Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tekan Biaya Logistik, IKAL Dukung Tol Laut

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Sarana transportasi laut yang solid sangat dibutuhkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang secara geografis didominasi oleh unsur air dan kelautan. Atas dasar hal tersebut, Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) menilai bahwa Indonesia harus lebih banyak lagi membangun transportasi laut di samping sarana transportasi darat maupun udara.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Angkatan 49 Boedhi Setiadjid mengatakan bahwa dalam kalkulasi pembiayaan secara umum biaya transportasi laut hanya 30%, sementara sisanya 70% terjadi di darat berupa biaya angkutan darat, pergudangan, dan perizinan.

"Di luar biaya-biaya itu di darat sering ditemui praktik-praktik ilegal berupa pungutan-pungutan tak resmi yang semakin memberatkan dunia usaha sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi," kata Boedhi dalam keterangan tulisnya kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Menurutnya, konsep tol laut akan dapat mengembangkan ekonomi maritim, yaitu dengan menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar-daerah/pulau di Indonesia dan regional.

"Adanya disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia membuat moda angkutan laut terbilang paling murah sehingga harus digenjot. Realisasi tol laut dapat menurunkan biaya logistik dan diharapkan stabilitas harga barang maupun komoditas antar-daerah bisa terjaga sehingga disparitas harganya tidak terlalu tinggi antara wilayah satu dengan lainnya," jelasnya.

Sebelumnya, tol laut digambarkan adalah sebagai armada kapal besar yang secara reguler berlayar melayani angkutan logistik dari ujung barat Indonesia ke ujung timur Indonesia dan sebaliknya. Kapal-kapal secara reguler menghubungkan wilayah-wilayah/pulau-pulau sekitarnya maupun ke kawasan regional di wilayah Asia-Pasifik.

"Untuk membangun moda transportasi dengan konsep tol laut, pemerintah harus melibatkan pendanaan swasta dan untuk merangsang keterlibatan swasta pemerintahan yang baru sebaiknya memangkas perizinan yang menghambat pengembangan infrastrukturnya," tambahnya.

Dia melanjutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji lebih jauh bagaimana implementasi program strategis tol laut dapat diterapkan dalam sistem konektivitas nasional berikut tantangan dan hambatannya.

"Kemaritiman Indonesia dapat menjadi aset tersendiri. Sekarang tinggal bagaimana komitmen pemerintah terpilih untuk melaksanakan program itu. Kita juga mengharapkan agar pengembangan teknologi kelautan ke depan dapat mendukung pembangunan poros maritim nasional," jelasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: