Kemenkeu Pastikan Keikutsertaan Indonesia Dalam AIIB

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan keikutsertaan Indonesia dalam Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang diprakarsai oleh Tiongkok, setelah sebelumnya tertunda karena adanya masa transisi pemerintahan baru.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/11/2014), menyebutkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) AIIB telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang dihadiri oleh Duta Besar Tiongkok dan beberapa pejabat Kementerian Keuangan serta Kementerian Luar Negeri.

Setelah penandatanganan ini, Indonesia bersama 21 negara lainnya akan terlibat dalam persiapan operasional pembentukan AIIB untuk menyusun rancangan Articles of Agreement dan memberikan dukungan teknis terkait proses negosiasi aturan tersebut.

Bagi Indonesia, pendirian AIIB ini penting karena bermanfaat untuk akselerasi pembangunan sektor infrastruktur di dalam negeri yang mencakup sektor energi, transportasi, telekomunikasi, pembangunan pertanian dan infrastruktur perdesaan, sanitasi dan air bersih, perlindungan lingkungan, logistik dan perkotaan serta sektor produktif lainnya.

Nota kesepahaman pendirian AIIB telah ditandatangani pada 23-24 Oktober 2014 oleh 21 negara, termasuk sembilan negara ASEAN kecuali Indonesia, yang terdiri dari tujuh bagian terkait mandat, operasional, modal dan penyertaan, keanggotaan, tata kelola, kantor pusat dan lain-lain.

"Pada kesempatan itu, Indonesia tidak dapat menandatangani karena masih proses transisi pemerintahan baru. Namun, Indonesia sempat hadir dalam proses penandatanganan MoU dan bertindak sebagai 'potential founding member' yang diberikan fleksibilitas waktu khusus oleh Tiongkok," jelas Yudi.

Inisiatif pembentukan AIIB dilakukan oleh Tiongkok pada pertemuan APEC 2013 di Bali, dengan tujuan untuk mendukung konektivitas, integrasi dan peningkatan ekonomi secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing Asia dan untuk memenuhi "gap" dalam pembiayaan infrastruktur yang belum dipenuhi Bank Pembangunan Multilateral lain. (Ant)