Market Indices

CPO: Perang Strategi Perdagangan

Oleh Ihsan - Rubrik Ekonomi Bisnis

28 Mei 2012 07:00:00 WIB

Secara resmi crude palm oil (CPO) Indonesia ditolak Amerika Serikat mulai Maret 2012. Proses produksi CPO Indonesia dituduh tidak ramah lingkungan dan memiliki produktivitas yang rendah, serta biofuel dari CPO dituding memiliki emisi dibawah batas minimum 20 persen. Klaim rendahnya kualitas CPO Indonesia tersebut bersumber dari penelitian badan perlindungan lingkungan Environment Protection Agency (EPA) Amerika Serikat. Reaksi terhadap penolakan telah dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan beberapa pengamat ekonomi. Bahkan, Menteri Perindustrian dan  Wakil Menteri Perdagangan menyatakan Pemerintah Indonesia akan secara resmi membantah tuduhan tersebut.

Tuduhan, isu, dan semacamnya seringkali dipergunakan dalam perang strategi perdagangan. Alasan yang sering dipergunakan adalah karena kualitas, merusak lingkungan, merambah hutan, membahayakan kehidupan satwa langka, menggunakan tenaga kerja di bawah umur, bahkan sampai pada tuduhan bahwa produk tersebut dihasilkan oleh negara yang ideologinya tidak sesuai dengan ideologi Barat (Hayami, 2005). Apakah tuduhan tersebut terbukti atau tidak, bersumber dari informasi valid atau tidak, negara pengimpor sering tidak peduli.

Informasi EPA mungkin tidak akurat karena sampel yang mereka pergunakan terbatas, penelitinya memperoleh intimidasi politik, dan memang sarat kepentingan politik perdagangan Amerika Serikat ditengah naiknya defisit perdagangan sampai 10,4% mencapai US$47,8 miliar. Selama 10 tahun terakhir impor CPO Amerika tumbuh pesat dari 174.000 MT (2002) menjadi 1.043.000 MT (2011). Sementara itu, ekspor jagung Amerika agak mengendur. Ramalan produksi jagung dan kedelai yang dilakukan National Agricultural Statistic Services (NASS) dari Departemen Pertanian Amerika Serikat kurang akurat (Good and Irwin, 2011) sehingga pasar minyak dan lemak (oils and fats) di Amerika kebanjiran pasokan. Dikhawatirkan masuknya CPO menyebabkan anjloknya harga jagung dan kedelai Amerika di dalam negeri. Kondisi ini tentu kurang baik bagi image Presiden Obama.

Selain itu, tidak ada penalti bagi penuduh ketika tuduhannya tidak terbukti. Beban kewajiban ada pada negara pengekspor untuk membuktikannya. Ketidakseimbangan ini tidak fair, namun itulah yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, dukungan data dan informasi mengenai praktik di perkebunan sangat diperlukan pemerintah. Data dan informasi tersebut tidak mungkin hanya disediakan oleh satu atau dua perusahaan saja. Untuk kasus CPO, misalnya, tidak hanya perkebunan di Sumatera yang perlu bekerja keras, namun juga perkebunan di daerah lain mengingat potensi tuduhan tersebut bisa merembet ke pulau lain. Meskipun CPO Sumatera yang dituduh, namun CPO seluruh Indonesialah yang terkena, sehingga sudah sepantasnya menjadi tugas pemerintah bersama insan perekebunan untuk merespon dengan seksama. Dalam kasus CPO, apabila tuduhan EPA tidak terjawab secara proporsional, image CPO Indonesia di pasar lainnya akan hancur.

Image kualitas CPO Indonesia merupakan barang publik, milik bersama. Apabila semua perusahaan perkebunan melakukan praktek bisnis secara baik, maka semua menikmati image tersebut. Apabila salah satu perusahaan melakukan pengingkaran, maka semua kena getahnya, sementara perusahaan tersebut mungkin memperoleh keuntungan dari pengingkaran tersebut. Tidak mudah bagi pemerintah untuk bisa mengawasi semua perkebunan. Oleh karena itu, asosiasi, GAPKI, menjadi kunci keterbukaan informasi dan kualitas. Biaya menjaga image ini cukup besar dan harus tersedia berkesinambungan mengingat informan asing selalu berkeliaran. Sebagai contoh, Malaysia telah mempunyai Malaysian Palm Oil Council yang kantornya tersebar di berbagai negara konsumen CPO dengan misi utama menjaga image CPO mereka. Kini, Indonesian Palm Oil – Kantor perwakilan Minyak Sawit Indonesia- ditunggu kiprahnya menjadi artikulator image Indonesia. ###

Oleh: Catur Sugiyanto
Penulis adalah Profesor pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta


Foto: oilpalm-biodiversity.info

 Sumber: Warta Ekonomi No.4/2012

Recomended Reading

Minggu, 27/07/2014 06:53 WIB

Tim Prabowo-Hatta Sebut Ada Indikasi Politik Uang

Minggu, 27/07/2014 09:05 WIB

Broadband di Kapal, Telkomsel: Ini Sejarah Baru

Minggu, 27/07/2014 03:10 WIB

PLN Catat Laba Rp12,35 Triliun

Executive Brief

Mahyudin: Partai Golkar sangat siap untuk jadi oposisi.

Masyarakat Papu usulkan Natalius Pigai jadi menteri dalam kabinet Jokowi-JK

Tim Pembela Merah Putih rinci dugaan pelanggaran Pilpres 2014 di 33 provinsi.

Tim Pembela Merah Putih datangi MK untuk lengkapi dokumen gugatan Pilpres 2014.

Tim hukum Prabowo-Hatta: Ada indikasi politik uang yang dilakukan timses Jokowi-JK.

Mahyudin katakan ARB berpeluang besar untuk kembali pimpin Partai Golkar.

Devisa hasil perkebunan Bali tembus angka satu juta dolar AS selama Januari-Mei 2014.

Harga daging sapi di Pontianak naik hingga mencapai Rp 140 ribu per kilogram.

Harga daging sapi lokal di Sukabumi tembus Rp 150 ribu per kilogram.

Harga daging sapi di Sampit melambung hingga Rp 140.000 per kilogram.

TPID Jember prediksi inflasi pada bulan Juli 2014 di wilayah setempat capai 0,86 persen.

Pelni telah angkut 5.000 pemudik yang gunakan sepeda motor secara gratis.

Pelni dapat Rp 7 miliar dari Kemenhub untuk angkut gratis pemudik sepeda motor.

Pasar tradisional di Kota Palembang pada H-1 Lebaran dipadati pengunjung.

Sekitar 4.000 pemudik tiba di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

DPRD Kalsel perkirakan Bank Kalsel bisa jadi regional champion dalam dunia perbankan.

Wali Kota Yogyakarta minta wisatawan Malioboro taati peraturan lalu lintas.

Garuda Indonesia terus tingkatkan upaya konektivitas antarkota di berbagai daerah.

Entertainment & Life Style

27 Juli 2014 - Entertainment & Life Style

Mudik Nyaman Ala Atalia Kamil

27 Juli 2014 - Entertainment & Life Style

Broadband di Kapal, Telkomsel: Ini Sejarah Baru