Market Indices

MoU Pembangunan Jalur Kereta Api di Sulsel Ditandatangani, Implementasi Tanda Tanya

Oleh Ihsan - Rubrik Ekonomi Bisnis

01 Juni 2012 18:33:00 WIB

Asyiiik. Tampaknya ada tanda-tanda pembangunan infrastruktur akan dijalalankan di Sulawesi Selatan. Paling tidak hal ini dapat dilihat dari ditandatanganinya dua nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MOU) tentang penyelenggaraan dan pengembangan transportasi di Sulawesi Selatan ditandatangani Kemenhub dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hari ini, Jumat (1/6) di Makassar.
 
Sebagaimana dikutip dari www.dephub.go.id, Menteri Perhubungan RI, EE Mangindaan dan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menandatangani MoU Penyelenggaraan Perkeretaapian di Sulsel. Hebatnya lagi, bersamaan dengan itu juga Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Leon Muhammad, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Barru, Andi Idris Syukur  juga menandatangani MoU Pengembangan Pelabuhan Garongkong Barru.
 
Masih dikutip dari situs yang sama, Menhub mengatakan akan melibatkan pemerintah provinsi dalam pembangunan maupun kegiatan operasional kereta api nasional di Makassar, Sulawesi Selatan. "Tentu semua dilibatkan, PT KAI memang sebagai operator selama ini. Tapi kita nanti melihat kemampuan pemerintah provinsi, bila mampu mengapa tidak," ujarnya usai acara penandatangan Nota Kesepahaman Pembangunan Kereta Api Nasional, Lintas Antarkota Makassar-Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata), Lintas Makassar-Parepare, dan Pengembangan Pelabuhan Garongkong.

Sekilas berita ini menimbulkan rasa optimis. Tapi sayang, jarak dari MoU ke aplikasi masih sangat jauh. Masalahnya, seperti banyak disampaikan dalam berbagai forum, reformasi birokrasi kita masih belum berjalan. Artinya, mind set aparat yang masih mementingkan partai politik atau vested interest lainnya akan jadi penghalang. Apalagi, membangun infrastruktur membutuhkan visi jangka panjang. Dengan siklus pemilihan kepala daerah per lima tahun, maukah ada kepala daerah membangun untuk dinikmati penerusnya?

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Fadjar Adrianto
Recomended Reading

Kabar Indonesia

20 April 2014 - Daerah

Kawasan Gunung Merapi Hujan Pasir

19 April 2014 - Politik

PKS: Media Harusnya Ikut Awasi Pemilu

Executive Brief

PLN kekurangan 22 kargo LNG pada 2015 mendatang.

KSPI akan tuntut kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen saat May Day.

Rizal Ramli tolak akuisisi BTN oleh Mandiri.

BEI beri sanksi terhadap 49 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit 2013.

OJK belum punya aturan tentang financial planner.

BI: Neraca Pembayaran Triwulan I diprediksi surplus USD2 miliar.

Pelindo II tunjuk Mitsui untuk operasikan terminal kontainer 1 (CT1).

Kemenparekraf anggarkan dana Rp 30 miliar buat promosi pariwisata Indonesia.

Kusumaningtuti: Perlindungan konsumen lembaga keuangan masih rendah.

Pendaftaran SBMPTN dibuka pada 12 Mei-6 Juni 2014.

Adi Sarana Armada catat laba bersih Rp 92,01 miliar pada 2013.

Indonesian Paradise Property bukukan laba Rp 26,25 miliar pada tahun 2013.

Pemprov DKI: Kerugian akibat macet Rp17,2 triliun per tahun.

Tahun 2030 Pemprov DKI targetkan 60% penduduknya menggunakan transportasi umum,

Posisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2014 adalah USD272,1 miliar.

Pelindo II dan Mitsui tanda tangani share holder agreement untuk New Tanjung Priok.

Jalur KRL Commuter layang melingkar atau loop line yang akan dibangun di Jakarta membutuhkan investasi Rp10 Triliun.

Organda: Subsidi BBM tak bisa ditekan selama angkutan umum tidak diperbaiki.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Kemenhub:  Pemerintah berencana membangun jalur KRL Commuter layang melingkar atau loop line di Jakarta.

Tahun ini anggaran subsidi BBM mencapai Rp 210,7 triliun dengan kuota 48 juta kiloliter.

Libur panjang, wisatawan serbu kota Bandung.

KPU: Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tanggal 18-20 Mei 2014.