Market Indices

MoU Pembangunan Jalur Kereta Api di Sulsel Ditandatangani, Implementasi Tanda Tanya

Oleh Ihsan - Rubrik Ekonomi Bisnis

01 Juni 2012 18:33:00 WIB

Asyiiik. Tampaknya ada tanda-tanda pembangunan infrastruktur akan dijalalankan di Sulawesi Selatan. Paling tidak hal ini dapat dilihat dari ditandatanganinya dua nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MOU) tentang penyelenggaraan dan pengembangan transportasi di Sulawesi Selatan ditandatangani Kemenhub dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hari ini, Jumat (1/6) di Makassar.
 
Sebagaimana dikutip dari www.dephub.go.id, Menteri Perhubungan RI, EE Mangindaan dan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menandatangani MoU Penyelenggaraan Perkeretaapian di Sulsel. Hebatnya lagi, bersamaan dengan itu juga Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Leon Muhammad, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Barru, Andi Idris Syukur  juga menandatangani MoU Pengembangan Pelabuhan Garongkong Barru.
 
Masih dikutip dari situs yang sama, Menhub mengatakan akan melibatkan pemerintah provinsi dalam pembangunan maupun kegiatan operasional kereta api nasional di Makassar, Sulawesi Selatan. "Tentu semua dilibatkan, PT KAI memang sebagai operator selama ini. Tapi kita nanti melihat kemampuan pemerintah provinsi, bila mampu mengapa tidak," ujarnya usai acara penandatangan Nota Kesepahaman Pembangunan Kereta Api Nasional, Lintas Antarkota Makassar-Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata), Lintas Makassar-Parepare, dan Pengembangan Pelabuhan Garongkong.

Sekilas berita ini menimbulkan rasa optimis. Tapi sayang, jarak dari MoU ke aplikasi masih sangat jauh. Masalahnya, seperti banyak disampaikan dalam berbagai forum, reformasi birokrasi kita masih belum berjalan. Artinya, mind set aparat yang masih mementingkan partai politik atau vested interest lainnya akan jadi penghalang. Apalagi, membangun infrastruktur membutuhkan visi jangka panjang. Dengan siklus pemilihan kepala daerah per lima tahun, maukah ada kepala daerah membangun untuk dinikmati penerusnya?

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Fadjar Adrianto

Executive Brief

KSPI tolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diberlakukan Jokowi-JK.

Perbarindo catat realisasi kucuran kredit ke UMKM baru mencapai 61 persen.

Wamenkeu: Belum ada rencana pertemuan antara pemerintah dengan tim transisi.

Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 paling realistis 5,3 persen.

OJK: Kinerja perbankan hingga posisi Agustus 2014 terlihat relatif stabil.

PGN mencatatkan pendapatan bersih sebesar 1,703 miliar dolar AS.

BI: Pendistribusian uang pecahan Rp 100.000 baru berjalan dengan lancar.

CT pastikan Newmont ikuti seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

BI: Keberadaan lembaga zakat yang efisien tingkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat.

BRI waspadai kondisi likuiditas di pasar keuangan yang diperkirakan akan lebih ketat pada 2015.

Semen Indonesia akan implementasikan sistem cash pooling.

CIMB Niaga Syariah perkenalkan produk iB Pahala Haji dan iB Rencana Haji.

Semen Indonesia akan jajaki bisnis sektor properti dan infrastruktur jalan tol.

PGN tanda tangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi senilai 650 juta dolar AS.

Adaro Energy catatkan kenaikan pendapatan pada semester I-2014 sebesar tujuh persen.

OJK ingatkan perbankan lakukan langkah antisipatif hadapi tekanan likuiditas.

DPR akui adanya keinginan pemerintah lakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi 2014.

BI: Pengelolaan BBM bersubsidi jadi kendala pertumbuhan ekonomi nasional.

BI harapkan perbankan syariah di dalam negeri aktif terbitkan instrumen pendanaan.

Menkeu tegaskan kuota BBM bersubsidi 2014 sebesar 46 juta kiloliter tidak bisa ditambah.

Entertainment & Life Style

27 Agustus 2014 - Olahraga

Persipura Jayapura Bantai Kuwait SC 6-1

26 Agustus 2014 - Olahraga

Mario Gomez Incar Kembali Ke Timnas