Market Indices

Ekonomi Kreatif Sebagai Potensi Ekonomi Daerah

Oleh Hatta - Rubrik Daerah

22 Agustus 2012 17:16:00 WIB

Dalam pencanangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 oleh pemerintah, maka setiap daerah harus mempersiapkan faktor-faktor pendukung yang dapat menggerakkan industri kreatif dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah secara menyeluruh. Sektor industrialisasi sebagai sektor pendukung ekonomi kreatif yang dapat menjadikan kegiatan ekonomi makin tinggi, tetapi disertai dengan faktor-faktor pendukung seperti sumber daya manusia yang siap bersaing serta teknologi yang canggih dan inovatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menilai Kota Bandung lebih matang dalam mengembangkan usaha kreatifnya. Contoh ekonomi kreatif yang sangat berkembang di Kota Bandung adalah factory outlet (FO), yang mampu menjadi contoh terbaik bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Kota tersebut juga sudah memiliki komite gabungan antara pengusaha industri kreatif dan pemerintah daerah, sehingga terbukti pemerintah daerahnya bersinergi dengan para investor untuk memajukan ekonomi kreatif daerahnya. Dampaknya, konsentrasi kegiatan ekonomi kreatif yang tinggi di daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan investasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Selain itu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah agar dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi (TI)-nya dilakukan dengan membentuk inkubator supaya bisa memfasilitasi pengusaha kreatif di bidang itu. Pada 2012 ditargetkan akan didirikan inkubator untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis TI di 33 provinsi. Maka, pemerintah daerah perlu membiayai perangkat lunak terkait TI  tersebut.

Dari hasil riset Warta Ekonomi diperoleh fakta bahwa daerah-daerah yang kaya pendapatan tetap ditunjang dengan pendukung infrastruktur yang cukup baik. Ini dapat diketahui bahwa daerah yang memiliki penerimaan APBD yang cukup besar diimbangi pula dengan belanja pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur yang cukup baik. Maka, itu artinya, pemerintah daerah tersebut tetap mengutamakan adanya pembangunan infrastruktur yang baik di wilayahnya. Bahwa terdapat belanja modal yang harus dioptimalkan pemerintah daerah dalam pemanfaatan infrastruktur, tetapi hanya 30%-50% saja yang dianggarkan pemerintah daerah untuk belanja modal, sedangkan anggaran untuk belanja pegawai dapat mencapai lebih dari 50% dari total penerimaan APBD. Dengan demikian, seharusnya, sarana dan prasarana infrastruktur daerah harus memadai dan lengkap untuk publik, tetapi, dengan catatan, semua itu tanpa adanya penyelewengan anggaran dan, tentu saja, disertai efisiensi anggaran. Selain itu, daerah yang kaya pendapatan diharapkan masyarakatnya juga mengalami kesejahteraan yang baik dan berkurangnya masyarakat miskin di wilayah tersebut. Riset Warta Ekonomi terhadap Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kabupaten Siak, Bogor, dan Kota Medan menemukan bahwa pemeringkat daerah terkaya tersebut mempunyai kualitas masyarakat yang baik. Hal ini juga menjadi faktor penentu keberhasilan perekonomian daerah.

 

Alnisa Septya Ratu

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 12/2012

Recomended Reading

Rabu, 27/08/2014 04:13 WIB

Palestina Tolak Lucuti Senjata Hamas

Rabu, 27/08/2014 05:59 WIB

Pemerintah Tidak akan Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Rabu, 27/08/2014 01:00 WIB

Persipura Jayapura Bantai Kuwait SC 6-1

Executive Brief

DPR akui adanya keinginan pemerintah lakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi 2014.

Bank Mandiri perkuat kantor luar negeri untuk dukung pertumbuhan bisnis.

BI: Pengelolaan BBM bersubsidi jadi kendala pertumbuhan ekonomi nasional.

BI harapkan perbankan syariah di dalam negeri aktif terbitkan instrumen pendanaan.

Menkeu tegaskan kuota BBM bersubsidi 2014 sebesar 46 juta kiloliter tidak bisa ditambah.

Sjarifuddin Hasan minta pengganti dirinya fokus rampungkan RUU Perkoperasian.

Wamenhub tegaskan sistem transportasi di Indonesia harus terintegrasi.

Telkom jajaki pengembangan bisnis ke Australia.

Kemenperin susun RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri.

Bank Mandiri catatkan transaksi ekspor-impor hingga Juni 2014 sebesar 60,6 miliar dolar AS.

BNI: Perekonomian Indonesia dapat tumbuh dengan jauh lebih baik dibanding saat ini.

DPR dukung wacana pembentukan Badan Pendapatan Negara.

BNI: Persiapan perbankan hadapi MEA 2015 tidak harus melalui konsolidasi.

OJK sarankan bank-bank BUMN gaet BPD di sejumlah wilayah di Tanah Air.

Ekonom: Pengurangan subsidi BBM tidak dapat dihindari.

OJK targetkan penyaluran kredit perbankan dapat naik 5 hingga 10 persen.

Kemenkeu: Realisasi penerimaan pajak hingga 19 Agustus 2014 capai Rp 578,7 triliun.

BNI lakukan ekspansi bisnis layanan remitansi di Malaysia, Taiwan, dan Korsel.

OJK: Produk finansial harus mencantumkan cap halal.

Hasan Bisri: Keterbatasan pegawai merupakan tantangan BPK lakukan audit.

Entertainment & Life Style

26 Agustus 2014 - Olahraga

Mario Gomez Incar Kembali Ke Timnas

25 Agustus 2014 - Entertainment & Life Style

Batu Bacan, Hidup Dan Mistis?