Market Indices

CPO: Perang Strategi Perdagangan

Rubrik Ekonomi Bisnis

28 Mei 2012 07:00:00 WIB

Secara resmi crude palm oil (CPO) Indonesia ditolak Amerika Serikat mulai Maret 2012. Proses produksi CPO Indonesia dituduh tidak ramah lingkungan dan memiliki produktivitas yang rendah, serta biofuel dari CPO dituding memiliki emisi dibawah batas minimum 20 persen. Klaim rendahnya kualitas CPO Indonesia tersebut bersumber dari penelitian badan perlindungan lingkungan Environment Protection Agency (EPA) Amerika Serikat. Reaksi terhadap penolakan telah dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan beberapa pengamat ekonomi. Bahkan, Menteri Perindustrian dan  Wakil Menteri Perdagangan menyatakan Pemerintah Indonesia akan secara resmi membantah tuduhan tersebut.

Tuduhan, isu, dan semacamnya seringkali dipergunakan dalam perang strategi perdagangan. Alasan yang sering dipergunakan adalah karena kualitas, merusak lingkungan, merambah hutan, membahayakan kehidupan satwa langka, menggunakan tenaga kerja di bawah umur, bahkan sampai pada tuduhan bahwa produk tersebut dihasilkan oleh negara yang ideologinya tidak sesuai dengan ideologi Barat (Hayami, 2005). Apakah tuduhan tersebut terbukti atau tidak, bersumber dari informasi valid atau tidak, negara pengimpor sering tidak peduli.

Informasi EPA mungkin tidak akurat karena sampel yang mereka pergunakan terbatas, penelitinya memperoleh intimidasi politik, dan memang sarat kepentingan politik perdagangan Amerika Serikat ditengah naiknya defisit perdagangan sampai 10,4% mencapai US$47,8 miliar. Selama 10 tahun terakhir impor CPO Amerika tumbuh pesat dari 174.000 MT (2002) menjadi 1.043.000 MT (2011). Sementara itu, ekspor jagung Amerika agak mengendur. Ramalan produksi jagung dan kedelai yang dilakukan National Agricultural Statistic Services (NASS) dari Departemen Pertanian Amerika Serikat kurang akurat (Good and Irwin, 2011) sehingga pasar minyak dan lemak (oils and fats) di Amerika kebanjiran pasokan. Dikhawatirkan masuknya CPO menyebabkan anjloknya harga jagung dan kedelai Amerika di dalam negeri. Kondisi ini tentu kurang baik bagi image Presiden Obama.

Selain itu, tidak ada penalti bagi penuduh ketika tuduhannya tidak terbukti. Beban kewajiban ada pada negara pengekspor untuk membuktikannya. Ketidakseimbangan ini tidak fair, namun itulah yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, dukungan data dan informasi mengenai praktik di perkebunan sangat diperlukan pemerintah. Data dan informasi tersebut tidak mungkin hanya disediakan oleh satu atau dua perusahaan saja. Untuk kasus CPO, misalnya, tidak hanya perkebunan di Sumatera yang perlu bekerja keras, namun juga perkebunan di daerah lain mengingat potensi tuduhan tersebut bisa merembet ke pulau lain. Meskipun CPO Sumatera yang dituduh, namun CPO seluruh Indonesialah yang terkena, sehingga sudah sepantasnya menjadi tugas pemerintah bersama insan perekebunan untuk merespon dengan seksama. Dalam kasus CPO, apabila tuduhan EPA tidak terjawab secara proporsional, image CPO Indonesia di pasar lainnya akan hancur.

Image kualitas CPO Indonesia merupakan barang publik, milik bersama. Apabila semua perusahaan perkebunan melakukan praktek bisnis secara baik, maka semua menikmati image tersebut. Apabila salah satu perusahaan melakukan pengingkaran, maka semua kena getahnya, sementara perusahaan tersebut mungkin memperoleh keuntungan dari pengingkaran tersebut. Tidak mudah bagi pemerintah untuk bisa mengawasi semua perkebunan. Oleh karena itu, asosiasi, GAPKI, menjadi kunci keterbukaan informasi dan kualitas. Biaya menjaga image ini cukup besar dan harus tersedia berkesinambungan mengingat informan asing selalu berkeliaran. Sebagai contoh, Malaysia telah mempunyai Malaysian Palm Oil Council yang kantornya tersebar di berbagai negara konsumen CPO dengan misi utama menjaga image CPO mereka. Kini, Indonesian Palm Oil – Kantor perwakilan Minyak Sawit Indonesia- ditunggu kiprahnya menjadi artikulator image Indonesia. ###

Oleh: Catur Sugiyanto
Penulis adalah Profesor pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta


Foto: oilpalm-biodiversity.info

 Sumber: Warta Ekonomi No.4/2012

Editor: Ihsan

Recomended Reading

Berita Terkini

Sabtu, 31/01/2015 02:59 WIB

PSM Makassar Kebanjiran Pemain Asing

Sabtu, 31/01/2015 02:49 WIB

Menteri Sudirman Said "Ngomel" ke Freeport, Kenapa?

Sabtu, 31/01/2015 02:33 WIB

Soekarwo Ogah Jadi Ketum Demokrat

Sabtu, 31/01/2015 02:33 WIB

Sanggupkah Juventus Kalahkan Udinese?

Sabtu, 31/01/2015 01:43 WIB

"Pemerintah Telah Tersandera oleh Kepentingan Freeport"

Sabtu, 31/01/2015 01:31 WIB

Injak Pemain Lawan, Ini Hukuman Buat Diego Costa

Sabtu, 31/01/2015 01:19 WIB

Temui Prabowo, Jokowi Berusaha Lawan Tekanan KIH

Sabtu, 31/01/2015 00:52 WIB

Tekuk Irak, UEA Dapat Medali Hiburan

Kabar EkBis

30 Januari 2015 - Ekonomi Bisnis

Penolakan PMN Cegah Utang Negara

30 Januari 2015 - Ekonomi Bisnis

BI Dorong Pelatihan UMKM

Kabar Indonesia

30 Januari 2015 - Nasional

Pertamina-PGN Kerja Sama Penyaluran Gas

30 Januari 2015 - Nasional

Batik Nasional Mampu Kuasai Pasar Dunia

Executive Brief

DPR minta kalangan perbankan perbanyak kredit usaha mikro.

Adira Finance catatkan pembiayaan Rp 34,1 triliun selama tahun 2014.

Konsumsi masyarakat Sulawesi Selatan pada Januari 2015 cenderung melambat.

Sebuah bom di Pakistan tewaskan 15 orang.

DPR targetkan amandemen UU Perbankan yang dinilai terlalu liberal rampung pada 2015.

Bupati Djohan Syamsu optimis ekonomi Lombok Utara berkembang pesat.

Presiden Kuba Raul Castro nyatakan dukungan soal perdamaian dengan AS.

Gubernur Anwar Saleh katakan Sulawesi Barat tidak akan maju tanpa dukungan investasi.

Presiden Hollande harapkan kerja sama di bidang kemaritiman dengan Indonesia.

Pelaku bisnis nasional akan jajaki peluang pasar Eropa Tengah dan Timur.

Entertainment

30 Januari 2015 - Olahraga

Tiket Pertandingan Final Piala Asia Ludes