PDI-P Minta Tambah Jatah Menteri

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - PDI Perjuangan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak alergi dengan partai politik. Jokowi diminta agar melibatkan parpol dalam mengelola tata pemerintahan nasional.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menanggapi ide reshuffle dalam tubuh Kabinet Kerja yang akhir-akhir ini muncul kembali usai evaluasi per enam bulan dari Presiden Jokowi.

Basarah menjelaskan Indonesia merupakan negara demokrasi yang memisahkan kewenangan eksekutif dan legislatif. Melalui sistem politik itu, kerja Presiden Jokowi mendapatkan pengawasan dari DPR. Untuk itu, agar tidak terjadi kegaduhan politik antara istana presiden dan parlemen maka Jokowi diharapkan memperluas dukungan dari partai politik.

"Kalau mau realistis karena dukungan di parlemen belum signifikan. Banyak yang harus jadi persetujuan DPR. Kalau tidak didukung 50 plus satu dia akan menghadapi hambatan politik. Presiden harus pertimbangkan agar dukungan politik bertambah," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/7/2015).

Bahkan, Basarah pun memberi masukan agar Jokowi memperluas basis dukungan dari partai di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dia pun lantas menerangkan bahwa jika mengunakan sistem proporsional yang didasarkan raihan suara di Pemilu 2014 maka menjadi wajar jika Jokowi mengakomodasi suara dari PDI Perjuangan. Artinya, lanjut Basarah, PDI Perjuangan mempunyai hak untuk menambah jumlah kursi di kabinet sekarang.

"Kita menerima PDI-P hanya dengan empat kursi. Empat kursi sudah minimal, jangan dikurangi. Kalau bisa ditambah," paparnya.

Kendati demikian, jikapun nanti Presiden Jokowi menunjuk salah satu kader dari partai banteng moncong putih maka Jokowi harus meminta izin kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Hak prerogatif ketum untuk penugasan kader partai. Itu hak prerogatif Ibu Ketum (Megawati)," jelasnya.