Market Indices

Ekonomi Indonesia: Masalah-masalah yang Harus Dicermati (2)

Oleh Ihsan - Rubrik Ekonomi Bisnis

02 Juli 2012 13:00:00 WIB

Dengan optimisme yang begitu tinggi, maka tentunya tidaklah diharamkan bila protokol manajemen resiko diberlakukan secara bertahap, dinamis dan fleksibel. Terutama terkait dengan sisi pembiayaan negeri ini dalam valuta asing. Seperti yang diketahui, posisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2012 mencapai kurang lebih US$225 miliar (Rp1.900 triliun lebih). Dengan komposisi, utang pemerintah sebesar US$118,7 miliar dan utang swasta US$106,2 miliar. Dari data tersebut didapatkan rasio total utang luar negeri terhadap PDB mencapai di atas 25%. Atau dengan kata lain, rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap neraca transaksi berjalan (debt service ratio) 22,5%. Sedangkan di sisi lain, rasio total utang luar negeri terhadap hasil ekspor mencapai 96,8%.


    Dari data-data diatas, secara normal, kondisi finansial negeri ini memang tidak juga benar-benar berada dalam keadaan aman. Penggunaan nilai PDB pada pada perhitungan rasio utang negara tidak serta merta mencerminkan kemampuan negeri ini untuk memiliki neraca utang yang “sehat”. Karena lebih dari 70% sumber tambang nasional dan 40% kekayaan nominal Indonesia bukan berada pada kepemilikan komponen bangsa ini.


      Keadaan miris ini akan bertambah miris jika suatu saat terjadi krisis, porsi asing  ini akan ditarik oleh pemiliknya kembali ke negaranya masing-masing. Resiko menganganya lubang cadangan likuiditas valas akan kian tinggi. Jika pemerintah tidak memiliki cadangan “cash” valas yang mencukupi, tekanan hebat akan bergulung datang melalui tagihan-tagihan utang luar negeri. Belum lagi penafsiran yang lebih “telanjang” tentang rasio utang luar negeri terhadap hasil ekspor yang diatas 90%. Nilai sebesar itu bisa dibilang mencerminkan betapa aliran pendapatan bersih negeri ini sebagian besar telah “diijonkan” untuk pembayaran beban utang valas.


    Situasi tersebut diatas jelas akan menjadikan “tata laksana baku” pelaksanaan manajemen resikonya akan menjadi lebih berat ke arah sektor fiskal. Usaha-usaha penjagaan penerimaan domestik berupa pajak, efektivitas belanja negara, efisiensi di manajemen proyek negara, serta pencarian proporsi ideal terhadap manajemen utang domestik adalah usaha-usaha pokok pengamanan yang akan dan telah menjadi standar baku operator keuangan negara. Selain sisi fiskal, tindakan “baku” yang lebih riil adalah jargon lama tentang perlindungan pasar domestik terhadap serbuan barang impor. Dilanjutkan dengan “iklan” tentang penataan iklim bisnis yang lebih fokus untuk mendorong investasi domestik. Sedangkan permasalahah biaya logistik, biaya produksi, dan tingkat suku bunga bank, menjadi sisi lain janji solusi peningkatan kekebalan krisis.


    Skenario penambahan imunitas perekonomian Indonesia selanjutnya datang dari daya efisiensi birokrasi dan daya akselerasi proyek-proyek infrastruktur. Program pemerintah yang bertajuk MP3EI, SisLogNas, serta pengadaan barang nasional secara online, bukan lagi waktunya menjadi jargon kosong belaka. Plus, terkait dengan tata laksana birokrasi khususnya yang mengenai masih tumpang tindihnya peraturan di setiap level birokrasi. Peningkatan dukungan riil pemerintah terhadap pengusaha nasional yang ingin menginvestasikan dananya di dalam negeri juga menjadi perhatian tersendiri.


Berkaitan dengan hal ini, pendirian Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah terobosan yang sangat berani dan prestisius. Pengusaha nasional nantinya diharapkan tidak perlu lagi harus “memarkir” dan “memutar” dana hasil usaha mereka di sistem keuangan luar negeri. Karena seiring dengan berdirinya OJK, di masa depan akan bermunculan pula produk-produk keuangan hibrid nan inovatif, baik yang diperuntukkan bagi aktivitas “lindung nilai” ataupun hanya sebatas produk “investasi biasa”. Keberadaan lembaga ini akan sangat mampu membuat “ketebalan” dompet rekening valas negeri ini mencapai titik teramannya.


    Dari sekian banyak skenario manajemen resiko menghadapai turbulensi perekonomian, seyogyanya ada satu prinsip suci yang tidak boleh “dikhianati” oleh para operator keuangan negeri ini. Prinsip tersebut adalah Indonesia haruslah tetap mampu menjadikan sumber kekayaannya diisi oleh eksekusi transaksi-transaksi perdagangan internasional nan “riil”. Bukan dari perjanjian “pengadaan” likuiditas yang bersifat “pasif” dan hanya berupa “cadangan”. Hal ini dikarenakan likuiditas yang dihasilkan lebih bersifat “aktif” dan memiliki daya “pengganda” perekonomian yang lebih “sejati”.


    Sedangkan bagi dunia perbankan dalam negeri, fleksibilitas dan sensitifitas tinggi dalam melakukan gerakan “pengereman” kredit benar-benar amat dibutuhkan. Pengucuran likiuditas valas mereka bagi proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang berorientasi ekspor merupakan salah satu jalan “pencerahan” yang akan mendatangkan keuntungan berlimpah di masa depan. Ketakutan akan menurunnya pendapatan di masa depan sebaiknya segera disimpan jauh-jauh. Karena siapapun tahu, negeri ini adalah salah satu wilayah dengan kekayaan alam dan demografis terbaik di muka bumi. Bukankah itu yang dicari  para bankir? ###
RANGGA LESMANA

BOKS:


Perkembangan Ekonomi Indonesia Hingga Paro Pertama 2012:


1.    Angka inflasi (year to date) masih terjaga di 4,5%.
2.    Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% dan ditargetkan mencapai 6,5% pada akhir tahun mendatang.
3.    Defisit anggaran terhadap total anggaran terjaga di bawah level 2,5%.
4.    Jumlah penerimaan negara yang cenderung tetap terjaga.


(redaksi@wartaekonomi.com)
Foto: Sufri Yuliardi
Sumber: Warta Ekonomi No.13/2012 bag-2 (habis)

Recomended Reading

Kabar EkBis

03 September 2014 - Infrastruktur

Menhub: Penerapan ERP Tidak Hanya di Jakarta

03 September 2014 - Ekonomi Bisnis

Kemendag: Ekspor-Impor Bulan Juli 2014 Melemah

Executive Brief

DBS Indonesia luncurkan program Penasehat Modal Kerja.

Boediono berikan arahan strategis pada Tim Transisi Jokowi-JK mengenai RAPBN 2015.

Menkeu: Jokowi dapat revisi pasal di APBN-P 2014 untuk tambah kuota BBM bersubsidi.

BI: Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2014 lebih baik dari perkiraan bank sentral.

Bappenas sandingkan program prioritas Jokowi dengan program kebijakan SBY.

Pengamat: Pemerintah perlu genjot pertumbuhan ekonomi yang lambat.

BI isyaratkan akan terus menahan suku bunga acuan.

BPS catat kenaikan tarif tenaga listrik menjadi salah satu komoditas penyumbang laju inflasi.

KSEI harapkan bank pembayaran transaksi bursa terintegrasi dengan fasilitas AKSes.

Wamenkeu: Target laju inflasi hingga akhir 2014 sebesar 5,3 persen dapat tercapai.

OJK akan bentuk tim pengembang surat utang.

Pengamat: Pembiayaan perbankan nasional masih terbatas dalam pembangunan infrastruktur.

OJK: Tingkat kepercayaan investor terhadap instrumen investasi reksa dana meningkat.

Pemerintah siapkan langkah terobosan untuk dorong pemulihan hutan yang alami kebakaran.

Bali raih devisa sebesar 50.745,77 dolar AS dari ekspor kerajinan tulang.

Selandia Baru nilai Makassar tempat yang menjanjikan di bidang investasi pangan. 

BI sarankan industri hijau cari pasar baru.

Hipmi usulkan agar pemerintah tidak naikkan harga solar bersubsidi.

Peluang industri nutrisi termasuk susu di Indonesia dinilai semakin prospektif.

Citilink Indonesia bersinergi dengan operator akomodasi pariwisata Best Western International.

Entertainment & Life Style

31 Agustus 2014 - Olahraga

Alex Song "Barcelona" Perkuat West Ham

31 Agustus 2014 - Olahraga

Chelsea Tundukkan Everton