Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BPK Siap Terbuka Dalam LHP

Warta Ekonomi -

WE Online, Mamuju-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, siap terbuka dalam menginformasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pemerintah di Sulbar dan kabupatennya.

"Sepanjang masyarakat yang ingin mengetahui LHP memiliki identitas maka LHP akan dibeberkan untuk diketahui," kata Humas BPK-RI Perwakilan Sulbar, Risma Nahrawi di Mamuju, Jumatn(19/12/2014).

Ia mengatakan, BPK Sulbar tidak akan menutupi hasil LHP kecuali proses audit melakukan LHP karena itu kewenangan BPK.

Menurut dia, masyarakat dipersilahkan meminta data LHP pengelolaan anggaran APBD pemerintah di Sulbar dan pemerintah kabupaten sebagai kebutuhan informasi.

Risma mengatakan, berdasarkan rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 423 temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulbar sama sekali belum ditindaklanjuti pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Sulbar.

Ia mengatakan, temuan yang belum ditindaklanjuti terhadap pengelolaan anggaran APBD Sulbar dan sejumlah Kabupatennya tersebut berlansung sejak tahun 2006 sampai 2014 dan nilainya mencapai Rp14,6 miliar.

Menurut dia, secara keseluruhan temuan pengelolaan anggaran pemerintah di Sulbar dan pemerintah di kabupatennya mencapai 1.768 temuan dengan nilai Rp746 miliar.

"Dari temuan tersebut yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti mencapai 3,782 temuan dengan nilai Rp300 miliar, sementara yang sesuai dengan rekomendasi mencapai 1.560 temuan dengan nilai Rp91 miliar," katanya.

Sementara kata dia, yang belum sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut mencapai 1.801 temuan dengan nilai mencapai Rp199 miliar.

Ia berharap pemerintah di Sulbar dan pemerintah ditingkat Kabupaten segera menindaklanjuti temuan BPK perwakilan Sulbar agar sesuai dengan rekomendasi.

"Begitu juga yang sama sekali belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti agar temuan BPK tidak menjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan keuangan negara," pungkasnya. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Annisa Nurfitri

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: