Market Indices

Dorong Penyerapan Anggaran, Presiden Bentuk TEPPA

Oleh Cipto - Rubrik Finansial

31 Agustus 2012 08:01:00 WIB

Realisasi penyerapan anggaran yang masih belum maksimal menjadi latar belakang dibentuknya Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) oleh Presiden. Untuk itu, TEPPA telah menyiapkan langkah solutif dari sejumlah identifikasi tantangan yang ditemui. Hal ini disampaikan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto dalam konferensi pers laporan evaluasi realisasi anggaran per triwulan II-2012, di Kantor UKP4, sebagaimana dikutip kemenkeu.go.id, Kamis (30/8).

Pertama mengenai pembubuhan tanda bintang atau blokir pada DIPA Kementerian /Lembaga (K/L) atau Lembaga Negara (LN). TEPPA mendorong Kemenkeu dapat menyusun panduan yang jelas mengenai durasi, khususnya proyek besar dan prioritas. “Namun, K/L atau Lembaga Negara juga harus melengkapi semua ketentuan substansi maupun administrasi dan melaksanakan langkah strategis untuk menghindari pemblokiran DIPA,” jelas Kuntoro.

Selanjutnya, mengenai tersendatnya pengadaan barang atau jasa. TEPPA mendorong setiap K/L atau LN memiliki kendali penuh atas kegiatan tersebut. “Apalagi dari sisi regulasi, pemberlakuan Perpres 70/2012 sejak 1 Agustus 2012 sudah cukup mendukung,” katanya. Kemudian penumpukan pencairan di akhir tahun. “TEPPA mendorong agar kementerian tersebut, tentunya bersama K/L atau LN lain, mengambil langkah taktis guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Terakhir, khusus untuk daerah, TEPPA mendorongnya untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD-P secara tepat waktu. “Hal ini diperlukan baik untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan maupun untuk mempercepat proses realisasi anggaran,” pungkasnya.

sucipto@wartaekonomi.com

Foto: Ist.

Recomended Reading

Executive Brief

KSEI gandeng Korea Securities Depository kembangkan sistem pengelolaan investasi terpadu.

BEI catat total emisi surat utang sepanjang tahun 2014 senilai Rp 28,842 triliun.

Pengamat: Fluktuasi nilai tukar rupiah belum bebani pengusaha.

Ekonom: Pemerintah harus perbaiki fundamental ekonomi agar pelaku pasar tidak larikan modalnya.

Banggar DPR tetapkan belanja subsidi untuk BBM dalam RAPBN 2015 sebesar Rp 276 triliun.

Perdagangan luar negeri aneka barang kerajinan dan nonmigas Bali ke Australia masih cerah.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten kembangkan tanaman karet jadi komoditas unggulan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Bali fasilitasi kelompok tani pasarkan produksi ke pusat berbelajaan.

Pengamat: Prediksi Pertamina soal migrasi elpiji dari 12 kg ke 3 kg hanya dua persen cenderung manipulatif.

Gapki: Pangsa minyak sawit dalam minyak nabati dunia berkembang pesat.

Perkebunan kelapa jadi andalan ekonomi petani Banten.

YLK Sumsel minta Pertamina setempat tertibkan pangkalan gas elpiji.

Edy Suandi Hamid: Indonesia perlu lakukan transformasi perekonomian.

Pengamat: Banyak produk perundang-undangan yang berlaku diskriminatif terhadap koperasi.

Pemprov Bali lakukan langkah strategis dalam menuju pertanian organik.

Gubernur Bali ajak masyarakat lebih hargai produk pertanian lokal.

OJK diharapkan perbanyak sosialisasi soal perbankan dan sistem pengawasan keuangan syariah.

Dunia perbankan tunggu inovasi OJK terkait pengawasan sistem keuangan berbasis syariah.

Ekonom perkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir 2014 akan capai Rp 11.400.

Entertainment & Life Style

21 September 2014 - Entertainment & Life Style

'Garuda Superhero' Pelopor Film Animasi Kepahlawanan

21 September 2014 - Olahraga

Arsenal Menang 3-0 Atas Aston Villa