DPR: Industri Pertelevisian Perlu Ditata

Warta Ekonomi -

WE Online, Banjarmasin - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia H Syaifullah Tamliha menyarankan, perlu penataan pertelevisian, seperti TV analog.

"Penataan itu penting, agar tidak terjadi konglomerasi dalam dunia pertelevisian," ujar senator asal daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) saat berada di Banjarmasin, Kamis (16/7/2015).

Saran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dua periode itu, sehubungan Kalsel yang oleh Kementerian Komuniasi dan Informatika RI mendapatkan empat jatah kanal untuk TV analog. Sebab, menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kalau terjadi konglomerasi pertelevisian, dikhawatirkan televisi-televisi lokal atau daerah akan tergerus dan menjadi mati.

Karena dari segi periklanan nanti bisa dikuasai oleh televisi yang sudah berkelas nasional, sehingga televisi lokal atau daerah tak kebagian iklan atau setidaknya minim mendapatkan iklan. Padahal, tutur anggota DPR RI dua periode dari PPP itu, iklan merupakan sumber kehidupan atau kelangsungan dari keberadaan televisi lokal/daerah.

"Sementara keberadaan TV lokal/daerah tersebut juga perlu dalam upaya penyebarluasan informasi daerah itu sendiri secara khusus dengan kemasan-kemasan khas setempat," lanjut ketika silaturahmi dengan komunitas wartawan parlemen atau Jounalist Parliament Community (JPC) Kalsel.

Oleh karena itu, alumnus Universitas Lambung Mangkurat (unlam) yang berkampus di Banjarbaru tersebut berharap, jatah empat frekwinsi kana TV alanog untuk Kalsel jangan sampai jatuh ke tangan konglomerat.

"Warga Kalsel hendaknya bisa menangkap peluang bisnis melalui TV analog tersebut dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah sendiri," demikian Syaifullah Tamliha.

Di Kalsel dalam beberapa tahun belakangan semakin tumbuh dan berkembang dunia pertelevisian, seperti TV-TV lokal dan TV kabel berjaringan. (Ant)