WE Online, Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) di dalam proses penyaringan nama-nama menteri untuk kabinetnya diapresiasi oleh PDI-P.
"Sesuai dengan komitmen yang telah dibangun bahwa Pak Jokowi ingin membangun suatu pemerintahan yang bersih dan berintegritas maka beliau menempuh cara yang sesungguhnya tidak diatur dalam norma hukum kita, yaitu berkonsultasi kepada satu lembaga yang sesungguhnya memiliki kewenangan untuk memberikan informasi apakah seseorang calon pejabat negara tersebut terduga atau terindikasi pada masalah hukum, yakni korupsi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Dengan adanya keterlibatan dari KPK dan PPATK maka ia menduga salah satu pertimbangan Presiden Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan kabinetnya adalah masukan dari kedua lembaga tersebut.
"Pertimbangan sebenarnya hanya presiden yang tahu. Tetapi, jika dicerna secara logika maka ketika ada pernyataan bahwa ada nama-nama calon menteri yang diusulkan Jokowi terindikasi atau terlibat dalam masalah hukum saya kira pengunduran jadwal pengumuman kabinet atas dasar pertimbangan itu," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengungkapkan bahwa dari 43 nama calon menteri yang disetor ke KPK ada beberapa yang dinyatakan tidak bersih. Laporan ini sudah diungkapkan KPK langsung ke Jokowi dalam pertemuan di Gedung KPK, Minggu (19/10/2014)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
