Luhut: Saya Tak Takut Kena 'Reshuffle'

Warta Ekonomi -

WE Online, Surabaya - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku dirinya siap diganti atau terkena "reshuffle", karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Saya siap saja kalau memang diminta Presiden (untuk berhenti), sebab Presiden-lah yang menilai kinerja saya," katanya dalam Dialog Kebangsaan yang dipandu Rektor ITS Prof Joni Hermana di Rektorat ITS Surabaya, Senin (18/5/2015).

Dalam dialog bertajuk "Paradigma Baru Pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju Masyarakat Sejahtera" itu, ia menyatakan dirinya sebagai staf kepresidenan juga tahu "rapor" dari para menteri yang membantu presiden.

"Saya tahu rapor mereka, karena saya tahu nilai mereka sehari-hari, tapi saya tidak perlu bicara (kepada media massa), biar presiden saja yang tahu," kata salah satu tokoh yang diisukan terkena 'reshuffle' bersama tim kementerian perekonomian.

Di hadapan para akademisi dan jajaran Forpimda Jatim yang hadir dalam dialog kebangsaan itu, mantan Menteri Perindustrian dan Dubes RI di Singapura itu mengaku senang dapat mendampingi Presiden Jokowi.

"Beliau itu bukan pemimpin yang sok, bahkan beliau itu sangat sederhana, karena beliau suka mengecek langsung realisasi program yang dicanangkan kepada masyarakat di bawah. Itu bukan beliau tidak percaya kepada bawahan tapi beliau memang suka mengecek langsung," katanya.

Bahkan, dirinya sebagai bawahan juga sangat kagum. "Misalnya, saya melaporkan sesuatu, maka beliau langsung mengangkat telepon di depan saya untuk menghubungi staf saya atau menteri terkait," katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Luhut yang berasal dari kesatuan Kopassus itu pun mengaku kagum dengan langkah Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan. "Meski beliau itu dari Jawa, bukan seperti saya (dari Batak), tapi beliau cukup tegas dalam memutuskan. Itu saya senang," katanya.

Apalagi, Presiden Jokowi mempunyai kebijakan untuk membangun masyarakat dari desa melalui kucuran dana APBN-P untuk 6.000-an desa senilai Rp21 triliun untuk tahun ini dan tahun depan berkisar Rp43 triliun.

"Itu bukan tanpa masalah, karena itu para mahasiswa dapat menjadi pendamping, rencananya direkrut seorang pendamping untuk empat desa, tapi mahasiswa yang bukan pendamping juga bisa mengkritik," katanya. (Ant)