 20 persen. Klaim rendahnya kualitas CPO Indonesia tersebut bersumber dari penelitian badan perlindungan lingkungan Environment Protection Agency (EPA) Amerika Serikat. Reaksi terhadap penolakan telah dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan beberapa pengamat ekonomi. Bahkan, Menteri Perindustrian dan  Wakil Menteri Perdagangan menyatakan Pemerintah Indonesia akan secara resmi membantah tuduhan tersebut.

Tuduhan, isu, dan semacamnya seringkali dipergunakan dalam perang strategi perdagangan. Alasan yang sering dipergunakan adalah karena kualitas, merusak lingkungan, merambah hutan, membahayakan kehidupan satwa langka, menggunakan tenaga kerja di bawah umur, bahkan sampai pada tuduhan bahwa produk tersebut dihasilkan oleh negara yang ideologinya tidak sesuai dengan ideologi Barat (Hayami, 2005). Apakah tuduhan tersebut terbukti atau tidak, bersumber dari informasi valid atau tidak, negara pengimpor sering tidak peduli.

Informasi EPA mungkin tidak akurat karena sampel yang mereka pergunakan terbatas, penelitinya memperoleh intimidasi politik, dan memang sarat kepentingan politik perdagangan Amerika Serikat ditengah naiknya defisit perdagangan sampai 10,4% mencapai US$47,8 miliar. Selama 10 tahun terakhir impor CPO Amerika tumbuh pesat dari 174.000 MT (2002) menjadi 1.043.000 MT (2011). Sementara itu, ekspor jagung Amerika agak mengendur. Ramalan produksi jagung dan kedelai yang dilakukan National Agricultural Statistic Services (NASS) dari Departemen Pertanian Amerika Serikat kurang akurat (Good and Irwin, 2011) sehingga pasar minyak dan lemak (oils and fats) di Amerika kebanjiran pasokan. Dikhawatirkan masuknya CPO menyebabkan anjloknya harga jagung dan kedelai Amerika di dalam negeri. Kondisi ini tentu kurang baik bagi image Presiden Obama.

Selain itu, tidak ada penalti bagi penuduh ketika tuduhannya tidak terbukti. Beban kewajiban ada pada negara pengekspor untuk membuktikannya. Ketidakseimbangan ini tidak fair, namun itulah yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, dukungan data dan informasi mengenai praktik di perkebunan sangat diperlukan pemerintah. Data dan informasi tersebut tidak mungkin hanya disediakan oleh satu atau dua perusahaan saja. Untuk kasus CPO, misalnya, tidak hanya perkebunan di Sumatera yang perlu bekerja keras, namun juga perkebunan di daerah lain mengingat potensi tuduhan tersebut bisa merembet ke pulau lain. Meskipun CPO Sumatera yang dituduh, namun CPO seluruh Indonesialah yang terkena, sehingga sudah sepantasnya menjadi tugas pemerintah bersama insan perekebunan untuk merespon dengan seksama. Dalam kasus CPO, apabila tuduhan EPA tidak terjawab secara proporsional, image CPO Indonesia di pasar lainnya akan hancur.

Image kualitas CPO Indonesia merupakan barang publik, milik bersama. Apabila semua perusahaan perkebunan melakukan praktek bisnis secara baik, maka semua menikmati image tersebut. Apabila salah satu perusahaan melakukan pengingkaran, maka semua kena getahnya, sementara perusahaan tersebut mungkin memperoleh keuntungan dari pengingkaran tersebut. Tidak mudah bagi pemerintah untuk bisa mengawasi semua perkebunan. Oleh karena itu, asosiasi, GAPKI, menjadi kunci keterbukaan informasi dan kualitas. Biaya menjaga image ini cukup besar dan harus tersedia berkesinambungan mengingat informan asing selalu berkeliaran. Sebagai contoh, Malaysia telah mempunyai Malaysian Palm Oil Council yang kantornya tersebar di berbagai negara konsumen CPO dengan misi utama menjaga image CPO mereka. Kini, Indonesian Palm Oil – Kantor perwakilan Minyak Sawit Indonesia- ditunggu kiprahnya menjadi artikulator image Indonesia. ###

Oleh: Catur Sugiyanto
Penulis adalah Profesor pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta


Foto: oilpalm-biodiversity.info

 Sumber: Warta Ekonomi No.4/2012

Editor: Ihsan

Recomended Reading

Berita Terkini

Kamis, 18/12/2014 05:55 WIB

Federal Reserve Tidak Ubah Kebijakan Moneter

Kamis, 18/12/2014 05:43 WIB

Di Maria raih penghargaan pemain terbaik Argentina

Kamis, 18/12/2014 05:00 WIB

Presiden Inginkan TKI Ilegal Dipulangkan Dan Dilatih

Kamis, 18/12/2014 04:33 WIB

Glen Johnson Absen Sebulan

Kamis, 18/12/2014 04:12 WIB

Pengamat: Keputusan Menkumham Soal Golkar Cari Aman

Kamis, 18/12/2014 03:23 WIB

Nyalla Nilai Kemenpora Salah Langkah

Kamis, 18/12/2014 03:20 WIB

Thailand Unggul Dua Gol di Final Piala AFF

Kamis, 18/12/2014 02:11 WIB

Timnas U-23 Berpeluang Turun Di Marahalim Cup

Kabar EkBis

17 Desember 2014 - Ekonomi Bisnis

Pemerintah Optimis Perekonomian 2015 Lebih Baik

17 Desember 2014 - Ekonomi Bisnis

DPD Dorong Kesiapan Daerah Menyongsong MEA 2015

17 Desember 2014 - Perikanan

DKP Sumbar Tangani Dua Kasus Pencurian Ikan

Kabar Indonesia

17 Desember 2014 - Nasional

Mengenang 72 Tahun Soe Hok Gie

17 Desember 2014 - Daerah

Ini Harapan Ahok pada Wagub Baru

Executive Brief

Kemendikbud luncurkan ruang publik terkait Kurikulum 2013 di situs www.kemdikbud.go.id.

Kemendikbud luncurkan ruang publik terkait Kurikulum 2013 melalui SMS khusus 1771.

Mandiri Sekuritas proyeksikan IHSG pada akhir 2014 berada di level 5.350 poin.

Dishub DKI katakan uji coba pelarangan sepeda motor pada hari pertama berjalan baik. 

Electronic City buka toko ke-67 di wilayah Ujung Menteng, Jakarta Timur.

Hasil Pertandingan Laga Pertama Final Piala AFF Suzuki

Thailand 2 - 0 Malaysia

TNI AD akan tambah 17 pos baru sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

Telkom alokasikan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk bangun infrastruktur jaringan.

Entertainment

18 Desember 2014 - Olahraga

Timnas U-23 Berpeluang Turun Di Marahalim Cup

18 Desember 2014 - Olahraga

Xavi Akan Puas Jika Dapat Menyamai Guardiola

17 Desember 2014 - Olahraga

Conte Bantah akan Hengkang dari Italia