Market Indices

PP 47 tahun 2012, Siapa Yang Untung?

Oleh Sufri - Rubrik Green Economy

08 Oktober 2012 16:15:00 WIB

Keluarnya PP 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas yang disemangati oleh Green economy yang menekankan pentingnya penyelarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangun berkelanjutan. Memberi angin segar bagi dunia usaha.

Sebelumnya dalam pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas sudah terlanjur diartikan bahwa, Corporate social Resposibility (CSR) sebagai kewajiban perusahaan untuk masyatakat. Disini seolah masyarakat dapat menuntut uang perusahaan, padahal itu tidak benar, namun perusahaan memiliki kewajiban terhadap lingkungan di mana dia berada.

Demikian yang dikatakan La Tofi, Chairman The La Tofi School of CSR pada the Indonesian CSR Summit 2012, sebuah pertemuan nasional dari para pemangku kepentingan dalam CSR baik dari lingkup perusahaan, unsur pemerintah pusat dan daerah, DPRD, organisasi sosial, maupun para ahli dan consultan CSR di Jakarta, Senin (8/10).

La Tofi mengatakan, dalam CSR Summit 2012 yang ketiga kalinya ini, menghadirkan pembicara diantaranya, Bobby Hamzah Rafinus, Deputi I Kemenko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Arryanto Sagala, Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian, Suryani Motik, Ketua Komite Tetap CSR KADIN dan Surna Tjahja Djajadiningrat, Guru Besar Managemen Lingkungan ITB. " Dalam pertemuan ini diharapkan mampu melahirkan solusi bagi pengembangan ekonomi dan CSR Indonesia. Tentu salah satunya melalui pembentukan Forum Nasional Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan," ujar La Tofi.

Namun, La Tofi mempertanyakan apakah dengan lahirnya regulasi PP 47, 2012 ini sudah memberi kepuasan bagi Perusahaan? Atau sebaliknya menjadi kekecewaan bagi masyarakat dan lembaga sosial? Pasalnya dalam pp tersebut dana kegiatan TJSL ditetapkan sesuai kepatutan dan kewajaran saja, bukan berdasar laba perusahaan. Bahkan dalam pp tersebut pun tidak mengaitkan peran pemerintah dan masyarakat sebagai stakeholder. " Ini bisa barbahaya, bagai api dalam sekam, terutama untuk perusahaan yang jelas-jelas merusak lingkungan," tutur La Tofi.

Sufri Yuliardi

Foto: Sufri Yuliardi

Recomended Reading

Kabar Indonesia

22 Agustus 2014 - Politik

Jokowi-JK Resmi Dikawal Paspampres

Executive Brief

Bank Mandiri, Pos Indonesia, dan Taspen realisasikan pembentukan bank joint venture.

Menkeu: Kebijakan makro ekonomi Indonesia 2015 akan lebih konservatif dan berhati-hati.

Menkeu: Penyerapan anggaran negara pada tahun 2015 harus lebih efektif.

HSBC: Pertumbuhan manufaktur Tiongkok melambat pada Agustus.

Elnusa dirikan dua anak usaha baru.

ADB: Acuan garis kemiskinan Indonesia perlu disesuaikan.

BI: Asumsi nilai tukar rupiah 2015 sudah perhitungkan kenaikan suku bunga The Fed

Kemenkeu: Freeport siap untuk bayar deviden sebesar Rp 800 miliar kepada pemerintah.

BKPM: Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sempurna.

CT: Dirut Pertamina pengganti Karen akan dipilih dan ditetapkan pemerintahan baru.

BKPM optimis investasi akan terus meningkat.

Panin Asset Management tawarkan produk reksa dana melalui penjualan properti.

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

Entertainment & Life Style

22 Agustus 2014 - Olahraga

Ancelotti: Di Maria Ingin Keluar Dari Real

21 Agustus 2014 - Entertainment & Life Style

Cara-cara Unik Ini Bisa Hasilkan Orgasme

21 Agustus 2014 - Olahraga

Swansea Rekrut Bek Argentina Fernandez