WE Online, Jakarta - Pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto meminta Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar jangan tersandera dengan kebijakan fiskal yang justru bisa menghambat program-program kerjanya.
"Faktanya memang dalam kebijakan fiskal pemerintah baru sebagaimana kita ketahui telah tersandera oleh postur APBN yang ketat untuk segera dapat merealisasikan program-programnya," kata Suroto di Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Oleh karena itu, pihaknya berpesan agar Jokowi-JK tidak tersandera persoalan itu dan fokus dalam merealisasikan program-programnya. Ia menyadari bahwa selain beban subsidi BBM yang tinggi maka kondisi defisit transaksi perdagangan dan neraca pembayaran akan membayangi kinerja sektor ekonomi pada awal masa pemerintahan.
"Dalam kebijakan moneter pemerintah salah satunya harus bisa mengantisipasi dampak kebijakan The Fed, bank sentral Amerika Serikat, yang akan mempercepat kenaikan suku bunga dalam paket recovery ekonomi mereka. Ini berarti ekonomi kita berpotensi akan mengalami perlambatan," katanya.
Menurut dia, jika pemerintah Jokowi salah langkah dalam mengambil kebijakan maka popularitasnya di mata masyarakat akan turun drastis. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah yang tidak linear untuk bisa keluar dari jebakan itu.
"Menaikkan harga BBM bersubsidi sudah akan pasti jadi sasaran empuk rival politiknya yang juga kuat di parlemen," katanya.
Jadi, kata Suroto, pemerintah sebaiknya melakukan efisiensi pos anggaran belanja rutin untuk biaya program dan mendobraknya dengan mengeluarkan paket kebijakan. Misalnya, mengeluarkan keputusan presiden (keppres) mengenai paket reformasi korporasi. Langkah itu, kata Suroto, bisa dimulai dengan melakukan reformasi menyeluruh terhadap penanganan masalah BUMN yang selama ini kinerjanya buruk.
Hal lain, misalnya, bisa dilakukan dengan pembatasan rasio gaji dan transparansi gaji komisaris dan direksi yang selama ini kerap tidak proporsional jika dibandingkan dengan gaji para karyawannya.
"Lakukan juga kaji tindak cepat untuk negosiasi kontrak terhadap berbagai investasi asing. Sisakan kerja sama yang saling menguntungkan saja," katanya.
Ia berpendapat keppres seperti itu bisa jadi bahan baku untuk mendobrak kebekuan ekonomi yang selama ini terlalu linear dan berkutat dengan angka-angka kebijakan fiskal dan moneter saja.
"Setelah itu, baru sodorkan ke parlemen menjadi undang-undang dalam paket reformasi ekonomi secara menyeluruh," katanya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
