Market Indices

Ekonomi Indonesia: Masalah-masalah yang Harus Dicermati (2)

Oleh Ihsan - Rubrik Ekonomi Bisnis

02 Juli 2012 13:00:00 WIB

Dengan optimisme yang begitu tinggi, maka tentunya tidaklah diharamkan bila protokol manajemen resiko diberlakukan secara bertahap, dinamis dan fleksibel. Terutama terkait dengan sisi pembiayaan negeri ini dalam valuta asing. Seperti yang diketahui, posisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2012 mencapai kurang lebih US$225 miliar (Rp1.900 triliun lebih). Dengan komposisi, utang pemerintah sebesar US$118,7 miliar dan utang swasta US$106,2 miliar. Dari data tersebut didapatkan rasio total utang luar negeri terhadap PDB mencapai di atas 25%. Atau dengan kata lain, rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap neraca transaksi berjalan (debt service ratio) 22,5%. Sedangkan di sisi lain, rasio total utang luar negeri terhadap hasil ekspor mencapai 96,8%.


    Dari data-data diatas, secara normal, kondisi finansial negeri ini memang tidak juga benar-benar berada dalam keadaan aman. Penggunaan nilai PDB pada pada perhitungan rasio utang negara tidak serta merta mencerminkan kemampuan negeri ini untuk memiliki neraca utang yang “sehat”. Karena lebih dari 70% sumber tambang nasional dan 40% kekayaan nominal Indonesia bukan berada pada kepemilikan komponen bangsa ini.


      Keadaan miris ini akan bertambah miris jika suatu saat terjadi krisis, porsi asing  ini akan ditarik oleh pemiliknya kembali ke negaranya masing-masing. Resiko menganganya lubang cadangan likuiditas valas akan kian tinggi. Jika pemerintah tidak memiliki cadangan “cash” valas yang mencukupi, tekanan hebat akan bergulung datang melalui tagihan-tagihan utang luar negeri. Belum lagi penafsiran yang lebih “telanjang” tentang rasio utang luar negeri terhadap hasil ekspor yang diatas 90%. Nilai sebesar itu bisa dibilang mencerminkan betapa aliran pendapatan bersih negeri ini sebagian besar telah “diijonkan” untuk pembayaran beban utang valas.


    Situasi tersebut diatas jelas akan menjadikan “tata laksana baku” pelaksanaan manajemen resikonya akan menjadi lebih berat ke arah sektor fiskal. Usaha-usaha penjagaan penerimaan domestik berupa pajak, efektivitas belanja negara, efisiensi di manajemen proyek negara, serta pencarian proporsi ideal terhadap manajemen utang domestik adalah usaha-usaha pokok pengamanan yang akan dan telah menjadi standar baku operator keuangan negara. Selain sisi fiskal, tindakan “baku” yang lebih riil adalah jargon lama tentang perlindungan pasar domestik terhadap serbuan barang impor. Dilanjutkan dengan “iklan” tentang penataan iklim bisnis yang lebih fokus untuk mendorong investasi domestik. Sedangkan permasalahah biaya logistik, biaya produksi, dan tingkat suku bunga bank, menjadi sisi lain janji solusi peningkatan kekebalan krisis.


    Skenario penambahan imunitas perekonomian Indonesia selanjutnya datang dari daya efisiensi birokrasi dan daya akselerasi proyek-proyek infrastruktur. Program pemerintah yang bertajuk MP3EI, SisLogNas, serta pengadaan barang nasional secara online, bukan lagi waktunya menjadi jargon kosong belaka. Plus, terkait dengan tata laksana birokrasi khususnya yang mengenai masih tumpang tindihnya peraturan di setiap level birokrasi. Peningkatan dukungan riil pemerintah terhadap pengusaha nasional yang ingin menginvestasikan dananya di dalam negeri juga menjadi perhatian tersendiri.


Berkaitan dengan hal ini, pendirian Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah terobosan yang sangat berani dan prestisius. Pengusaha nasional nantinya diharapkan tidak perlu lagi harus “memarkir” dan “memutar” dana hasil usaha mereka di sistem keuangan luar negeri. Karena seiring dengan berdirinya OJK, di masa depan akan bermunculan pula produk-produk keuangan hibrid nan inovatif, baik yang diperuntukkan bagi aktivitas “lindung nilai” ataupun hanya sebatas produk “investasi biasa”. Keberadaan lembaga ini akan sangat mampu membuat “ketebalan” dompet rekening valas negeri ini mencapai titik teramannya.


    Dari sekian banyak skenario manajemen resiko menghadapai turbulensi perekonomian, seyogyanya ada satu prinsip suci yang tidak boleh “dikhianati” oleh para operator keuangan negeri ini. Prinsip tersebut adalah Indonesia haruslah tetap mampu menjadikan sumber kekayaannya diisi oleh eksekusi transaksi-transaksi perdagangan internasional nan “riil”. Bukan dari perjanjian “pengadaan” likuiditas yang bersifat “pasif” dan hanya berupa “cadangan”. Hal ini dikarenakan likuiditas yang dihasilkan lebih bersifat “aktif” dan memiliki daya “pengganda” perekonomian yang lebih “sejati”.


    Sedangkan bagi dunia perbankan dalam negeri, fleksibilitas dan sensitifitas tinggi dalam melakukan gerakan “pengereman” kredit benar-benar amat dibutuhkan. Pengucuran likiuditas valas mereka bagi proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang berorientasi ekspor merupakan salah satu jalan “pencerahan” yang akan mendatangkan keuntungan berlimpah di masa depan. Ketakutan akan menurunnya pendapatan di masa depan sebaiknya segera disimpan jauh-jauh. Karena siapapun tahu, negeri ini adalah salah satu wilayah dengan kekayaan alam dan demografis terbaik di muka bumi. Bukankah itu yang dicari  para bankir? ###
RANGGA LESMANA

BOKS:


Perkembangan Ekonomi Indonesia Hingga Paro Pertama 2012:


1.    Angka inflasi (year to date) masih terjaga di 4,5%.
2.    Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% dan ditargetkan mencapai 6,5% pada akhir tahun mendatang.
3.    Defisit anggaran terhadap total anggaran terjaga di bawah level 2,5%.
4.    Jumlah penerimaan negara yang cenderung tetap terjaga.


(redaksi@wartaekonomi.com)
Foto: Sufri Yuliardi
Sumber: Warta Ekonomi No.13/2012 bag-2 (habis)

Recomended Reading

Executive Brief

BI: Pembangunan "smelter" minerba percepat pertumbuhan ekonomi.

Libur panjang, wisatawan serbu kota Bandung.

Perayaan Hari Raya Paskah berlangsung khidmat di sejumlah daerah.

Gempa 5,6 SR guncang Gunung Kidul Yogyakarta, Jumat (18/4) malam.

Winson sebut isu utang Rp 14 T Kertas Nusantara trik jatuhkan Prabowo.

Timnas U-19 ditahan imbang al-Shabab dengan skor 2-2, Jumat (18/4) malam.

Putin: Saya berharap tidak gunakan kekuatan militer di Ukraina Timur.

Indonesia Property Watch: Alasan akuisisi BTN mengada-ada.

Pemerintah timbang pengurangan kewajiban bea keluar tambang mineral.

KKP akui kemampuan awasi pencurian ikan di perairan RI terbatas.

Dahlan minta Freeport setor dividen interim.

BPS cegah korupsi dengan Program Pengendalian Gratifikasi.

OJK kaji mekanisme akuisisi Bank Mandiri atas BTN.

BPS pastikan harga komoditas dalam negeri terkendali.

LPS akan likuidasi Tugu Kencana di Sukoharjo.

PT Phapros akan lakukan IPO pada tahun 2015.

Dahlan: Akuisisi BTN, Bank Mandiri akan kalahkan Bank Malaysia.

Standard Chartered: Harga BBM bersubsidi harus naik.

KPU: Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tanggal 18-20 Mei 2014.

Syarief Hasan: Demokrat tetap lanjutkan konvensi dan ajukan capres.