Bappenas: JSS Tidak Masuk dalam Rencana Infrastruktur

WE Online, Jakarta - Pemerintah tidak memasukkan proyek Jembatan Selat Sunda dalam rencana pembangunan infrastruktur, karena mega proyek senilai lebih Rp225 triliun dianggap tidak selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago.

"JSS itu menghilangkan identitas maritim. Sampai sekarang tidak pernah ada pernyataan dari Presiden akan memasukkan JSS ke program infrastruktur," kata Andrinof di Kantor Bappenas di Jakarta, Jumat sore.

JSS, menurut Andrinof, dianggap dapat menghilangkan identitas maritim karena akan mengurangi aktivitas penyebrangan melalui laut di Selat Sunda. Padahal, frekuensi penyebrangan melalui Selat Sunda, baik skala domestik, maupun internasional sangat tinggi dan telah memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim.

Ketimbang membangun JSS, ujar dia, pemerintah lebih memilih memperbaiki infrastruktur pelabuhan Merak, Banten, dan Bekaheuni, Lampung, serta merevitalisasi moda transportasi laut yang melintas di Selat Sunda.

"Lebih baik meningkatkan kualitas dermaganya. Jika memang kurang akan ditambah," ujar dia.

Andrinof juga menilai, kapal-kapal yang digunakan untuk menyebrang dari Jawa ke Sumatera, dan begitu juga sebaliknya, harus direvitalisasi. Selama ini, menurut dia, aktivitas penyebrangan sering terhambat karena kualitas kapal yang sangat tidak memadai.

Selain itu, Andrinof menuturkan pembangunan JSS justru dikhawatirkan akan menambah sentralisasi ekonomi di Jawa dan Sumatera. Maka dari itu, JSS, kata Andrinof, malah dapat menambah tingkat ketimpangan ekonmi antara Jawa, Sumatrera, dengan daerah-daerah di Indonsia Timur.

"Kita juga harus menghilangkan paradoks?dalam merencanakan proyek-proyek pembangunan. Katanya mau pemerataan, tapi malah bikin megaproyek yang mensentralisasikan ekonomi," ujar dia.

Dia mengatakan, setelah pembangunan di Kawasan Indonesia Timur terealisasi, seperti Jembatan Soekarno di Sulawesi, dan kawasan industri di Kalimantan, rencana pembangunan JSS baru dapat dijajaki kembali.

"Kira-kira sekitar 10-15 tahun dari sekarang, baru dijajaki lagi," ujarnya.

Kemudian, alasan ketiga pemerintah adalah pembangunan JSS dinilai bertolak belakang dengan visi misi Jokowi untuk menyediakan rumah murah bagi rakyat. Dasar pemikirannya, lanjut Andrinof, mega proyek JSS akan membuat harga properti melambung di kawasan proyek tersebut.

Dengan harga properti yang semakin mahal, ujar dia, sebagian besar masyarakat akan semakin kesulitan mendapat rumah yang murah dan laik.

"Padahal kekurangan rumah kita hingga saat ini sudah 15 juta unit. Padahal lima tahun lalu, masih lima juta unit," ujarnya.

Andrinof menggarisbawahi, Presiden Jokowi dalam siding cabinet perdana telah menginstruksikan agar jajarannya mengutamakan pembangunan untuk manusia dan masyarakat.

"Jadi JSS itu bukan pilihan," ujar dia.

Studi kelayakan proyek JSS sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, dengan anggaran berkisar Rp16-20 miliar. Pembangunan Jembatan Selat Sunda diproyeksikan menghabiskan biaya sekitar Rp225 triliun.

Jembatan itu akan dibuat sepanjang 29 kilometer yang terdiri atas jalan tol, rel kereta api, serta pipa gas dan jalur fiberoptik. (Ant)