Market Indices

Kerawanan dan Potensi Krisis Ekonomi (I)

Oleh Hatta - Rubrik Ekonomi Bisnis

14 September 2012 10:02:00 WIB

Benarkah perekonomian kita cukup kuat menghadapi krisis global yang terus mengganas? Tidak ada jawaban yang pasti, karena krisis selalu mengandung unsure ketidakpastian. Tidak ada satu metode secanggih apapun mampu memprediksi ketidakpastian secara baik. Ketidakpastian tetaplah tidak pasti. Hal yang bisa dikaji adalah mendeteksi kerawanan (vulnerability) yang bisa dalam waktu cepat berubah menjadi kekacauan (volatility).

Dalam literature ilmu ekonomi memang dibedakan antara vulnerability dan volatility. Situasi yang sering kali terjadi selama ini, deteksi dini terjadi tatkala goncangan sudah terlanjur terjadi. Sistem peringatan dini (early warning system) umumnya hanya mampu mengidentifikasi gejolak, dan tidak menunjukkan indikasi kerawanan. Sehingga, ketika alarm berbunyi, sebenarnya semuanya sudah sangat terlambat; krisis sudah diambang pintu.

Berdasarkan asumsi tersebut, lebih penting mengidentifikasi kerawanan ketimbang memasang rambu-rambu terhadap gejolak. Karena jika kita bergerak ketika gejolak sudah terjadi, maka tidak banyak yang bisa diperbuat. Pada fase tersebut, yang  terjadi adalah bagaimana meminimalisasi kerusahan serta memitigasi krisis agar tidak meluas kemana-mana.

Maka dari itu, pertanyaan pokoknya bagi perekonomian kita sekarang: apa sajakah potensi kerawananperekonomian kita? Mengindentifikasi sumber-sumber kerawanan menjadi penting, karena dari situasi tersebutlah, bila ada faktor pemicunya, bisa bergerak sangat cepat menjadi goncangan besar atau yang kemudian disebut sebagai krisis.

 

Sektor Keuangan

Dalam sebuah konferensi pers pada pertemuan tingkat tinggi APEC, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan Indonesia mewaspadai gejolak yang terjadi di Vietnam. Negara ini memang tengah menghadapi masalah yang cukup besar di sektor perbankan mereka, sehingga kemungkinan membutuhkan talangan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi kredit macet sekaligus stagnasi ekonomi yang berlarut-larut.

Diperkirakan membutuhkan sekitar US$12 juta untuk menginjeksi pasar keuangan Vietnam, agar bisa kembali berfungsi membangkitkan perekonomian yang tengah lesu. Apakah gejolak sektor keuangan Vietnam akan menjadi pemicu yang sama seperti krisis 1997/1998, sebagaimana krisis Thailand menimbulkan efek berantai hingga ke Indonesia?

Situasi 1997/1998 dan sekarang ini sangat berbeda. Pertama, sektor perbankan kita sedang dalam posisi yang sangat baik, justru setelah melewati krisis besar pada waktu itu. Dengan rata-rata Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 16 persen, tingkat keuntungan yang relatif tinggi serta kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang relative rendah, sulit membayangkan perbankan kita akan menjadi “alat perantara”  (transmission) dari krisis, seperti terjadi pada 1997 lalu.

Pada 1997/1998, ada dua penyakit sangat mematikan pada perbankan kita Pertama, terjadi ketimpangan antara utang dalam bentuk dolar dengan pengembalian dalam bentuk rupiah (currency mismatch). Sebagian besar utang bank pada waktu itu dalam bentuk dolar, sementara pengembaliannya dalam bentuk rupiah. Akibatnya, ketika terjadi pelemahan nilai tukar secara tajam, utang-utang tersebut tak bisa dilunasi.

Kedua, terjadi ketimpangan dalam usia jatuh tempo (maturity mismatch). Selain berdenominasi dolar, utang-utang sebagian besar perbankan kita pada waktu itu berbentuk utang jangka pendek. Sementara, utang tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang. Akibatnya, ketika mereka harus melunasi, bank kekeringan likuiditas. Itulah mengapa banyak bank kolaps, sehingga perlu bail-out dari otoritas bank sentral (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/BLBI) serta pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Situasi perbankan saat ini jauh sekali berbeda dengan situasi pada waktu itu. Sehingga, dari sisi perbankan tidak perlu banyak dikuatirkan. Memang ada situasi di mana investor asing mendominasi pasar saham dan pasar modal kita. Sebesar kurang lebih 60 persen investor di pasar modal kita adalah investor asing. Sementara di pasar obligasi investor asingnya sekitar 35 persen.

Jika terjadi gejolak, pastilah mereka keluar dari pasar keuangan domestik, sehingga akan menekan nilai tukar. Apalagi, di pasar keuangan berlaku prinsip “paradox of liquidity”. Artinya, likuiditas akan mengalir deras masuk (capital inflow) ke pasar keuangan negara berkembang, ketika situasi nyaman. Namun, ketika terjadi gejolak, mereka akan kembali ke negara maju, karena dianggap aman untuk menanamkan investasi portofionya. Sehingga, meskipun negara-negara maju mengalami penurunan peringkat utang, namun mereka masih dianggap sebagai surge bagi investasi (safe haven).

Namun begitu, ketika situasinya kembali tenang, modal-modal jangka pendek tersebut akan kembali masuk ke negara berkembang seperti Indonesia. Kita memiliki beberapa kelebihan, karena selain dinilai memiliki fundamental ekonomi yang relative baik, juga imbal hasil (yield) serta perolehan (gain) di pasar keuangan kita masih termasuk yang paling tinggi. Sehingga, mereka pasti akan kembali ke pasar keuangan kita. Gejolak terjadi secara temporer. (BERSAMBUNG)

 

A. Prasetyantoko

Pengamat Ekonomi & Dosen di Unika Atma Jaya, Jakarta

(redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: SY

Recomended Reading

Jum'at, 22/08/2014 09:02 WIB

SBY Bantah Isu Campuri Urusan Jokowi

Jum'at, 22/08/2014 01:00 WIB

Ancelotti: Di Maria Ingin Keluar Dari Real

Jum'at, 22/08/2014 05:30 WIB

Fi Asia, Libatkan Mahasiswa Dalam Kompetisi Inovasi Pangan

Kabar Indonesia

22 Agustus 2014 - Politik

SBY Bantah Isu Campuri Urusan Jokowi

Executive Brief

Bank Mandiri, Pos Indonesia, dan Taspen realisasikan pembentukan bank joint venture.

Menkeu: Kebijakan makro ekonomi Indonesia 2015 akan lebih konservatif dan berhati-hati.

Menkeu: Penyerapan anggaran negara pada tahun 2015 harus lebih efektif.

HSBC: Pertumbuhan manufaktur Tiongkok melambat pada Agustus.

Elnusa dirikan dua anak usaha baru.

ADB: Acuan garis kemiskinan Indonesia perlu disesuaikan.

BI: Asumsi nilai tukar rupiah 2015 sudah perhitungkan kenaikan suku bunga The Fed

Kemenkeu: Freeport siap untuk bayar deviden sebesar Rp 800 miliar kepada pemerintah.

BKPM: Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sempurna.

CT: Dirut Pertamina pengganti Karen akan dipilih dan ditetapkan pemerintahan baru.

BKPM optimis investasi akan terus meningkat.

Panin Asset Management tawarkan produk reksa dana melalui penjualan properti.

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

Entertainment & Life Style

21 Agustus 2014 - Olahraga

Swansea Rekrut Bek Argentina Fernandez

21 Agustus 2014 - Olahraga

Dzeko Perpanjang Kontrak Di City

19 Agustus 2014 - Entertainment & Life Style

Commonwealth Life Kampanyekan Gaya Hidup Sehat