Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kiara: Kebijakan Menteri Susi Cuma Pandai Melarang

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan sektor kelautan dan perikanan semestinya jangan hanya melarang tetapi harus pula memberikan solusi yang menyeluruh sehingga tidak ada pihak yang sangat dirugikan.

"Kongkritnya, Permen (Peraturan Menteri) tidak hanya melarang tetapi memberi peluang kepada masyarakat terdampak untuk tetap bisa melanjutkan kehidupannya," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Menurut Abdul Halim, aturan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pandai melarang, tetapi belum pandai memberi solusi untuk masyarakat pelaku perikanan skala kecil.

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan kebijakan pemerintah melalui KKP jangan sampai merugikan nelayan kecil yang rata-rata masih belum sejahtera.

"KNTI memberi apresiasi kepada pemerintah telah meletakkan agenda kemaritiman sebagai fokus lima tahun ke depan. Namun menyayangkan bilamana nelayan dan petambak ikan skala kecil belum dilibatkan dalam inisiasasi, implementasi, dan hingga pengawasan pembangunan kelautan," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Menurut Riza Damanik, pengabaian terhadap nelayan dan petambak berskala kecil dinilai merupakan langkah yang kontraproduktif karena partisipasi nelayan adalah kunci keberhasilan pengelolaan sektor perikanan. Riza menegaskan, KNTI mendukung pemerintah memberantas pencurian ikan, mencabut izin bongkar-muat ikan di tengah laut ("transshipment"), melarang penggunaan alat tangkap merusak, dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dengan memilah dan memilih komoditas ikan yang boleh diperdagangkan.

Namun, ujar dia, kebijakan itu harus diikuti dengan strategi komprehensif untuk memastikan nelayan dan pembudidaya ikan kecil tidak justru dirugikan. "Pemerintah dapat intervensi pasar untuk memberikan disinsentif terhadap produk-produk perikanan yang ditangkap ataupun diperdagangkan dengan cara yang tidak adil dan merusak," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyoroti tiga permasalahan utama yang dinilai terus menghambat nelayan tradisional guna meningkatkan tingkat kesejahteraannnya di Tanah Air.

"Masalahnya ada tiga, yang pertama adalah susah mencari BBM (bahan bakar minyak)," kata Edhy Prabowo dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).

Politisi Partai Gerindra itu juga menyebutkan bahwa tidak hanya sukar mencari BBM, tetapi nelayan juga kerap menghadapi persoalan ada BBM tetapi tidak bisa melaut karena cuaca buruk dan ombak tinggi. Persoalan kedua, ujar dia, adalah sukarnya mendapatkan akses permodalan yang tidak hanya dihadapi para nelayan tradisional tetapi juga beragam kalangan di negeri ini.

Sedangkan persoalan ketiga adalah sukarnya mendapatkan alat tangkap yang sangat vital digunakan dalam operasionalnya di laut guna menangkap ikan.

Sebagaimana diberitakan, tingkat harga jaring penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan tradisional dinilai merupakan yang termahal di negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: