Market Indices

PP 47 tahun 2012, Siapa Yang Untung?

Oleh Sufri - Rubrik Green Economy

08 Oktober 2012 16:15:00 WIB

Keluarnya PP 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas yang disemangati oleh Green economy yang menekankan pentingnya penyelarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangun berkelanjutan. Memberi angin segar bagi dunia usaha.

Sebelumnya dalam pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas sudah terlanjur diartikan bahwa, Corporate social Resposibility (CSR) sebagai kewajiban perusahaan untuk masyatakat. Disini seolah masyarakat dapat menuntut uang perusahaan, padahal itu tidak benar, namun perusahaan memiliki kewajiban terhadap lingkungan di mana dia berada.

Demikian yang dikatakan La Tofi, Chairman The La Tofi School of CSR pada the Indonesian CSR Summit 2012, sebuah pertemuan nasional dari para pemangku kepentingan dalam CSR baik dari lingkup perusahaan, unsur pemerintah pusat dan daerah, DPRD, organisasi sosial, maupun para ahli dan consultan CSR di Jakarta, Senin (8/10).

La Tofi mengatakan, dalam CSR Summit 2012 yang ketiga kalinya ini, menghadirkan pembicara diantaranya, Bobby Hamzah Rafinus, Deputi I Kemenko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Arryanto Sagala, Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian, Suryani Motik, Ketua Komite Tetap CSR KADIN dan Surna Tjahja Djajadiningrat, Guru Besar Managemen Lingkungan ITB. " Dalam pertemuan ini diharapkan mampu melahirkan solusi bagi pengembangan ekonomi dan CSR Indonesia. Tentu salah satunya melalui pembentukan Forum Nasional Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan," ujar La Tofi.

Namun, La Tofi mempertanyakan apakah dengan lahirnya regulasi PP 47, 2012 ini sudah memberi kepuasan bagi Perusahaan? Atau sebaliknya menjadi kekecewaan bagi masyarakat dan lembaga sosial? Pasalnya dalam pp tersebut dana kegiatan TJSL ditetapkan sesuai kepatutan dan kewajaran saja, bukan berdasar laba perusahaan. Bahkan dalam pp tersebut pun tidak mengaitkan peran pemerintah dan masyarakat sebagai stakeholder. " Ini bisa barbahaya, bagai api dalam sekam, terutama untuk perusahaan yang jelas-jelas merusak lingkungan," tutur La Tofi.

Sufri Yuliardi

Foto: Sufri Yuliardi

Recomended Reading

Berita Terkini

Jum'at, 19/09/2014 08:28 WIB

BRI akan Realisasikan Kapal Teras Dorong Layanan

Jum'at, 19/09/2014 08:02 WIB

Jokowi: Perizinan Kementerian Harus Satu Pintu

Jum'at, 19/09/2014 07:27 WIB

Dow dan S&P 500 Capai Rekor Tertinggi Baru

Jum'at, 19/09/2014 06:56 WIB

Harga Minyak Turun Karena Persediaan AS Meningkat

Jum'at, 19/09/2014 05:59 WIB

Emas Jatuh Setelah Laporan Klaim Pengangguran AS Positif

Kamis, 18/09/2014 23:22 WIB

Sepi Proyek, Adhi Karya Revisi Target Kontrak Baru

Kamis, 18/09/2014 23:09 WIB

Ini Proyek-proyek Medco Energi

Kamis, 18/09/2014 23:01 WIB

BMKG: Cuaca Sumsel dalam Kondisi Ekstrem

Executive Brief

Investor asal Surabaya kian minati beragam produk properti di Australia.

BI terbitkan empat aturan penyempurnaan ketentuan transaksi valas.

Menkeu: Isu normalisasi kebijakan moneter The Fed sebabkan kekhawatiran pelaku pasar keuangan.

OJK: Pendidikan keuangan pada masyarakat dapat tingkatkan pemanfaatan produk perbankan.

BRI akan realisasikan satu unit Kapal Teras pada tahun ini.

Banggar DPR sepakati postur pinjaman luar negeri RAPBN 2015 sebesar Rp 23,8 triliun.

Modern Internasional akan terus kembangkan bisnis makanan dan minuman siap saji.

DBS: Bisnis wealth management dunia sedang soroti Indonesia.

Vaninder Singh nilai Indonesia mampu respons dengan baik kebijakan kenaikan suku bunga Fed.

Entertainment & Life Style

14 September 2014 - Entertainment & Life Style

Indosat Perbarui Jaringan di Empat Kota

13 September 2014 - Olahraga

Timnas Senior Dijadwalkan Hadapi Lebanon