Presiden Jokowi Tidak Paham Hukum

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FH-UI) Melli Darsa menyebut penunjukan HM Prasetyo sebagai jaksa agung oleh Presiden Joko Widodo sebagai pilihan yang sangat mengecewakan.

"Kami sangat kecewa dengan Presiden Jokowi terkait pemilihan Prasetyo sebagai jaksa agung. Pilihan Jokowi ini lebih terlihat sebagai konsesi politik dan masalah kualifikasi keahlian hanya sebagai justifikasi atas konsesi politik itu," katanya dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Melli sangat menyesalkan langkah Presiden Jokowi yang menempatkan dua politikus sekaligus di pos-pos jabatan hukum, yaitu Prasetyo yang merupakan politikus Partai Nasdem untuk jabatan jaksa agung dan Yasonna Laoly yang merupakan politikus Partai PDI-P untuk jabatan menteri hukum dan hak asasi manusia.

"Ini makin menunjukkan Presiden Jokowi kurang paham masalah-masalah hukum juga tidak cukup berani ambil keputusan yang berani terkait masalah hukum," ungkap Melli.

Melli mengatakan seharusnya Presiden Jokowi lebih hati-hati dan serius dalam memilih jaksa agung dan menkumham. Ia juga mengingatkan agar presiden tidak hanya mengurus soal ekonomi saja karena rakyat Indonesia memerlukan sosok yang bisa membuat perubahan di segala bidang, termasuk di bidang hukum.

Ia menyatakan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY, walaupun mungkin ada beberapa perbaikan, tetapi masih lambat dan masyarakat masih punya masalah untuk mengakses sistem hukum yang adil, setara, terpadu, dan berkualitas tinggi. Ia menjelaskan peradilan masih tidak dapat diandalkan untuk menyelesaikan perselisihan dan untuk memastikan hak karena kadang masih harus mengandalkan upaya koruptif.

"Presiden Jokowi punya pekerjaan rumah untuk membenahi banyak masalah hukum seperti itu," ujarnya.

Melli menyoroti sikap menkumham yang malah sibuk mengurusi masalah partai di awal masa kerjanya daripada masalah-masalah hukum yang lebih fundamental dan strategis seperti penegakan HAM dan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Oleh karena itu, jaksa agung diharapkan bisa memisahkan kepentingan politik dengan kepentingan negara.

"Jaksa Agung harusnya selama ini jadi pemeran utama dalam penegakkan hukum, tapi masyarakat lebih percaya kepada KPK yang lebih sedikit jumlah sumber daya manusianya," cetus Melli.