ISEI: Indonesia Harus Mulai Pembaruan Institusi Ekonomi

Warta Ekonomi -

WE Online, Yogyakarta - Indonesia dalam jangka pendek harus mulai pembaruan institusi ekonomi dan mutu modal manusia, kata Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Edy Suandi Hamid.

"Hal itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan dihindari dalam jangka pendek ini, dan berlanjut terus ke masa berikutnya atau jangka panjang," katanya di Yogyakarta, Senin (1/9/2014).

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar Indonesia dapat memenangkan persaingan internasional, baik pada level Asia Tenggara maupun global.

Selain itu, sebagai "emerging country", Indonesia juga dihadapkan pada ancaman masuk ke dalam perangkap negara-negara berpendapatan menengah, yang terjebak pada kesulitan untuk keluar dari perangkap tersebut menuju negara berpendapatan tinggi.

"Perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan agar Indonesia terhindar dari negara berpendapatan menengah dan mencapai negara berpendapatan tinggi dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang selalu tinggi, delapan persen per tahun," katanya.

Atas dasar pemikiran tersebut Pengurus Pusat (PP) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengangkat tema "Pembaruan Institusi Ekonomi dan Mutu Modal Manusia" dalam Sidang Pleno XVII dan Seminar Nasional di Ternate, Maluku Utara, 3-5 September 2013.

Ia mengatakan kegiatan itu rencananya akan dibuka sekaligus memberikan pidato kunci presiden terpilih Joko Widodo. Beberapa menteri, pejabat, dan akademisi akan berbicara dalam forum itu.

Mereka di antaranya Meneg PPN/Ketua Bappenas Armida Alisjahbana, Gubernur BI Agus Martowardojo, Wamenpan Eko Prasodjo, Wamendikbud Musliar Kasim, Wamenkeu Bambang Brodjonegoro, Wamenhub Bambang Susantono, Lincolin Arsjad, Edy Suandi Hamid, dan Rohmin Dahuri.

Menurut dia, melalui kegiatan itu diharapkan muncul berbagai ide segar sebagai bahan rekomendasi yang dibutuhkan pimpinan nasional baru yang dipilih rakyat untuk periode lima tahun ke depan.

"Pimpinan nasional baru diharapkan mampu menghadapi tantangan dan secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi rakyat Indonesia," katanya.

Ia mengatakan tantangan itu menjadi mendesak karena akhir 2015, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN, mulai memasuki babak baru kerja sama ekonomi kawasan dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

MEA menuntut daya saing yang tinggi, bukan hanya dalam memproduksi barang melainkan juga jasa, termasuk tenaga kerja dan sektor pendidikan.

"Dengan MEA akan tercipta sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi di mana terjadi 'free flow' atas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antarnegara ASEAN," katanya.

Hal itu memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN.

"Kegiatan itu akan diikuti 50 PP ISEI yang dipimpin Darmin Nasution, 51 Ketua Cabang ISEI se-Indonesia, dan sekitar 600 ekonom dari berbagai wilayah Tanah Air," katanya. (Ant)