Market Indices

Gelar dari Kerajaan Inggris kepada SBY Tidak Terkait Proyek LNG Tangguh

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

06 November 2012 17:01:00 WIB

Menteri Energi dan Sumber Mineral, Jero Wacik menegaskan, pemberian gelar ksatria dari Kerajaan Inggris kepada Presiden SBY tidak terkait dengan proyek LNG Tangguh. Pemberian gelar kesatria (Knight Grand Cross in the Order of Bath) oleh Ratu Elizabeth II tersebut karena prestasi yang diraih Presiden SBY antara lain dalam memajukan ekonomi Indonesia, demokrasi dan kebebasan pers yang makin baik di Indonesia dimata Pemerintah Kerajaan Inggris dinilai baik.

“Pemberian gelar yang diberikan ratu Inggris samasekali tidak terkait dengan proyek tangguh, pemberian gelar Knight Grand Cross karena prestasi yang menonjol dibidang ekonomi menurut penilaian Pemerintah Inggris,” ujar Menteri ESDM saat jumpa pers di lobby Kementerian ESDM, Selasa (6/11).

Ditambahkan Menteri, dalam penjelasan resminya, Sri Ratu mengatakan, pemberian gelar kepada Presiden Indonesia karena prestasi yang menonjol dibidang ekonomi, Indonesia bisa tumbuh ekonominya dengan sustainable walaupun situasi dunianya dalam delapan tahun kepemimpinan Presiden SBY tidak bersahabat.

Selain alasan pertumbuhan ekonomi, yang dianggap menonjol oleh Pemerintah Kerajaan Inggris lanjut Menteri adalah kehidupan berdemokrasi dan kebebasan pers yang baik di Indonesia. “ Demokrasi yang sudah dibangun di Indonesia sudah dianggap baik, walaupun kita juga belum puas dengan demokrasi kita namun sudah dianggap makin baik dan matang,” imbuh Menteri.

“Peran internasional Indonesia dalam mencegah perubahan iklim juga menjadi salah satu alas an pemberian gelar tersebut”, pungkas Menteri.

Penghargaan Knight Grand Cross in the Order of Bath diberikan Pemerintah Kerajaan Inggris kepada mereka yang memiliki prestasi menonjol, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil. Pemerintah Kerajaan Inggris memberikan gelar sejenis sebelumnya kepada beberapa pemimpin dunia yaitu, Mantan Presiden Amerika, Ronald Reagen, Mantan Presiden Prancis, Jacques Chirac, Mantan Presiden Turki, Abdullah Gul.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Recomended Reading

Executive Brief

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

BI dorong Pemprov Jateng sosialisasikan transaksi nontunai.

Tri Herdianto: Keberadaan OJK arahkan industri keuangan untuk ikuti aturan hukum.

KSEI akan kerja sama dengan Bank Mandiri untuk sinergikan pasar modal dan perbankan.

Menkeu: :enaikan harga BBM bersubsidi dapat berikan ruang fiskal yang lebih ekspansif.

Enny Sri Hartati: RAPBN 2015 butuhkan terobosan fundamental oleh pemerintah baru.

PDI-P: RAPBN 2015 masih miskin program stimulus yang bermanfaat.

Menkeu: Alokasi dana desa yang ideal adalah Rp 64 triliun.

DJP gandeng Kepolisian RI untuk amankan penerimaan pajak 2014.

OJK: Pengembangan infrastruktur dan perbaikan peraturan perlu terus dilakukan.

Budi Gunadi optimis kinerja IHSG di BEI akan terus membaik.

Menkeu: Pemerintah dan DPR siap lakukan pembahasan RUU Redenominasi.

BI perluas sosialisasi tentang penggunaan alat pembayaran nontunai.

Faisal Basri harapkan pemerintahan baru naikkan rasio alokasi anggaran infrastruktur.

Menkeu: Penerbitan uang NKRI jadi momentum penggunaan rupiah dalam setiap transaksi.

RNI: Indonesia masih kekurangan SDM di bidang industri gula.

Undip: Pemerintah mendatang harus mampu tingkatkan efisiensi.

MS Hidayat harapkan staf Kemenperin terus tingkatkan kinerja secara optimal.

Ditjen Pajak keluarkan meterai tempel dengan desain baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan KanalKPK TV yaitu siaran mengenai program pencegahan korupsi melalui siaran "streaming"

Entertainment & Life Style

18 Agustus 2014 - Olahraga

Sturridge Bawa Liverpool Raih Kemenangan