Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ini Kelemahan Proses Seleksi Menteri Jokowi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai proses seleksi menteri yang dilakukan tertutup oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) rentan terhadap manuver partai politik yang melakukan intervensi.

"Proses yang tertutup mengindikasikan ketidakpercayaan diri akibat manuver politik yang kencang dari parpol koalisi. Padahal, Jokowi dipilih karena dianggap sangat demokratis. Tapi, inilah salah satu kelemahannya," kata Igor di Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Dia mengatakan bahwa pada dasarnya seleksi menteri secara terbuka layaknya dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Seleksi menteri tertutup, seperti dilakukan Jokowi saat ini menurutnya, umumnya dilakukan oleh negara yang tidak atau kurang demokratis.

"Jadi, itu positifnya SBY dan negatifnya Jokowi," kata dia.

Menurut dia, proses yang tertutup dalam seleksi menteri oleh Jokowi justru menunjukkan kelemahannya agar terhindar dari turbulensi politik akibat intervensi parpol. Dia memandang karena Jokowi bukan ketua umum parpol pemenang pemilu maka harus mau menerima dan mendengar arahan Megawati plus parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan pendukung potensial yang lainnya.

"Apabila seleksi dilakukan terbuka kan jadi ketahuan campur tangan dari parpolnya. Publik jadinya kecewa," ujar dia.

Lebih jauh, menurut Igor, pelibatan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri hanya berupaya untuk menciptakan terobosan baru, meskipun sejatinya sebagai hak prerogatif presiden tinggal menunjuk para pembantunya.

"Padahal, jika nanti bermasalah ya tinggal pecat dan ganti, seperti kebiasaan Jokowi dulu sebagai kepala daerah. Kecuali, calon menterinya dilelang maka agak lama pun tidak apa-apa," ujar dia.

Dia mengatakan wajar jika ada pihak yang menuding proses seleksi tertutup ini sebagai strategi jitu Jokowi agar politik transaksional atau "dagang sapi" (koalisi bersyarat) tidak ketahuan. (Ant)

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: