Market Indices

CPO: Perang Strategi Perdagangan

Oleh Ihsan - Rubrik Ekonomi Bisnis

28 Mei 2012 07:00:00 WIB

Secara resmi crude palm oil (CPO) Indonesia ditolak Amerika Serikat mulai Maret 2012. Proses produksi CPO Indonesia dituduh tidak ramah lingkungan dan memiliki produktivitas yang rendah, serta biofuel dari CPO dituding memiliki emisi dibawah batas minimum 20 persen. Klaim rendahnya kualitas CPO Indonesia tersebut bersumber dari penelitian badan perlindungan lingkungan Environment Protection Agency (EPA) Amerika Serikat. Reaksi terhadap penolakan telah dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan beberapa pengamat ekonomi. Bahkan, Menteri Perindustrian dan  Wakil Menteri Perdagangan menyatakan Pemerintah Indonesia akan secara resmi membantah tuduhan tersebut.

Tuduhan, isu, dan semacamnya seringkali dipergunakan dalam perang strategi perdagangan. Alasan yang sering dipergunakan adalah karena kualitas, merusak lingkungan, merambah hutan, membahayakan kehidupan satwa langka, menggunakan tenaga kerja di bawah umur, bahkan sampai pada tuduhan bahwa produk tersebut dihasilkan oleh negara yang ideologinya tidak sesuai dengan ideologi Barat (Hayami, 2005). Apakah tuduhan tersebut terbukti atau tidak, bersumber dari informasi valid atau tidak, negara pengimpor sering tidak peduli.

Informasi EPA mungkin tidak akurat karena sampel yang mereka pergunakan terbatas, penelitinya memperoleh intimidasi politik, dan memang sarat kepentingan politik perdagangan Amerika Serikat ditengah naiknya defisit perdagangan sampai 10,4% mencapai US$47,8 miliar. Selama 10 tahun terakhir impor CPO Amerika tumbuh pesat dari 174.000 MT (2002) menjadi 1.043.000 MT (2011). Sementara itu, ekspor jagung Amerika agak mengendur. Ramalan produksi jagung dan kedelai yang dilakukan National Agricultural Statistic Services (NASS) dari Departemen Pertanian Amerika Serikat kurang akurat (Good and Irwin, 2011) sehingga pasar minyak dan lemak (oils and fats) di Amerika kebanjiran pasokan. Dikhawatirkan masuknya CPO menyebabkan anjloknya harga jagung dan kedelai Amerika di dalam negeri. Kondisi ini tentu kurang baik bagi image Presiden Obama.

Selain itu, tidak ada penalti bagi penuduh ketika tuduhannya tidak terbukti. Beban kewajiban ada pada negara pengekspor untuk membuktikannya. Ketidakseimbangan ini tidak fair, namun itulah yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, dukungan data dan informasi mengenai praktik di perkebunan sangat diperlukan pemerintah. Data dan informasi tersebut tidak mungkin hanya disediakan oleh satu atau dua perusahaan saja. Untuk kasus CPO, misalnya, tidak hanya perkebunan di Sumatera yang perlu bekerja keras, namun juga perkebunan di daerah lain mengingat potensi tuduhan tersebut bisa merembet ke pulau lain. Meskipun CPO Sumatera yang dituduh, namun CPO seluruh Indonesialah yang terkena, sehingga sudah sepantasnya menjadi tugas pemerintah bersama insan perekebunan untuk merespon dengan seksama. Dalam kasus CPO, apabila tuduhan EPA tidak terjawab secara proporsional, image CPO Indonesia di pasar lainnya akan hancur.

Image kualitas CPO Indonesia merupakan barang publik, milik bersama. Apabila semua perusahaan perkebunan melakukan praktek bisnis secara baik, maka semua menikmati image tersebut. Apabila salah satu perusahaan melakukan pengingkaran, maka semua kena getahnya, sementara perusahaan tersebut mungkin memperoleh keuntungan dari pengingkaran tersebut. Tidak mudah bagi pemerintah untuk bisa mengawasi semua perkebunan. Oleh karena itu, asosiasi, GAPKI, menjadi kunci keterbukaan informasi dan kualitas. Biaya menjaga image ini cukup besar dan harus tersedia berkesinambungan mengingat informan asing selalu berkeliaran. Sebagai contoh, Malaysia telah mempunyai Malaysian Palm Oil Council yang kantornya tersebar di berbagai negara konsumen CPO dengan misi utama menjaga image CPO mereka. Kini, Indonesian Palm Oil – Kantor perwakilan Minyak Sawit Indonesia- ditunggu kiprahnya menjadi artikulator image Indonesia. ###

Oleh: Catur Sugiyanto
Penulis adalah Profesor pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta


Foto: oilpalm-biodiversity.info

 Sumber: Warta Ekonomi No.4/2012

Recomended Reading

Kabar EkBis

23 Oktober 2014 - Ekonomi Bisnis

Penetapan UMP Serentak 1 November

23 Oktober 2014 - Ekonomi Bisnis

UMKM Inginkan Pemerintahan Jokowi Tekan Bunga Kredit

Kabar Indonesia

23 Oktober 2014 - Politik

Ahok Ogah Tempati Rumah Dinas Gubernur

23 Oktober 2014 - Politik

Ahok Minta Pendamping dari Kalangan PNS

Executive Brief

BI katakan mulai tahun 2015 siap tindak tegas kegiatan usaha penukaran valuta asing ilegal.

Medco E&P Indonesia berencana alihkan aliran gas Blok A Aceh ke Pertamina.

PDI-P sebut pihaknya tidak berniat untuk sandera DPR dengan menunda serahkan nama anggota komisi.

KKP dan Kementerian ESDM bangun pembangkit listrik tenaga surya di 25 pulau kecil terluar Indonesia.

Isuzu revisi target penjualan pada 2014 jadi 28.000 unit dari sekitar 30.000 unit.

Intiland tegaskan pihaknya siap bantu Pemprov DKI untuk bangun rusun.

Bank Permata: Pertumbuhan kredit tahun 2014 akan lebih rendah dari tahun sebelumnya sekitar 10%-12%.

Recommended Reading

Kamis, 23/10/2014 19:27 WIB

Analis: IHSG Bisa Sentuh Level 6.000

Kamis, 23/10/2014 19:14 WIB

Analis: Dampak Buruk Kenaikan BBM Hanya Jangka Pendek

Kamis, 23/10/2014 17:08 WIB

Penetapan UMP Serentak 1 November

Kamis, 23/10/2014 10:28 WIB

Chevron Kecewa dengan Putusan MA

Kamis, 23/10/2014 08:28 WIB

Ekonom: Dua Kebijakan Jokowi Dinanti Pasar

Kamis, 23/10/2014 08:03 WIB

IHSG Diprediksikan Sentuh 5.900 pada Tahun 2015

Rabu, 22/10/2014 09:01 WIB

Jokowi Diminta Fokuskan Logistik Laut 60 Persen

Rabu, 22/10/2014 00:27 WIB

A Prasetyantoko: Jika Tak Mau Kalah, Perbankan Harus Kuat

Entertainment & Life Style

21 Oktober 2014 - Entertainment & Life Style

Ini Alasan Pria Senang Bercinta di Pagi Hari

20 Oktober 2014 - Entertainment & Life Style

Ini Empat Mitos yang Salah Seputar Seks