DPR: Pemerintah Perlu Bedakan Masalah Perumahan Kota dan Desa

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Siswono Yudhohusodo mengatakan pemerintah perlu untuk membedakan masalah antara di perkotaan dan di pedesaan untuk mengatasi persoalan sektor perumahan.

"Pemerintah perlu mengelompokkan penanganan masalah perumahan menjadi dua yakni perumahan di desa dan perkotaan," kata mantan menteri itu di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan penyuluhan tentang rumah sehat bagi masyarakat di desa dan membangun hunian vertikal untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Mantan Menteri Perumahan Rakyat periode 1988-1993 itu juga menekankan pentingnya pemerintah untuk mendorong industrialisasi di sektor perumahan. Ia mengemukakan hal itu perlu untuk membangun rumah baik tapak maupun vertikal dalam jangka waktu yang cepat dengan harga yang relatif seragam. Dengan demikian, lanjutnya, maka harga properti juga bakal dapat lebih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan sektor perumahan pada saat ini mengalami ekonomi biaya tinggi karena masih banyaknya permasalahan yang timbul dalam membangun rumah.

"Ekonomi biaya tinggi terjadi akibat adanya inefisiensi di berbagai bidang, karena panjangnya proses perizinan yang membuat ketidakjelasan dalam hal waktu dan biaya," kata Eddy Hussy di Jakarta (28/8).

Selain itu, ujar dia, adalah infrastruktur yang kurang memadai khususnya antarpulau atau daerah yang mengakibatkan mahalnya barang kebutuhan.

"Harga bahan bangunan di Papua dan Maluku contohnya, berbeda sangat jauh dengan daerah lainnya," kata Ketua Umum REI.

Selain itu, penyebab ekonomi biaya tinggi lainnya di sektor perumahan adalah tidak adanya kepastian hukum tentang hak tanah dan perizinan. (Ant)