WE Online, Bandung - Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat mengapresiasi kebijakan tegas pemerintah terkait harga dan subsidi bahan bakar minyak karena menjadi salah satu kepastian penting bagi pelaku usaha.
"Harus ada kebijakan tegas dan jelas terkait BBM di Indonesia, karena itu salah satu kepastian bagi pelaku usaha. Kami akan mengapresiasi bila pemerintah memutuskan kebijakan tegas terkait BBM," kata Ketua Kadin Jawa Barat H Agung Suryaman Sutrisno di Bandung, Sabtu.
Menurut dia, keputusan pemerintah yang tidak tegas dalam menetapkan harga dan pengurangan subsidi BBM mengakibatkan kepastian usaha tidak maksimal serta kerap memunculkan gejolak di masyarakat dan juga bagi industri.
"Mau ada kenaikan harga atau penghapusan subsidi BBM seharusnya dilakukan melalui sebuah kebijakan yang tegas, tidak mengulur waktu karena itu akan menjadi preseden bagi stabilitas di masyarakat," kata Agung.
Ia mengakui, selama ini pelaku usaha dihadapkan 'bom waktu' kenaikan harga BBM oleh pemerintah yang berdalih untuk menyelamatkan anggaran negara. Menurut Agung, beban subsidi BBM oleh pemerintah cukup berat, namun ia mengaku sepakat bila subsidi tersebut dipindahkan untuk alokasi pembangunan infrastruktur.
"Subsidi BBM senilai Rp200 triliun itu sangat besar, di sisi lain upaya untuk penghematan, penggunaan bio fuel dan penggunaan kendaraan hemat energi belum maksimal. Kami sepakat bila anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Pada kesempatan itu, Agung menyebutkan keseriusan menggarap program energi alternatif perlu dimaksimalkan lagi, meski masih butuh waktu lama namun harus dilakukan.
"Cara berpikir instan hanya untuk kebutuhan satu hingga lima tahun ke depan harus diubah, Indonesia butuh penanganan dan pewarisan kebijakan strategis untuk jangka panjang, khususnya terkait energi," kata Ketua Kadin Jabar itu.
Sementara itu, Pimpinan Kantor Bank Indonesia Bandung Dian Ediana Rae menyatakan keputusan berani dan strategis pemerintah terkait subsidi BBM ini.
"Subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran, lebih banyak dinikmati keuntungannya oleh masyarakat menengah ke atas, sedangkan keuntungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat kecil," katanya.
Menurut dia harga BBM di Indonesia saat ini termurah, karena subsidi. Sedangkan di negara lainnya di ASEAN sekalipun tidak ada yang menerapkan subsidi.
"Penghapusan BBM adalah hal yang sangat mungkin dilakukan pemerintah, mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, angkutan umum dan lainnya," katanya.
Ia menyebutkan sekalipun pemerintah menghapus subsidi BBM, shock yang akan terjadi tidak akan lebih dari setahun. Ia optimistis masyarakat Indonesia akan bisa melewati massa transisi nonsubsidi itu dan menyesuaikan dengan realita.
"Shock pasti ada namun saya optimistis rakyat Indonesia bisa melewatinya. Seperti dalam kenaikan harga BBM masyarakat bisa melewatinya," katanya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
