Market Indices

APBN: Menuju Anggaran Berimbang 2014, Perlukah? (I)

Oleh Hatta - Rubrik Ekonomi Bisnis

27 Juli 2012 17:02:00 WIB

Untuk mencapai anggaran berimbang, pemerintah harus mengendalikan belanja sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan.


Pemerintah terus mengupayakan kemungkinan Indonesia kembali menerapkan kebijakan pengelolaan anggaran berimbang. Tahun ini defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,23% dari produk domestik bruto (PDB) akibat batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun menambah utang untuk menutup defisit yang bukan diakibatkan pengeluaran yang bersifat jangka panjang dan memiliki efek berganda di masa depan tidak akan menjadi opsi yang akan dipertimbangkan pemerintah.


Kebijakan pengelolaan anggaran berimbang berarti penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan utang pemerintah yang kian membesar untuk membiayai defisit anggaran. Untuk mencapainya, dengan kondisi perekonomian saat ini, berarti pemerintah harus menekan pengeluarannya, atau meningkatkan pendapatan negara.


Pemerintah mengakui bahwa defisit anggaran tahun 2012 ini dikarenakan batalnya kenaikan harga BBM yang menyebabkan subsidi bahan bakar membengkak. Saat ini pengendalian subsidi bahan bakar akan sangat sulit dilakukan, belanja rutin pemerintah seperti belanja pegawai, belanja modal, dan pos belanja rutin lainnya juga sulit untuk ditekan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengatakan jika pemerintah ingin mencapai anggaran berimbang harus meningkatkan penerimaannya.


Bisa atau tidaknya, atau mungkin lebih tepatnya perlu atau tidaknya Indonesia kembali menerapkan pengelolaan anggaran berimbang pemerintah harus belajar dari pengalaman masa lalu dan melihat kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang. Selama masa Orde Baru Indonesia menerapkan kebijakan pengelolaan anggaran berimbang. Namun karena pada waktu itu utang diperhitungkan sebagai pendapatan, ketika penerimaan negara tidak sebesar pengeluarannya, dan selisih tersebut dibiayai oleh utang, utang pemerintah pun membengkak hingga mencapai 89% dari PDB pada tahun 2000.


Penerimaan negara juga bisa lebih besar dari pengeluaran, seperti yang terjadi pada era boom minyak antara tahun 70-80. Jika kondisi itu terjadi, di bawah kebijakan anggaran berimbang pemerintah harus menghabiskan surplus anggaran pada tahun anggaran yang sama. Padahal saat itu pemerintah memiliki opsi lain yakni surplus tersebut ditabung untuk membiayai perekonomian tahun berikutnya. Sehingga jika pada tahun berikutnya, dengan berbagai perkembangan kondisi perekonomian APBN dianggarkan defisit dana lebih dari tahun sebelumnya bisa membiayai defisit.


Happy Fajrian 

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 15/2012

Recomended Reading

Kabar Indonesia

22 Agustus 2014 - Politik

Jokowi-JK Resmi Dikawal Paspampres

Executive Brief

Bank Mandiri, Pos Indonesia, dan Taspen realisasikan pembentukan bank joint venture.

Menkeu: Kebijakan makro ekonomi Indonesia 2015 akan lebih konservatif dan berhati-hati.

Menkeu: Penyerapan anggaran negara pada tahun 2015 harus lebih efektif.

HSBC: Pertumbuhan manufaktur Tiongkok melambat pada Agustus.

Elnusa dirikan dua anak usaha baru.

ADB: Acuan garis kemiskinan Indonesia perlu disesuaikan.

BI: Asumsi nilai tukar rupiah 2015 sudah perhitungkan kenaikan suku bunga The Fed

Kemenkeu: Freeport siap untuk bayar deviden sebesar Rp 800 miliar kepada pemerintah.

BKPM: Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sempurna.

CT: Dirut Pertamina pengganti Karen akan dipilih dan ditetapkan pemerintahan baru.

BKPM optimis investasi akan terus meningkat.

Panin Asset Management tawarkan produk reksa dana melalui penjualan properti.

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

Entertainment & Life Style

22 Agustus 2014 - Olahraga

Ancelotti: Di Maria Ingin Keluar Dari Real

21 Agustus 2014 - Entertainment & Life Style

Cara-cara Unik Ini Bisa Hasilkan Orgasme

21 Agustus 2014 - Olahraga

Swansea Rekrut Bek Argentina Fernandez