Menkeu: Prudensialitas Sektor Perbankan Sangat Krusial

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menekankan pentingnya sektor perbankan yang prudensial sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global yang diperkirakan masih akan membayangi dalam beberapa tahun mendatang.

"Beberapa tahun ke depan akan menjadi tahun yang tidak mudah, prudensialitas (kehati-hatian) sektor perbankan akan sangat krusial," kata Menteri Keuangan Chatib Basri saat menjadi pembicara kunci dalam seminar internasional LPS di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Chatib menuturkan bahwa sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi global, terutama normalisasi kebijakan Bank Sentral AS The Fed yang mulai dilakukan pada tahun ini. Menurutnya, kebijakan The Fed tersebut menimbulkan potensi arus modal keluar (capital outflow) di pasar keuangan Tanah Air.

Sektor perbankan sebagai sektor yang berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi, lanjut Chatib, perlu lebih prudent dalam menjalankan bisnisnya. Ia meyakini kebijakan yang dibuat Bank Sentral memiliki peranan besar dalam mengarahkan sektor perbankan untuk lebih waspada menghadapi tantangan likuiditas ketat.

"BI rate saat ini 7,5 persen, tapi kita lihat bank-bank besar ada yang suku bunga depositonya mencapai 11 persen. Respons kebijakan BI akan sangat berperan besar di sini," ujarnya.

Chatib mengatakan stabilitas ekonomi di Tanah Air menjadi syarat mutlak agar para investor tetap percaya diri menanamkan investasi di Indonesia. Persiapan lainnya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan global adalah dengan pengetatan fiskal.

"Pengetatan fiskal mungkin akan terus dilanjutkan. Kami meyakini itu akan membantu mengurangi defisit anggaran," ujar Chatib.

Ia menambahkan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya dapat dilakukan. Chatib menegaskan bahwa pada hakikatnya kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi bukan ditujukan untuk mengurangi defisit anggaran, namun alokasi subsidi untuk BBM bersubsidi tersebut dinilai kurang tepat.

"Alokasi untuk subsidi BBM tersebut seharusnya dapat digunakan untuk sektor-sektor produktif," kata Chatib. (Ant)