Market Indices

APBN: Menuju Anggaran Berimbang 2014, Perlukah? (I)

Oleh Hatta - Rubrik Ekonomi Bisnis

27 Juli 2012 17:02:00 WIB

Untuk mencapai anggaran berimbang, pemerintah harus mengendalikan belanja sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan.


Pemerintah terus mengupayakan kemungkinan Indonesia kembali menerapkan kebijakan pengelolaan anggaran berimbang. Tahun ini defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,23% dari produk domestik bruto (PDB) akibat batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun menambah utang untuk menutup defisit yang bukan diakibatkan pengeluaran yang bersifat jangka panjang dan memiliki efek berganda di masa depan tidak akan menjadi opsi yang akan dipertimbangkan pemerintah.


Kebijakan pengelolaan anggaran berimbang berarti penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan utang pemerintah yang kian membesar untuk membiayai defisit anggaran. Untuk mencapainya, dengan kondisi perekonomian saat ini, berarti pemerintah harus menekan pengeluarannya, atau meningkatkan pendapatan negara.


Pemerintah mengakui bahwa defisit anggaran tahun 2012 ini dikarenakan batalnya kenaikan harga BBM yang menyebabkan subsidi bahan bakar membengkak. Saat ini pengendalian subsidi bahan bakar akan sangat sulit dilakukan, belanja rutin pemerintah seperti belanja pegawai, belanja modal, dan pos belanja rutin lainnya juga sulit untuk ditekan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengatakan jika pemerintah ingin mencapai anggaran berimbang harus meningkatkan penerimaannya.


Bisa atau tidaknya, atau mungkin lebih tepatnya perlu atau tidaknya Indonesia kembali menerapkan pengelolaan anggaran berimbang pemerintah harus belajar dari pengalaman masa lalu dan melihat kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang. Selama masa Orde Baru Indonesia menerapkan kebijakan pengelolaan anggaran berimbang. Namun karena pada waktu itu utang diperhitungkan sebagai pendapatan, ketika penerimaan negara tidak sebesar pengeluarannya, dan selisih tersebut dibiayai oleh utang, utang pemerintah pun membengkak hingga mencapai 89% dari PDB pada tahun 2000.


Penerimaan negara juga bisa lebih besar dari pengeluaran, seperti yang terjadi pada era boom minyak antara tahun 70-80. Jika kondisi itu terjadi, di bawah kebijakan anggaran berimbang pemerintah harus menghabiskan surplus anggaran pada tahun anggaran yang sama. Padahal saat itu pemerintah memiliki opsi lain yakni surplus tersebut ditabung untuk membiayai perekonomian tahun berikutnya. Sehingga jika pada tahun berikutnya, dengan berbagai perkembangan kondisi perekonomian APBN dianggarkan defisit dana lebih dari tahun sebelumnya bisa membiayai defisit.


Happy Fajrian 

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 15/2012

Recomended Reading

Kabar EkBis

18 April 2014 - Ekonomi Bisnis

Pakaian Produk Bali Raup Devisa US$ 6,36 Juta

17 April 2014 - Ekonomi Bisnis

Centro Keramik Akan Luncurkan Keramik Batik

17 April 2014 - Agrikultur

AEKI: Harga Kopi Naik Dua Kali Lipat

Kabar Indonesia

18 April 2014 - Nasional

Impor Sapi Naik 50 Persen Kuartal II

Executive Brief

BI: Pembangunan "smelter" minerba percepat pertumbuhan ekonomi.

Libur panjang, wisatawan serbu kota Bandung.

Perayaan Hari Raya Paskah berlangsung khidmat di sejumlah daerah.

Gempa 5,6 SR guncang Gunung Kidul Yogyakarta, Jumat (18/4) malam.

Winson sebut isu utang Rp 14 T Kertas Nusantara trik jatuhkan Prabowo.

Timnas U-19 ditahan imbang al-Shabab dengan skor 2-2, Jumat (18/4) malam.

Putin: Saya berharap tidak gunakan kekuatan militer di Ukraina Timur.

Indonesia Property Watch: Alasan akuisisi BTN mengada-ada.

Pemerintah timbang pengurangan kewajiban bea keluar tambang mineral.

KKP akui kemampuan awasi pencurian ikan di perairan RI terbatas.

Dahlan minta Freeport setor dividen interim.

BPS cegah korupsi dengan Program Pengendalian Gratifikasi.

OJK kaji mekanisme akuisisi Bank Mandiri atas BTN.

BPS pastikan harga komoditas dalam negeri terkendali.

LPS akan likuidasi Tugu Kencana di Sukoharjo.

PT Phapros akan lakukan IPO pada tahun 2015.

Dahlan: Akuisisi BTN, Bank Mandiri akan kalahkan Bank Malaysia.

Standard Chartered: Harga BBM bersubsidi harus naik.

KPU: Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tanggal 18-20 Mei 2014.

Syarief Hasan: Demokrat tetap lanjutkan konvensi dan ajukan capres.

Recommended Reading

Jum'at, 18/04/2014 17:30 WIB

Menkes Temukan 150 Penderita Kusta di Asmat

Jum'at, 18/04/2014 15:30 WIB

Dahlan Ultimatum Pertamina dan PLN Tuntaskan Jual Beli Listrik

Jum'at, 18/04/2014 13:30 WIB

Tolak Pemilu, 70 Pemuda Aljazair Cedera

Jum'at, 18/04/2014 13:06 WIB

Peringatan untuk Operator Seluler

Jum'at, 18/04/2014 08:35 WIB

Krisis Ukraina Sebabkan Nilai Dolar dan Euro Datar

Jum'at, 18/04/2014 07:30 WIB

Menkeu Minta Kementerian BUMN Tagih Dividen Freeport

Jum'at, 18/04/2014 04:30 WIB

Pemerintah Pertimbangkan Pengurangan Bea Keluar Tambang

Kamis, 17/04/2014 18:33 WIB

Ronaldo Dkk Akan Unjuk Kemampuan Di Indonesia

Entertainment & Life Style

18 April 2014 - Olahraga

Kiper Everton Howard Perpanjang Kontrak

18 April 2014 - Olahraga

Atletico Menuju Gelar Liga